Jumat, 3 September 2010
				Ekonomi
	DEFISIT NERACA PERDAGANGAN Pemerintah Tingkatkan Ekspor Migas MENKO PEREKONOMIAN Pengurangan Subsidi Tidak Otomatis Naikan TDL INDUSTRI RANCANG BANGUN Rekind Garap Sejumlah Proyek EPC PERKEBUNAN/INDUSTRI SAWIT Moratorium Hutan Hambat Pengentasan Kemiskinan Kilas Ekonomi Dampak Konflik RI-Malaysia terhadap Sumut KINERJA JAMSOSTEK Komisaris-Direksi Dilarang Terima Hadiah JALUR MUDIK Pemerintah Jamin Pelayanan Lebih Baik KEBUTUHAN POKOK Lonjakan Harga Beras Lampaui Kewajaran PASAR MURAH MINYAK GORENG Produsen Tidak Mau Ikut OP LAPORAN BPS Pertama Kali, Neraca Perdagangan Defisit @ Impor Barang Sebagian Besar dari China MANFAAT JAMINAN SOSIAL Jamsostek Kanwil III Intensifkan Herregistrasi Kilas Ekonomi Wacana Zakat Jadi Bagian dari Pajak arsip   AKSI KORPORASI CSR, Jadi Perhatian Emiten arsip		DEFISIT NERACA PERDAGANGAN Pemerintah Tingkatkan Ekspor Migas Jumat, 3 September 2010 JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah menyatakan akan meningkatkan ekspor minyak dan gas (migas) untuk meningkatkan neraca perdagangan RI yang mengalami defisit pada Juli 2010. Tercatat, ekspor migas menjadi salah satu penyebab defisit. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, saat ini gas menjadi andalan ekspor migas Indonesia. Sementara untuk minyak bumi, Indonesia justru menjadi importir sehingga terus membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Jadi, perlu upaya meningkatkan ekspor, khususnya migas," katanya di Jakarta, Kamis (2/9). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2010, neraca perdagangan RI mengalami defisit sebesar 128,7 juta dolar AS. Menanggapi kemungkinan perubahan berbagai asumsi pembahasan RAPBN 2011 terkait defisit perdagangan tersebut, Agus mengatakan, tidak ada asumsi yang terkait langsung dengan neraca perdagangan. Namun, pemerintah akan membicarakan masalah tersebut. "Sekarang memang masih dalam diskusi asumsi, tapi sebenarnya tidak ada asumsi yang langsung terkait dengan neraca perdagangan," ujarnya. Menyinggung gratifikasi berupa parsel dan bingkisan menjelang Lebaran ini, Agus menegaskan, pihaknya melarang pegawai Kementerian Keuangan menerima gratifikasi karena akan menimbulkan konflik kepentingan. "Itu kita tekankan bahwa bentuk-bentuk yang menimbulkan konflik kepentingan, bentuk-bentuk yang menerima apalagi meminta itu tidak diperbolehkan," ucapnya. Agus memberi peringatan akan ada peraturan yang akan mengatur gratifikasi. "Itu kita ingatkan terus," kata Agus. Malaysia Di Tempat terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah tidak ada rencana meninjau ulang kerja sama ekonomi dengan Malaysia, meskipun terjadi ketegangan antara RI dan negara jiran tersebut. Menurut dia, selama periode 2005-2009, Malaysia menjadi investor kelima terbesar dengan nilai investasi mencapai 1,2 miliar dolar AS. Pada periode 2005-2009, investasi RI di Malaysia mencapai sekitar 500 juta dolar AS. Selain itu, kata dia, terdapat dua juta tenaga kerja dan 13.000 pelajar Indonesia di Malaysia. "Kerja sama bidang ekonomi kedua negara itu menunjukkan perkembangan yang terus meningkat," ujarnya. (Indra) Politik |  Hukum |  Ekonomi |  Metropolitan |  Nusantara |  Internasional |  Hiburan |  Humor |  Opini |  About Us Copy Right ©2000 Suara Karya Online Powered by Hanoman-i