Jumat, 3 September 2010
PolitikHukum & KriminalEkonomiBisnisMetropolitanNusantaraOlah RagaInternasionalHiburanOpiniHumor
  
Ekonomi 
Liputan Khusus
Wanita
Sehat
Otomotif
Teknotrend
Wisata
Budaya
Griya
Olah Raga
Games
Pentas
Konsultasi
DEFISIT NERACA PERDAGANGAN
Pemerintah Tingkatkan Ekspor Migas
MENKO PEREKONOMIAN
Pengurangan Subsidi
Tidak Otomatis Naikan TDL
INDUSTRI RANCANG BANGUN
Rekind Garap Sejumlah Proyek EPC
PERKEBUNAN/INDUSTRI SAWIT
Moratorium Hutan
Hambat Pengentasan Kemiskinan
Kilas Ekonomi
Dampak Konflik RI-Malaysia terhadap Sumut
KINERJA JAMSOSTEK
Komisaris-Direksi Dilarang Terima Hadiah
JALUR MUDIK
Pemerintah Jamin Pelayanan Lebih Baik
KEBUTUHAN POKOK
Lonjakan Harga Beras
Lampaui Kewajaran
PASAR MURAH MINYAK GORENG
Produsen Tidak Mau Ikut OP
LAPORAN BPS
Pertama Kali, Neraca Perdagangan Defisit
@ Impor Barang Sebagian Besar dari China
MANFAAT JAMINAN SOSIAL
Jamsostek Kanwil III
Intensifkan Herregistrasi
Kilas Ekonomi
Wacana Zakat Jadi Bagian dari Pajak
arsip  
AKSI KORPORASI
CSR, Jadi Perhatian Emiten
arsip  
 
 
DEFISIT NERACA PERDAGANGAN
Pemerintah Tingkatkan Ekspor Migas


Jumat, 3 September 2010
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah menyatakan akan meningkatkan ekspor minyak dan gas (migas) untuk meningkatkan neraca perdagangan RI yang mengalami defisit pada Juli 2010. Tercatat, ekspor migas menjadi salah satu penyebab defisit.

Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, saat ini gas menjadi andalan ekspor migas Indonesia. Sementara untuk minyak bumi, Indonesia justru menjadi importir sehingga terus membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Jadi, perlu upaya meningkatkan ekspor, khususnya migas," katanya di Jakarta, Kamis (2/9).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2010, neraca perdagangan RI mengalami defisit sebesar 128,7 juta dolar AS. Menanggapi kemungkinan perubahan berbagai asumsi pembahasan RAPBN 2011 terkait defisit perdagangan tersebut, Agus mengatakan, tidak ada asumsi yang terkait langsung dengan neraca perdagangan. Namun, pemerintah akan membicarakan masalah tersebut.

"Sekarang memang masih dalam diskusi asumsi, tapi sebenarnya tidak ada asumsi yang langsung terkait dengan neraca perdagangan," ujarnya.

Menyinggung gratifikasi berupa parsel dan bingkisan menjelang Lebaran ini, Agus menegaskan, pihaknya melarang pegawai Kementerian Keuangan menerima gratifikasi karena akan menimbulkan konflik kepentingan. "Itu kita tekankan bahwa bentuk-bentuk yang menimbulkan konflik kepentingan, bentuk-bentuk yang menerima apalagi meminta itu tidak diperbolehkan," ucapnya.

Agus memberi peringatan akan ada peraturan yang akan mengatur gratifikasi. "Itu kita ingatkan terus," kata Agus.

Malaysia

Di Tempat terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah tidak ada rencana meninjau ulang kerja sama ekonomi dengan Malaysia, meskipun terjadi ketegangan antara RI dan negara jiran tersebut.

Menurut dia, selama periode 2005-2009, Malaysia menjadi investor kelima terbesar dengan nilai investasi mencapai 1,2 miliar dolar AS. Pada periode 2005-2009, investasi RI di Malaysia mencapai sekitar 500 juta dolar AS.

Selain itu, kata dia, terdapat dua juta tenaga kerja dan 13.000 pelajar Indonesia di Malaysia. "Kerja sama bidang ekonomi kedua negara itu menunjukkan perkembangan yang terus meningkat," ujarnya. (Indra)

Politik |  Hukum |  Ekonomi |  Metropolitan |  Nusantara |  Internasional |  Hiburan |  Humor |  Opini |  About Us

Copy Right ©2000 Suara Karya Online
Powered by Hanoman-i