Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Ancaman perombakan struktur menteri (reshuffle) di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang disuarakan sejumlah petinggi Partai Demokrat sebenarnya mencerminkan elite Partai Demokrat belum dewasa dan mandiri sebagai pemimpin "penguasa" di pemerintahan.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit dan Program Director Indonesia Strategic Audy Wuisang secara terpisah kepada Suara Karya di Jakarta, Senin (8/2).

Arbi Sanit berpendapat, reshuffle menteri di kabinet yang digulirkan Partai Demokrat bisa menjadi blunder politik. Pasalnya, ancaman itu tidak akan memengaruhi sikap partai-partai mitra koalisi seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar dalam menghadapi dinamika politik kontemporer terkait Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century.

"Ancaman Partai Demokrat ini mencerminkan ketidakmampuan elite partai untuk mengelola isu-isu dan konflik politik dan terkesan mereka panik menghadapi bergulirnya bola salju skandal Bank Century ini," tuturnya.

Arbi Sanit juga menilai, sosialisasi reshuffle tidak akan menguntungkan pemerintahan. Selain menurunkan efektivitas kinerja pemerintahan, reshuffle berpotensi memecah belah partai koalisi. Kondisi kegaduhan politik ini akan memperkeruh situasi nasional yang kurang kondusif.

"Jelas-jelas negara ini akan kacau apabila SBY melakukan perombakan kabinet. Sebab, partai koalisi yang terdepak akan marah," ujarnya.

Kegaduhan yang sama juga akan terjadi di parlemen. Parlemen memegang posisi penting bagi keberlangsungan pemerintahan SBY. Jika parlemen nantinya didominasi partai yang berseberangan dengan pemerintah, ini akan sangat berbahaya.

"Orientasi partai politik adalah merebut kekuasaan. Mereka saling menjatuhkan lawan politik. Ini berbahaya terhadap negeri ini. Jangan-jangan kita akan kembali seperti masa lalu, yakni orang-orang yang haus kekuasaan mengatasnamakan rakyat," ujarnya.

Perilaku Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Partai Demokrat, menurut dia, tak beda dengan perilaku pemerintahan masa lalu sebelum reformasi. Pemerintahan masa lalu sangat alergi terhadap kritikan ataupun kecaman yang identik dengan pengebirian demokrasi.

"Yang membedakan dengan sekarang, hanya iklimnya. Sekarang ini, demokrasi sangat terbuka sehingga SBY tak bisa berbuat seenaknya seperti Soeharto. Tapi, kalau melihat dari wataknya, sama-sama otoriter," ujar Arbi.

Hal yang sama juga disampaikan Audy. Menurut dia, Partai Demokrat mengancam partai mitra koalisi dengan reshuffle dengan tujuan agar partai mitra koalisi tidak terus mengancam kedudukan politik SBY.

"Tapi, dengan mengancam seperti ini, Partai Demokrat bisa dikesankan panik menghadapi keadaan dan memilih jalan pintas dengan cara mengancam parpol mitra koalisi. Seharusnya, Partai Demokrat melakukan lobi dan kompromi dengan parpol mitra koalisi," ujarnya.

Meski demikian, Audy mengatakan, ancaman reshuffle dari Partai Demokrat ibarat kartu truf, sama halnya seperti dilakukan partai koalisi dalam menangani skandal Bank Century.

"Penyelidikan yang dilakukan di tingkat Pansus DPR adalah penyelidikan politik. Tampaknya masing-masing menggunakan kartu kepentingan politik untuk menangani kasus ini. Bukan hanya kelompok pendukung penuntasan skandal Century yang memainkan kartu politik, tetapi juga kubu Partai Demokrat," ujarnya.

Dia mencontohkan isu teranyar dari skandal Bank Century. PKS menyimpulkan, kasus itu bukan sekadar kejahatan perbankan semata, melainkan kasus Bank Century merupakan kejahatan terorganisasi dengan target membobol keuangan negara yang dilakukan dengan cara sangat lihai.

Selanjutnya, drama yang disuguhkan oleh para pengambil keputusan banyak mendukung kesimpulan PKS tersebut. "Isu itu disiapkan untuk ikut memanaskan publik politik Indonesia. Selain itu, adanya ancaman reshuffle kabinet karena koalisi partai yang mendukung SBY terguncang habis-habisan," ujarnya.

Menurut Audy, Partai Demokrat sengaja digiring agar terpasung dalam kompromi politik. Ujung-ujungnya, menurut dia, partai politik yang punya posisi lebih baik akan mengajak tawar-menawar politik dengan Partai Demokrat. Tujuannya, untuk ambil bagian dalam kedudukan pemerintahan yang lebih tinggi.

Namun, dia mengatakan, truf yang dikeluarkan Partai Demokrat bisa membawa keberuntungan. Sebab, hitung-hitungan politik menunjukkan bahwa ancaman reshuffle selalu ampuh untuk menarik kembali dukungan politik partai koalisi.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Partai Demokrat telah melakukan kesalahan fatal saat mengancam PKS dan Partai Golkar yang akan me-reshuffle kader-kadernya di kabinet terkait Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century.

"Sekjen dan Wakil Ketua Partai Demokrat melakukan berbagai kesalahan fatal dengan ancamannya kepada partai-partai koalisi," kata Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, kesalahan fatal pimpinan Partai Demokrat saat mengancam PKS dan Golkar itu karena telah mengintervensi partai-partai mitra koalisi. (Feber Sianturi)