Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Pascapembangkangan di Rapat Paripurna DPR dengan menolak pengesahan RUU APBN-P 2013, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipastikan akan segera menuai sanksi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung pemerintah akan memutuskan nasib partai berlambang bulan sabit kembar itu.

"Saya sebagai Sekretaris Setgab menunggu, dan partai anggota koalisi akan segera mengambil sikap," kata Sekretaris Setgab Koalisi Amir Syamsuddin, di Jakarta, Rabu (19/6).

Setgab disebut-sebut akan menggelar rapat dalam waktu dekat untuk menentukan "takdir" tiga menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Rapat akan melibatkan seluruh ketua umum partai anggota koalisi Setgab. Rapat akan digelar setelah Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar pulang dari luar negeri.

Hal yang sama disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana. Dia menganggap PKS sebagai partai oposisi akan berhadapan dengan Presiden SBY.

"Ya, 'Pak Lurah' akan bersikap," katanya, di Jakarta, Rabu (19/6).

Menurut dia, partai anggota Setgab sudah tidak nyaman terhadap PKS. Bergaya oposisi, namun masih punya tiga menteri di kabinet. "Kita di Setgab juga sudah merasa kurang harmonis," katanya.

Dia memastikan, Presiden SBY sedang mencari waktu yang tepat untuk mengambil sikap. "Dalam bulan ini, sebelum puasa itu lebih pas," katanya.

Sementara itu, seperti menantang keberanian SBY, Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah mendesak Presiden mengambil sikap mengakhiri posisi tiga menteri PKS di koalisi.

Dia mengharapkan SBY bisa berperan sebagai sosok lelaki yang tegas untuk menceraikan pasangannya.

"Ngomong baik-baik lah sebagai lelaki yang bertanggung jawab. Kepala rumah tangga harus bertanggung jawab, gentleman. Kalau dulu memulai dengan baik-baik, ya berpisah dengan baik-baik," katanya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (19/6).

Selain menuntut SBY gentle, Fahri juga berharap SBY memberikan kejelasan kepada semua pihak agar status PKS di koalisi bisa segera jelas. "Bukan ngomong ke PKS saja, tapi ngomong ke yang lain juga, dong," ucap anggota Komisi III DPR itu.

Jika SBY bersedia memberikan penjelasan terkait posisi PKS, maka tak akan ada lagi komentar-komentar yang kabur dari masing-masing kader partai, termasuk statemen Syarif Hasan yang menyatakan PKS sudah menjadi partai oposisi. Posisi PKS harus direspons secara serius.

"Saya nggak tahu, ini (Setgab) lembaga serius, tapi kayak arisan, jadi harus serius, dong," ucap Fahri berharap kepada Setgab.

Internal PKS kini terbelah. Ada tiga kelompok yang terbentuk, yakni kubu Tifatul Sembiring, Anis Matta, serta yang berada di tengah. Perseteruan terjadi antara kubu Tifatul dan kubu Anis.

Anis Matta didukung Fahri Hamzah dan Mahfudz Siddiq yang selalu berkomentar keras. Sedangkan kubu tengah diwakili Wakil Ketua DPR Sohibul Iman dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid.

"Pesan saya untuk tiga orang itu (menteri PKS di KIB II--Red), santai saja, Bro," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Mahfudz menyindir Tifatul yang dalam beberapa kesempatan menyuarakan mendukung kebijakan pemerintah, yang notabene disikat habis PKS. Tak hanya Mahfudz, Fahri juga menyindir Tifatul cs. "Tanya Pak Tifatul saja. Urusannya apa cooling down sama APBN-P? APBN-P kan sudah jadi, Bos," kata Fahri.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas PKS Mardani Ali Sera yang dikonfirmasi adu kuat kubu tua dan kubu muda, kubu keadilan dan kesejahteraan hanya menjawab diplomatis.

"Adanya fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan," ujarnya.

Mardani menegaskan, baik politikus PKS di parlemen atau di kabinet sama-sama taat konstitusi. Parlemen merupakan lembaga kontrol pemerintah, sedangkan menteri membantu presiden. "Pak Tif, Pak Mahfudz, Pak Anis, semua kader terbaik PKS. Peran dan tugasnya saat ini memang berbeda," ucapnya.

Di pihak lain, Golkar menepis tudingan PKS dan PDIP ada deal politik dengan Partai Demokrat terkait pasal tentang lumpur Sidoarjo di APBN-P 2013.

"Memang ramai diberitakan seolah dana APBN diberikan pemerintah untuk lumpur Sidoarjo. Ini tidak benar, dana itu untuk korban di luar peta terdampak yang memang tanggung jawab pemerintah," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Tantowi Yahya, di Jakarta, Rabu (19/6). (Kartoyo DS/Feber S/Antara/Tri Handayani)