 KONFLIK RI-MALAYSIA
SBY Tunjukkan Keseriusan Selesaikan Masalah
Ginandjar Kartasasmita, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
JAKARTA (Suara Karya): Kebijakan dan tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyelesaikan konflik perbatasan RI - Malaysia melalui jalur diplomasi berupa perundingan patut diapresiasi. Karena itu, semua kalangan masyarakat perlu memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menempuh jalur perundingan yang saling menguntungkan.
Pendapat itu disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ginandjar Kartasasmita, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Ketua DPR Marzuki Alie, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana di Jakarta, Kamis (2/9).
Di Malaysia, PM Datuk Seri Najib Razak setuju dengan isi pidato Presiden SBY yang mengedepankan perundingan dan diplomasi. Alasannya, menurut Najib, kedua negara harus bekerja sama untuk memecahkan masalah yang berkembang.
Najib menyatakan, kedua negara harus memecahkan masalah yang berkembang dan meyakinkan tidak ada pihak yang terlibat yang membuat masalah menjadi kian buruk.
"Jika ada insiden, kita harus bekerja bersama untuk memecahkannya dan tidak ada tempat protes dari atas seperti yang terjadi baru-baru ini," kata Najib.
Najib juga menegaskan, pemerintahannya tidak akan mengeluarkan travel advisory yang melarang warga Malaysia berkunjung ke Indonesia, kecuali situasi di Indonesia memburuk.
Najib menuturkan, sebagai negara bertetangga, sulit untuk menghentikan masalah yang timbul khususnya ketika melibatkan wilayah perairan terbuka yang luas.
Sebelumnya, pada Rabu (1/9) malam, dalam pidatonya di Mabes TNI, Presiden SBY menegaskan, perundingan batas wilayah Indonesia-Malaysia akan diprioritaskan agar tidak terjadi insiden yang mengganggu hubungan kedua negara.
"Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden serupa adalah dengan cara segera menuntaskan perundingan," kata Presiden.
Ginandjar Kartasasmita mengatakan, pernyataan Presiden tersebut cukup terang dan jelas untuk menjelaskan sikap dan langkah pemerintah menghadapi masalah dengan Malaysia.
"Mungkin ada yang tidak puas, namun sebaiknya masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menangani masalah ini sampai tuntas," katanya.
Ginandjar mengingatkan, berbagai perkembangan yang ada harus dicermati sebelum pemerintah mengambil langkah terlalu jauh, yakni hasil investigasi insiden tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditangkap Polisi Malaysia.
Ginandjar juga berharap, semua pihak memantau dan mengikuti pertemuan antara Menlu Indonesia dan Menlu Malaysia pada 6 September mendatang. "Sementara menunggu kedua perkembangan tersebut, sebaiknya semua pihak cooling down saja," katanya.
Priyo Budi Santoso mengatakan, pidato Presiden SBY di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (1/9) malam, membuat Partai Golkar merasa nyaman.
"Pidato SBY melegakan, Golkar menunggu realisasi pidato SBY dan langkah-langkah menteri mempertahankan kedaulatan," katanya.
Ia menambahkan, pidato Presiden SBY sudah komprehensif dan menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
"Beliau dengan mimik serius, tapi bahasa terukur menengahi ketegangan dan kami lega saat membahas kedaulatan, tegas dan tidak mau kompromi atas kedaulatan negara," katanya. Menurut penilaiannya, pidato Presiden SBY akan memberi efek kejut terhadap Malaysia dan diharapkan Malaysia bisa merespons hal tersebut.
"Kalau pejabat Malaysia tidak merespons, saya kira keterlaluan, tapi saya rasa ada resonansi dari pidato SBY tersebut," kata Priyo.
Ketua DPR menilai, kehendak Presiden SBY untuk menempuh jalur perundingan dalam menyelesaikan konflik-konflik perbatasan sudah tepat. Sebagai presiden, SBY memang harus tenang dan tidak emosional.
Ia menilai, konflik Indonesia-Malaysia terjadi karena para menteri di kabinet tidak sinergis, koordinatif, dan bicara sendiri-sendiri dalam menanggapi kasus-kasus konflik RI-Malaysia. "Itu yang membuat SBY cenderung disalahkan masyarakat," ujarnya.
Marzuki Alie menambahkan, jalur perundingan lebih tepat dikedepankan ketimbang konfrontasi, karena saat ini ada dua juta tenaga kerja Indonesia (TKI) dan ribuan pelajar Indonesia di Malaysia. "Jangan sampai semua ini dikorbankan hanya untuk memuaskan hati beberapa orang," ucapnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi pidato yang disampaikan oleh Presiden SBY yang masih mengedepankan diplomasi dalam penanganan konflik dengan Malaysia. Meski demikian, upaya pemerintah dalam menangani masalah ini tidak boleh terlalu menggambarkan sikap yang pasrah tanpa ada solusi yang konkret.
"Fraksi Partai Golkar berharap, pemerintah lebih tegas lagi dalam menangani masalah perbatasan, ekonomi, dan kebudayaan dengan Malaysia. Jadi, perlu tindakan konkret untuk menjawab keraguan rakyat tentang nasionalisme pemerintah," kata Ade Komarudin.
Sutan Bhatoegana menilai, pidato Presiden SBY yang mendahulukan diplomasi dengan Malaysia merupakan langkah tepat. "Kalau perang, kita semua bakal menderita," katanya.
Menurut Sutan, Indonesia dan Malaysia telah berencana bertemu guna membahas permasalahan perbatasan antara kedua negara di Kota Kinabalu, Malaysia, pada 6-9 September 2010.
"Kita tunggu saja hasilnya. Saya percaya melalui diplomasi, permasalahan akan selesai. Sebab, kedua negara saling membutuhkan," ujarnya.
Ia juga percaya, sebagian besar rakyat Indonesia tidak menginginkan perang sebagai jalan menyelesaikan persoalan dengan Malaysia.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menilai, pemerintah dapat menerapkan diplomasi dalam menyelesaikan konflik Indonesia-Malaysia.
Namun, dia berharap, diplomasi yang dilakukan Pemerintah RI lebih progresif mengingat pelecehan yang dilakukan Malaysia.
"Jangan sampai kita melakukan pragmatism diplomacy, sehingga ada kesan kompromi dan mengakomodasi terhadap pandangan Malaysia yang sudah melecehkan wibawa pemerintah, termasuk wibawa Kepala Negara Indonesia," katanya.
Dia juga mengingatkan agar pemerintah mampu mewarisi diplomasi kejuangan para pendiri bangsa ini, serta menangkap aspirasi rakyat Indonesia yang sudah terluka dengan arogansi-arogansi negara-negara tetangga, khususnya Malaysia.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Indonesia mengkritik pidato Presiden SBY yang dinilai telah mempertaruhkan kedaulatan lautan Indonesia.
"Tidak ada desakan secara resmi kepada Pemerintah Malaysia untuk meminta maaf terkait dengan penangkapan nelayan, penahan petugas kementerian, dan perlakuan terhadap TKI," kata aktivis Koalisi Masyarakat Indonesia Ray Rangkuti.
Koalisi Masyarakat Indonesia mengkritik Presiden yang dinilai kurang menyadari adanya pelecehan berulang kali yang dilakukan oleh Malaysia.
Ray menilai, pidato Presiden SBY tersebut pada akhirnya akan membuat Malaysia lebih berani untuk bertindak melanggar kedaulatan Indonesia. "Ke depan, sulit untuk tidak memastikan Malaysia akan lebih berani melanggar kedaulatan kita, dan lebih buruk memperlakukan TKI," katanya.
Sementara aktivis Koalisi Masyarakat dari Komite Anti Utang Dany Setiawan menyesalkan pidato Presiden yang dinilai takut dengan Malaysia karena kontribusi ekonomi negeri jiran kepada Indonesia. (Rully/Tri Handayani/Feber S)
|
|
