Suara Karya Online

Selasa, 30 Agustus 2005
JAKARTA (Suara Karya): Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerukan agar penutupan maupun perusakan terhadap sejumlah gereja di beberapa tempat oleh sekelompok kecil umat segera dihentikan.

"Ini harus kita internalisir, katakanlah mengendalikan dan menahan jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Kekerasan seperti ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menghentikannya," katanya saat bersilaturahmi dengan puluhan tokoh dan pimpinan ormas Islam di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Senin.

Wapres mengatakan, perbedaan pandangan tidak harus diselesaikan dengan cara merusak tetapi bisa diselesaikan bersama supaya tidak menjadi bagian dari upaya merusak persatuan bangsa. "Ini kesempatan baik bagi pemimpin umat untuk menjaga dan memberi penjelasan kepada umat. Ini saya serukan agar kita bisa sama-sama dapat melaksanakan itu," katanya.

Dia mencontohkan pengalaman yang pernah terjadi pada tahun 1990-an. Dikatakannya, peristiwa perusakan gereja selalu terjadi di daerah mayoritas Islam dan pada tahun 1999 setelah Peristiwa Ketapang, lalu terjadi perusakan masjid yang diikuti perusakan gereja.

Kemudian terjadi "pembalasan" di Kupang, masjid dibakar, lalu di Makassar gereja balas dibakar dan juga di beberapa tempat lainnya. "Lalu terjadi balas-membalas di Ambon, kemudian terjadi lagi kerusuhan di Papua, dibalas lagi di Jawa, ini kalau tidak dihentikan bisa merembet panjang. Saya kira tidak ada satu pun di antara kita semua yang suka dengan kejadian ini," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Wapres, pemerintah mengharapkan para pemimpin umat dan tokoh ormas Islam mampu mengendalikan umatnya. "Tadi malam kita sudah bicara, polisi harus tegas sekarang," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kasus penutupan rumah yang digunakan sebagai tempat peribadatan harus betul-betul dicarikan solusi yang terbaik.

"Petunjuk Presiden, kita harus betul-betul memberi solusi yang terbaik," kata Menteri Agama Maftuh Basyuni, usai bertemu Presiden di kantor Presiden, Jakarta, Senin, untuk menjelaskan hasil pertemuannya bersama Kapolri dengan perwakilan PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) dan KWI (Konferensi Wali Gereja).

Selain dihadiri oleh Maftuh Basyuni dan Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, pertemuan itu juga diikuti oleh Menkopolhukam Widodo AS dan Seskab Sudi Silalahi.

Sementara itu, Menkopolhukam Widodo AS menjelaskan bahwa pertemuan menyimpulkan agar dalam menyelesaikan kasus itu harus dikembalikan kepada aturan yang ada, mengembangkan toleransi kehidupan antar umat beragama, serta mencegah hal-hal yang bersifat anarkis.

Sedangkan Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto meminta agar masyarakat tidak terpancing oleh isu-isu yang tidak benar. Ia mengatakan, beberapa waktu lalu berkembang isu penutupan serentak gereja di Bandung dan Tangerang. "Kenyataannya tidak demikian," kata Sutanto.

Sementara itu aparat keamanan mengamankan agar tidak terjadi bentrok fisik. "Sehingga tidak ada masalah apapun seperti yang diisukan bahwa telah terjadi kerusakan. Jangan terpancing isu tidak benar," kata Sutanto.

Sutanto juga meminta agar kedua belah pihak mentaati aturan yang ada. Ia mengatakan bahwa saat ini ada SKB dua menteri tersebut. Selain itu juga ada peraturan lainnya yang mengatur tindakan seseorang.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Agama Partai Golkar, Yahya Zaini menegaskan, apapun cara-cara kekerasan kepada umat beragama dan tempat peribadatan tidak bisa dibenarkan. "Sebaliknya, kita harus menghormati perbedaan agama dan kemajemukan," katanya.

Yahya Zaini menegaskan, aparat kepolisian harus segera merespon dan mengambil tindakan tegas, sehingga tidak justru meluas ke tempat atau daerah lain. "Kalau tidak segera diantisipasi, fenomena perusakan dan penghentian beribadah tersebut bisa merembet ke mana-mana. Jadi, harus ditindak dan tidak bisa ditolerir," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Effendy Choirie menegaskan, pihaknya mengutuk tindakan merusak rumah ibadah karena hal itu tidak menghormati kebhinekaan dan keragaman.

Bahkan, Effendy menilai, sikap tersebut dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Membuat orang lain takut untuk beribadah itu jelas bertentangan dengan substansi beragama," katanya.

Menurut Effendy, jika SKB menteri dijadikan alasan perusakan dan penghentian peribadatan, pihaknya mengusulkan untuk dicabut, apalagi SKB tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum. Pemerintah, lanjut dia, harus memberikan fasilitas untuk seluruh pelaksanaan ibadah dan kelompok mayoritas harus melindungi kaum minoritas. "Dan tidak ada alasan kelompok mayoritas takut kepada kaum minoritas," ujarnya. (Yons AR/Hanif Sobari/Joko Sriyono/Indra)