Suara Karya Online

Visi & Misi
BUPATI WONOSOBO
DRS H ABDUL KHOLIQ ARIF
Konsolidasi dan Reorientasi
Kinerja Pemerintah

Selasa, 1 November 2005
Keberhasilan yang ditorehkan H Abdul Kholiq Arif dalam suksesi di Kabupaten Wonosobo, semakin mengukuhkan pembenaran teori koalisi tentang klaim 'keserasian' antara elite dengan grass root.

Posisi Kholiq yang semula menjabat wakil bupati Wonosobo periode 2000-2005 didampingi H Muntohar yang pensiunan PNS setempat dengan jabatan terakhir sebagai Sekda Pemda Wonosobo, berhasil mengungguli rival terberatnya Trimawan Nugrohadi selaku bupati sebelumnya pada 4 September 2005 lalu.

Pasangan calon H Abdul Kholiq Arief- H Muntohar, mengantongi suara 221.214 (51%), disusul pasangan calon Trimawan Nugrohadi-Muchotob Hamzah memperoleh suara 135.003 suara ( 32%) dan posisi terakhir pasangan calon Heru Iriyanto-Sapto Yuwono mendapat suara 68.891 (16%). Sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 580.458 pemilih, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya 444.914 orang.

H Abdul Kholiq Arif dan H Muntohar dilantik Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo periode 2005-2010, dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Wonosobo di Gedung Sasana Adipura Kencana Kota Wonosobo, kemarin (31/10). Pada masa pemerintahannya lima tahun ke depan, Kholiq bertekad untuk memenuhi syarat bagi seluruh aparatur pemerintah, dunia usaha dan elemen masyarakat setempat, serta bekerja sama guna mendayagunakan potensi daerah dan memecahkan masalah daerah secara musyawarah.

Program 120 Hari

Beberapa saat sebelum dilantik oleh Gubernur Jateng, Kholiq telah menyiapkan program 120 hari. Program 120 hari itu direncanakan akan dilaksanakan di awal masa pemerintahan pasangan yang diusung PKB, PKS dan PAN ini. Menurut Kholiq, dalam program 120 hari itu pihaknya menetapkan lima sasaran utama yang akan direalisasikannya. Program tersebut, meliputi konsolidasi birokrasi untuk menyinergikan visi dan misi dengan orientasi kinerja pemerintah.

Bagi Kholiq, hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang ramah, nyaman, dan murah. "Sepanjang pengalaman di pemerintahan, sisi pelayanan pemerintah menjadi persoalan yang kerap dialami oleh masyarakat sehari-hari. Karena itu, sudah waktunya persoalan ini diselesaikan secara sistematis dan terukur, sehingga perbaikan pelayanan yang prima dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat masyarakat," katanya.

Selain itu, dia juga memandang perlunya melaksanakan penyelesaian utang daerah, tanpa menambah beban masyarakat. Menurut dia, cara yang paling pas untuk ditempuh adalah dengan melakukan efisiensi anggaran, mencari dukungan pemprov maupun pusat dan pihak ketiga. Sedangkan langkah lainnya, yakni melakukan evaluasi distribusi anggaran, khususnya anggaran yang berpihak kepada masyarakat serta pemerataan antarunit kerja. "Pemda perlu juga membuat kebijakan-kebijakan lain yang mengatur anggaran pemda bagi kesejahteraan masyarakatnya," kata Kholiq.

Begitu pula dengan program lainnya, dia menjelaskan pemda mesti menyusun rencana pembangunan jangka menengah didasari kepada strategi konsultasi langsung dengan masyarakat. Perencanaan tersebut juga melibatkan partisipasi kalangan swasta yang berada di wilayah Wonosobo. "Jadi, kita perlu menyerap aspirasi dari masyarakat mengenai kebutuhan dan kepentingan mereka yang paling mendesak untuk dituntaskan. Sehingga rencana program yang disusun dapat berjalan dengan beriringan dengan masyarakat," katanya.

Menyinggung tentang konsolidasi birokrasi, Kholiq yang pernah menjabat sebagai wakil Bupati Wonosobo mengatakan, dirinya telah bertemu dengan beberapa jajaran yang memiliki posisi kunci di lingkungan pemda Wonosobo. Kepada jajaran pejabat itu dia meminta agar di antara birokrasi tiada lagi sekat.

Kebijakan Keamanan

Di samping itu, duet Kholiq-Muntohar pun memrioritaskan kebijakan keamanan. Dalam hal ini mereka akan memperkuat kerja sama yang sinergis serta mendukung langkah aparat, guna menciptakan rasa aman pada masyarakat.

Kebijakan keamanan yang menjadi prioritas pemerintahan Wonosobo saat ini, juga dilatar belakangi oleh perkembangan situasi nasional (sitnas) dan lokal. "Walau bagaimana pun sisi keamanan yang kondusif dan nyaman menjadi modal utama bagi pemerintah untuk merealisasikan fungsi dan tugasnya. Begitu pun bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," kata Kholiq sambil menjelaskan perlunya kebersamaan untuk membangun Wonosobo, dia juga mengajak para mantan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan mantan pejabat untuk membantunya menjalankan amanat yang diberikan oleh masyarakat.

Terkait masalah keamanan, dia mencoba untuk melakukan pembinaan agar di daerah tersebut tidak "kisruh". Sebab rakyat sudah lelah dan untuk bisa menarik investasi di daerah Wonosobo maka diperlukan keamanan. Dalam kaitan itu, pemkab bersedia bekerja sama dengan swasta yang profesional. Mantan wartawan itu juga memandang perlu adanya penasihat bupati. Adapun penasihat bupati itu terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang representatif, yang ada di Wonosobo maupun di luar daerah. Sebab dia menilai, selama ini mereka kurang disapa secara intensif. (A. Choir/berbagai sumber)