PENANGANAN BANJIR
Pemprov DKI Belum Lakukan
Upaya Maksimal
Kamis, 8 Desember 2005
JAKARTA (Suara Karya): Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengatasi masalah banjir di ibu kota dinilai belum maksimal. Sebab, upaya yang dilakukan selama ini, seperti pengerukan kali, waduk, pengadaan pompa air, dan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dinilai belum mampu membebaskan Jakarta dari ancaman banjir.
Hal itu dikatakan Direktur Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Daerah (LP2D), Drs Lukman F Mokoginta MSi dan Direktur Eksekutif LP2D Ir Ali Wongso, HS di sela-sela acara Diskusi Panel "Kompleksitas Masalah Banjir di Jakarta dan Upaya Penanggulangan," di Gedung Pers Jakarta, Selasa (6/12) lalu.
Menurut Lukman, Pemprov DKI Jakarta harus memperhatikan segala aspek menyangkut penanganan banjir di ibu kota. "Program yang dilakukan tidak hanya mencakup pembangunan waduk dan pengadaan pompa. Tapi, juga meliputi aspek-aspek lainnya, seperti kerja sama antarwilayah," ujarnya.
Dia mengatakan, bencana banjir di ibu kota disebabkan banyak faktor, di antaranya penyempitan di sejumlah kali akibat banyaknya bangunan liar yang dibangun warga di sepanjang bantaran kali, berkurangnya situ-situ (danau), dan kurangnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan. Terbukti, masih ada warga yang membuang sampah ke sungai.
"Seharusnya, aparat Pemprov DKI bisa mencegah berdirinya bangunan di lokasi terlarang tersebut. Karena bisa merugikan orang lain. Tapi, kenapa hal itu bisa terjadi?. Ini menandai lemahnya pengawasan aparat," kata Ali Wongso, menambahkan.
Selain itu, kata Lukman, minimnya keberadaan pohon-pohon juga menjadi penyebab banjir di Jakarta. Saat ini, di DKI hanya terdapat 4,6 juta pohon. Padahal, idealnya 10 juta pohon. Akibatnya, daerah resapan air semakin berkurang.
Dia menyoroti masalah kerja sama antarwilayah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Pucak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur-red). Dia menilai kerja sama yang dijalin selama ini masih lemah. "Dulu, pernah ada Badan Kajian Jabodetabek. Namun, hingga kini tidak berjalan alias melempem," ungkapnya.
Untuk mengatasi kebekuan kerja sama antar wilayah tersebut, menurut Ali Wongso, sangat tepat bila Jabodetabek dipimpin oleh seorang gubernur setingkat menteri.
Untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta, Pemprov DKI seharusnya lebih serius lagi dalam melakukan upaya preventif. Di antaranya melakukan revitalisasi sejumlah sungai, mengevaluasi tata ruang kota, peningkatan koordinasi antarwilayah, serta menambah anggaran untuk mengatasi banjir, baik dari APBD maupun APBN.
Sementara itu, Kepala Subdinas Sumber Daya Air dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Nyoman Suwandi dalam diskusi tersebut mengatakan, secara teoritis kondisi normal Jakarta seharusnya sekitar 8 persennya adalah untuk wilayah air namun pada kenyataannya hanya sekitar 2,9 persen. Seian itu 40 persen wilayah Jakarta adalah dataran rendah.
Menurut dia, perlu ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal pengelolaan ke-13 sungai yang mengalir di Jakarta, sehingga air di musim hujan bisa langsung menuju laut.
Senada dengan Nyoman Suwandi, Pimpro Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (PWSCC) Pitoyo Subandrio mengemukakan bahwa penyebab banjir di Ibu Kota adalah kondisi alam yang sebagian besar merupakan dataran rendah dan dikelilingi sungai-sungai yang berkelok.
Namun faktor yang terbesar sebagai penyebab banjir di Jakarta seperti yang terjadi pada tahun 1996 dan 2002 silam adalah adanya perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan.
Sementara prasarana dan sarana penanggulangan banjir yang ada di Ibu Kota baru mencapai 20 persen.
Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1997 silam menghidupkan kembali rencana pembangunan banjir kanal timur (BKT). Namun BKT pun, kata Pitoyo, hanya bisa mengatasi banjir di Ibu Kota sekitar 80 persen atau sekitar 270 km2. Untuk mengatasi sisanya maka dibuat beberapa pintu air atau bendungan di sepanjang BKT seperti di Malaka Jaya, Cakung dan Marunda. (Laurentius)
|
|
