 BLOK CEPU
DPR Nilai Pemerintah Bela Asing
Rabu, 1 Maret 2006
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Indonesia dinilai condong membela kepentingan asing dalam rencana eksplorasi Blok Cepu. Karena itu, Komisi VI dan VII DPR-RI berencana mengeluarkan pernyataan resmi agar Blok Cepu diserahkan kepada Pertamina.
Belum adanya sikap tegas dari pemerintah menyebabkan banyak pihak yang beranggapan pemerintah menghadapi tekanan asing terkait Blok Cepu tersebut. Sejumlah anggota DPR dan DPD merasa perlu mengkritisi sikap pemerintah yang disinyalir lebih pro terhadap asing. Sikap itu antara lain berupa rencana mengganti Dirut Pertamina Widya Purnama, agar ExxonMobil mulus menjadi operator Blok Cepu.
Beberapa anggota DPR-RI dari Komisi VI dan VII, seperti Aria Bima, Ramson Siagian, dan Tjatur Sapto Edy menyatakan kecewa atas hasil rapat gabungan Komisi VI dan VII DPR-RI yang dilakukan Senin (27/2) malam tentang Blok Cepu. Raker itu tidak menghasilkan keputusan sikap DPR. Kedua komisi itu masih akan melanjutkan rapat gabungan tersebut.
Sementara Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengakui, pemerintah belum mengagendakan waktu pengambilalihan, karena masih harus melihat perkembangan negosiasi Blok Cepu yang diketuai Deputi Menneg BUMN Roes Ariawidjaya. "Kami masih harus meng-up date perkembangan terakhir yang terjadi," ujar dia kemarin. Sedang Menneg BUMN Sugiharto mengatakan, dirinya bersama Menteri ESDM baru berencana untuk membahas mekaSementara Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah hingga saat ini masih mempertimbangkan operator tahap pertama Blok Cepu. "Masih dihitung. Masih dihitung," kata Wapres Jusuf, di Jakarta, Selasa (28/2).
Sedangkan Ketua Tim Negosiasi Pemerintah, Roes Ariawidjaya, mengatakan, penyelesaian Blok Cepu akan segera diserahkan kepada Menko Perekonomian Boediono. "Kami hanya tim pelaksana. Kami kumpulkan fakta-fakta kemauan Pertamina dan kemauan ExxonMobil. Lalu, kita akan serahkan ke tim pengarah," katanya. Tim pengarah ini diketuai Menko Perekonomian dengan anggota Menteri ESDM, Menneg BUMN, dan Menkeu yang nantinya akan memutuskan siapa yang menjadi operator di Blok Cepu.
Terkait dengan Blok Cepu tersebut, kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC) yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti anggota-anggota DPD, DPR, DPRD, Iluni UI, BEM, LSM-LSM, Serikat Pekerja Pertamina, pakar-pakar ekonomi, dan teknologi, dalam pernyataan bersama kemarin menyatakan keberatannya jika pengelolaan Blok Cepu jatuh kepada ExxonMobil.
Koordinator GRPBC yang juga anggota DPD DKI, Marwan Batubara, mengaku prihatin mendengar rencana pemerintah untuk mengganti Dirut Pertamina guna meloloskan penunjukan Exxon sebagai operator Blok Cepu. "Apalagi jika ini disebabkan oleh kepatuhan pemerintah untuk tunduk kepada tekanan asing," katanya. (Rully)
|
|
