Suara Karya Online

Jumat, 26 Mei 2006
Kita seperti tersentak. Era reformasi yang dicanangkan mengiringi lengsernya Soeharto dari jabatan Presiden RI pada 21 Mei 1998, nyaris belum menghasilkan sesuatu yang berarti. Sewindu lamanya anak bangsa seolah tenggelam dalam era transisi: dari pemerintahan totaliter bersifat represif menuju sistem perpolitikan terbuka lagi demokratis.

Ya, reformasi bergulir karut-marut. Mengecewakan. Masyarakat dirongrong berbagai perubahan serba cepat, penyimpangan berkedok perbaikan. Perubahan, yang adakalanya mengejutkan, menawarkan sejumlah tantangan. Terutama dalam menetapkan standar moral sehubungan perilaku manusia yang, mau tidak mau, selalu terlibat dalam proses keberadaannya selaku umat beragama. Sedangkan identifikasi keyakinan menyangkut kerangka perilaku jelas merupakan persoalan yang tak mungkin lepas dari perubahan itu sendiri.

Berbagai hal, sebagai produk akhir transformasi-reformasi, memang teramat pelik dan menggiriskan. Keamburadulan politik, krisis kepercayaan dan kemanusiaan, ketakstabilan ekonomi dan kian beratnya beban hidup rakyat kecil menjadi kenyataan. Meroketnya pertambahan penduduk miskin (berikut praktik-praktik pemiskinan terselubung) dan pengangguran. Di samping yang tak kalah penting, tidak kunjung tuntas-memuaskannya penanganan kasus-kasus korupsi, pelanggaran HAM, kerusakan dan pengrusakan lingkungan (illegal logging), kontinuitas konflik di beberapa daerah, dan kentalnya ketergantungan penyelenggara negara kepada kaum kapitalis-materialistis.

Masyarakat cukup paham bahwa tumpukan persoalan yang membadai tak bisa diatasi hanya dengan menunjukkan air muka penuh perhatian dan keprihatinan. Memahami asal-muasal kemiskinan dan sistem yang melanggengkan kezaliman, umpamanya, dalam aneka situasi dan kondisi akan mengakibatkan masyarakat atau penganut agama mana pun berhadapan langsung dengan kesimpangsiuran penafsiran fungsi kekuasaan.

Memang menarik menalitemalikan keadaan negara sekarang ini dengan soliditas agama warganya. Atau dengan kata lain, cukup relevan rasanya mengamati realita kehidupan spiritual masyarakat yang ngotot mengecam paham antiagama di tengah problematika yang mengharu-biru bangsa dewasa ini.

Bagi sebagian orang, pengertian keagamaan cenderung bias. Seolah, saat ini segala macam aktivitas keagamaan baru menemukan kesahihannya bila telah disejalankan dengan prinsip-prinsip kebersamaan yang salah kaprah.

Seperti dilansir berbagai media, di banyak tempat implementasi keagamaan yang hakikinya bersifat personal, diorganisasi dan dimobilisasi. Dengan mengatasnamakan kesejahteraan sesama (hablumminannas), syariat alias rukun agama menyangkut zakat (hablumminallah) dipecundangi: 2,5 persen gaji PNS dipotong semena-mena, menimbulkan gejolak.

Selain itu, tidak sedikit pemuka agama teperdaya (atau diberdayakan?) untuk memihak sehingga terkadang tak segan-segan mendukung "sesuatu" yang belum jelas juntrungannya. Tidak pula terhitung pejabat yang maling di kantor, namun tampak sangat khusyuk beribadah di depan umum.

Kesulitan dalam mengantisipasi perubahan yang telanjang, niscaya dapat melahirkan pengaruh yang tidak menentu. Kegalauan yang disodorkan kompleksitas proses transformasi sosial kemasyarakatan bersumber pada kegagalan (pemuka) agama dalam membimbing penganut atau pemeluknya.

Artinya, sebagian anak bangsa bisa jadi gagal memberikan arti keberadaannya di muka bumi ini. Sebab, keterlibatan mereka selalu saja menjurus kepada relevansi kemasalampauan (stagnant). Dan sebagai alternatif yang lebih buruk, mereka akan terjungkal masuk lingkar permasalahan yang betul-betul membingungkan. Suasana dan kondisi seperti itu besar kemungkinan menimbulkan frustrasi dan memancing berkembang-biaknya sikap kritis-radikal-reaksioner berlatar "konsep" keagamaan yang sesungguhnya sangat luhur.

Berdasarkan fakta lapangan, militansi kelompok terorisme mencermati sebab-akibat dekadensi moral dan degradasi keagamaan dengan kacamata kuda, lempang. Menanggapinya secara ekstrem, karena semata-mata bertumpu pada tolok ukur konvensional.

Memang, wujud reaksi ataupun kekerasan sepihak berupa aksi terorisme maupun anarkisme demonstrasi yang marak mewarnai kehidupan sehari-hari negeri tercinta ini cenderung semakin dominan bila keyakinan atau agama sudah kehilangan kemampuan untuk merespons segala macam aktivitas dan kreativitas yang erat kaitannya dengan perubahan.

Persoalannya adalah, pemeluk agama yang bagaimanakah yang sanggup mempertahankan eksistensi atau kekuatannya di tengah keterpencilannya dari perubahan yang dimanipulasi, yang merambah dan menyelimuti ruang-ruang sosial, politik, ekonomi, hukum dan lain sebagainya, di dunia yang didiaminya?

Segala bentuk keteledoran yang secara kasat mata terjadi selama ini disebabkan ketidakmampuan mempersepsikan ajaran agama dengan benar (Franz Magnis Soeseno: 2006). Karenanya, tidak boleh tidak, kapan dan di mana pun, kita yang mengaku beragama senantiasa dituntut meluangkan waktu untuk merenungkan berbagai arti perubahan yang di alami dari masa ke masa.

Menurut Andre Malraux (1901-1976), manusia tidak akan survive bila nilai-nilai keagamaan tidak selalu diaktualisasikan. Agama, sebagaimana diketahui, memiliki potensi dan pengaruh (dynamic functions) untuk menginterpretasikan, menyusun kembali nilai-nilai, norma-norma maupun tujuannya dalam mengukuhkan struktur pengertian hidup yang dicita-citakan.

Dengan kata lain, agama adalah segala-galanya bagi umat manusia. Sebagai pedoman dan tolok ukur penilaian terhadap perbuatan kita. Sebagai petunjuk atau ilham yang berfungsi menuntun manusia ke arah suatu kebenaran transenden. Sebagai satu-satunya jalan atau alternatif menuju kemaslahatan umat manusia, dunia wal akhirat.

Dan praktik keagamaan yang baik lagi benar akan berperan sangat besar dalam rangka mengartikulasikan kerinduan manusia kepada makna hidup yang sesungguhnya. Makna hidup yang lebih memadai lagi berdinamika, dalam mewujudkan (arah) reformasi yang diidealkan sejak pertama dicanangkan.***

Penulis bermukim di Padang.