 Sutanto
Selasa, 27 Juni 2006
Meski yang namanya kegiatan judi diharamkan digelar di negeri ini, ternyata masih ada saja pihak yang ingin mendapat kekhususan. Paling tidak keinginan itu dicuatkan oleh kalangan tertentu, yang berupaya mendorong adanya kekhususan di Kota Batam. Sasarannya, dengan kekhususan yang dimiliki wilayah itu, perjudian dapat dibuka di daerah tersebut, dengan diatur di lokasi-lokasi terbatas.
Ketika hal itu ditanyakan kepada Kapolri Jenderal Sutanto, dengan tegas dia menyatakan, tidak ada celah bagi polisi untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan. "Penegak hukum dan polisi menegakkan UU, bukan kebijakan," katanya menjawab pertanyaan Antara, di Batam, Senin (26/6), di sela akhir pertemuan bilateral yang disertai jumpa pers Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia John Howard.
Soal pemberian kekhususan itu sebelumnya pernah dicuatkan mantan Presiden BJ Habibie, ketika berkunjung ke Batam, Selasa 9 Mei lalu. Pada kesempatan itu dia menyarankan adanya pembentukan tim pengkaji dan memberangkatkan mereka ke Malaysia untuk mengetahui dasar hukum apa yang digunakan negara Islam itu, sehingga perjudian termasuk kasino dibolehkan di sana.
Usul BJ Habibie itu menimbulkan sikap pro dan kontra. Pihak yang pro berpendapat perekonomian Batam perlu digairahkan dengan mengizinkan perjudian ketimbang dilarang. Sementara yang kontra menyatakan perjudian tetap lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Bagi Kapolri Sutanto, yang terkenal anti-judi, pemberian kekhususan bagi Batam agar judi dapat digelar di daerah itu bukan urusan polisi. (Djunaedi) |
|
