Suara Karya Online

Senin, 21 Agustus 2006
JAKARTA (Suara Karya): PT Bursa Efek Surabaya (BES) menetapkan tarif untuk wajib lapor sebesar 0,00375 persen dari nilai transaksi obligasi partisipan. Namun tarif ini ditetapkan bagi partisipan yang memilih wajib lapor dengan layanan tambahan.

"Perlu diingat pengenaan biaya ini hanya bagi partisipan yang memilih layanan tambahan, tapi bagi partisipan yang hanya melaporkan transaksinya saja tidak kami pungut biaya alias gratis," kata Direktur Utama BES Bastian Purnama di Jakarta, kemarin.

Bastian mengungkapkan tarif tersebut sangat murah dan tidak membebani partisipan. Dia mencontohkan jika partisipan memiliki transaksi senilai Rp 1 miliar, maka tarif yang dikenakan untuk layanan tambahan hanya sekitar Rp 37.500. "Tarif sebesar itu tentu tidak membebani partisipan," ungkapnya.

Ia mengatakan layanan tambahan yang akan diberikan kepada partisipan meliputi pelaksanaan ketentuan pajak penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi, permintaan informasi tambahan dan penyampaian kuotasi atas obligasi oleh partisipan CTP.

Sedangkan tarif yang dikenakan untuk pemasangan terminal CTP (centralized trading platform) yang digunakan sebagai media pelaporan. Bastian mengatakan masih dibahas dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Keuangan (Bapepam-LK). "Kami sedang melakukan pembahasan, berapa tarif ideal yang bisa dikenakan," kata Bastian.

Bastian menuturkan idealnya tarif untuk pemasangan terminal CTP yang dikenakan pada partisipan sebesar Rp 10 juta per bulan. Tetapi jika semua partisipan yang ada di BES melakukan pemasangan terminal, maka biayanya akan lebih murah. "Untuk break even point (BEP), tarifnya mungkin sekitar Rp 5 juta per bulan," tuturnya.

Dikatakan Bastian dari 102 partisipan tang ada di BES yang baru melakukan pemasangan terminal CTP hanya sekitar 50 partisipan. Tetapi dari 50 partisipan tersebut yang aktif melakukan transaksi obligasi hanya sekitar 30 partisipan.

"Jadi jumlah yang aktif bertransaksi masih kecil sekali. Mungkin dengan adnaya transparansi harga obligasi akan membuat banyak partisipan aktif," ujar Bastian.

Seperti diketahui Bapepam-LK mengeluarkan peraturan nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Obligasi dan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-08/BL/2006 tentang penunjukkan BES selaku Penerima Laporan Transaksi Obligasi (PLTO).

"PLTO adalah pihak yang menyediakan sistem dan sarana untuk menerima pelaporan transaksi obligasi," jelas Bastian.

Sementara untuk transaksi obligasi yang wajib dilaporkan meliputi transaksi repo (dengan perjanjian pembelian kembali), transaksi outright (tanpa adanya perjanjian pembelian kembali), transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan dan transaksi yang tidak mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan seperti pinjam meminjam dan pemindahbukuan obligasi.

Sedangkan tata cara pelaporan transaksi yaitu pelaporan dilakukan selambat-lambatnya 1 jam setelah transaksi. Lalu partisipan memilih jenis pelaporan transaksi apakah wajib lapor saja atau wajib lapor dan layanan tambahan. Kemudian bila transaksi dilakukan antar partisipan, maka partisipan jual melakukan pelaporan selanjutnya dikonfirmasi oleh partisipan beli. Lalu bila transaksi dilakukan antara partisipan dengan pihak bukan partisipan maka pelaporan dilakukan oleh partisipan. Dan bila transaksi dilakukan antara pihak yang bukan partisipan, maka pelaporan dilakukan oleh Bank Kustodian. (Wem Fauzi)