Belajar dari Proses
Kelola Eksekusi Tibo
Minggu, 24 September 2006
SETELAH beberapa kali tertunda, eksekusi terhadap tiga terpidana mati kasus kerusuhan Poso, Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu, akhirnya terlaksana juga Jumat (23/9) pukul 01.10 dini hari Wita. Ketiganya dieksekusi oleh regu tembak Brimob Polda Sulteng di Desa Poboya, Selatan kota Palu. Ketiganya dihukum mati karena dituduh sebagai dalang kerusuhan Poso pada tahun 2000.
Beberapa kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) pun segera merespons eksekusi itu. Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, langsung dilanda rusuh. Massa merusak kios-kios di Pasar Baru Atambua, melempar toko, dan rumah penduduk dari Simpang Lima Atambua hingga ke kantor Kejaksaan Negeri Atambua. Massa membakar rumah jabatan Kejari Atambua, merusak kantor pengadilan, menjebol pintu Lapas Penfui.
Respons masyarakat NTT atas eksekusi Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, Marinus Riwu memang cukup mengejutkan. Tidak saja bagi orang di luar NTT, tetapi juga bagi polisi setempat. Semula, banyak orang menduga akan terjadi sesuatu di Poso, sehingga polisi bersiaga penuh di Poso. Ternyata, Poso relatif kondusif, sementara Polda NTT kecolongan.
Respons masyarakat di beberapa kota di NTT itu adalah puncak dari kecerobohan dalam mengelola keputusan mengeksekusi para terpidana mati itu. Kecerobohan itu nyata-nyata terlihat dari rangkaian penundaan eksekusi, serta cara mengolah data atau kesaksian baru berkait kerusuhan Poso. Data-data baru yang sebagian justru bersumber dari Tibo dkk itu dirasakan belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Kecerobohan itu akhirnya melahirkan beragam persepsi atau tafsir atas hukuman mati Tibo dkk dan sejumlah problem yang mengikutinya. Penundaan eksekusinya saja sudah menyebabkan opini publik terbelah dua: yang satu mendesak eksekusi segera dilaksanakan, lainnya memohon agar hukuman mati itu Tibo dkk dibatalkan.
Kalau saja waktu pelaksanaan eksekusi tidak diselimuti keraguan, suasananya tidak akan runyam seperti sekarang. Dalam mengelola eksekusi mati Tibo dkk ini tampak sekali bahwa pemerintah benar-benar tidak mempertimbangkan faktor psikologi massa. Melalaikan faktor yang satu ini menimbulkan ekses yang luar biasa. Jangan melihat eksesnya pada nilai kerusakan akibat rusuh di beberapa kota di NTT. Itu relatif kecil. Ekses terbesarnya justru cara masyarakat setempat menyikapi atau menilai hukuman mati itu sendiri.
Sangat menyedihkan karena di sebagian masyarakat, persoalan eksekusi mati Tibo dkk didorong-dorong dan dipersepsikan sebagai masalah agama, atau antara minoritas versus mayoritas. Sebagian lain mengaitkannya dengan waktu pelaksanaan eksekusi bagi para terpidana mati tragedi bom Bali. Bahkan sempat ditiupkan sentimen etnis, sehingga warga pendatang di NTT sempat dibuat cemas ketika beberapa kota di provinsi paling timur itu dilanda kerusuhan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat minta masyarakat untuk tidak mengaitkan kasus Tibo dengan masalah agama atau suku, karena kasusnya murni masalah hukum. "Masalah Tibo bukan masalah agama dan bukan masalah suku. Jangan dibawa seperti itu. Ini betul-betul masalah hukum," kata Wapres. Sayang, kenyataan yang berkembang di masyarakat sudah telanjur berlawanan dengan harapan Wapres.
Rangkaian ekses ini harus dilihat sebagai buah dari kecerobohan mengelola eksekusi Tibo dkk. Kecerobohan terjadi karena keragu-raguan setiap kali menetapkan waktu eksekusi. Penundaan terakhir dengan alasan perayaan memperingati Proklamasi Kemerdekaan terkesan mengada-ada, karena tak ada relevansinya sama sekali. Lebih relevan jika waktu eksekusi Jumat kemarin ditunda. Alasannya, hanya 24 jam lebih setelah eksekusi, masyarakat mulai memasuki ibadah puasa Ramadhan.
Patutlah kiranya untuk berharap agar kecerobohan dalam mengelola eksekusi Tibo dkk tidak berulang di kemudian hari. Di luar sana, selalu saja ada orang yang coba membelok-belokkan persepsi atas beberapa masalah sensitif. Misalnya, masalah hukum yang dipaksa-tafsirkan secara sembrono sebagai masalah agama atau etnis, seperti halnya pada kasus Tibo dkk Beralasan untuk mengimbau lagi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh mereka yang coba mencari untung dari konflik.
|
|
