Suara Karya Online

Rabu, 18 Oktober 2006
Pelaksanaan Education for All (EFA) atau pendidikan untuk semua sebagai komitmen dari Konvensi Jenewa, hingga saat ini masih jauh dari harapan. Terlebih lagi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, seperti tuna wicara, tuna rungu, tuna netra dimana kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan sangat minim.

Banyak kendala menghadang, sehingga muncul kesan seolah-olah anak-anak berkebutuhan khusus tadi telah menjelma sebagai kaum yang termarjinalkan. Selain sistem pendataan yang kurang akurat, dana yang cekak, faktor utama yang menghambat langkah penanganan bagi mereka, justru perasaan malu orang tua.

"Kalau orang tua malu berkata jujur bahwa mereka memiliki anak berkelainan, bahkan cenderung ingin menyembunyikan anak-anaknya, itu merupakan bencana pendidikan," kata Kepala Subdin Pendidikan Luar Biasa (PLB) Dinas P dan K Jawa Tengah, Sutikno, dalam percakapan khusus dengan Suara Karya, Senin (16/10).

Didampingi Kasi Kurikulum PLB, Mulyono menambahkan, masyarakat harus terbiasa berkata jujur dan menghilangkan budaya malu, agar anak cucu mereka yang selama ini tidak bisa melihat, mendengar, dan berbicara, tetap memiliki hak untuk bersekolah melalui penggarapan khusus.

Tertutupnya masyarakat dalam menyikapi anak-anak berkebutuhan khusus, selain membingungkan dalam proses pendataan, juga membuat keberadaan mereka semakin terpinggirkan, dan sulit bersosialisasi. Jika begitu terus keadaannya, maka program EFA bakal menguap tak jelas rimbanya.

Ditanya seputar data riil jumlah anak-anak berkebutuhan khusus di Jawa Tengah, Sutikno mengaku tidak ada. Namun jika mengacu pada prediksi UNESCO, maka di provinsi ini terdapat sekitar 300.000 anak yang menderita kelainan.

Dari jumlah tersebut, yang saat ini sudah bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) tercatat baru sekitar 8.000 anak. Sebagian lainnya, ada yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah regular, namun tidak terdeteksi secara pasti. Kebanyakan dari mereka merupakan anak-anak low vision, lambat belajar dan tuna wicara.

Melihat kenyataan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah jumlahnya relatif masih sangat sedikit, menurut Mulyono, pemerintah bukannya tidak pernah bergerak untuk mencarikan solusi. Salah satu solusi yang saat ini sedang menjadi idola para orang tua, adalah dengan dibukanya Sekolah Inklusi.

Pendidikan inklusi ini, adalah sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh, yang kelak diharapkan bisa memberi jaminan bahwa strategi nasional tentang "Pendidikan Untuk Semua" benar-benar dimiliki semua kalangan, tidak membeda-bedakan apakah mereka tergolong anak-anak berkelainan atau tidak.

"Sekolah inklusi yang menggabungkan antara siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus itu menjadi sangat mendesak, lantaran SLB yang dibangun selama ini hanya berkedudukan di tengah kota, belum merambah sampai ke desa-desa," terang Sutikno.

Untuk Jawa Tengah sendiri, program Inklusi sudah mulai dibuka sejak tahun 2003. Pada awalnya sekolah itu baru digarap di 12 sekolah saja, sambil melihat seperti apa respon masyarakat yang memiliki anak berkelainan. Begitu muncul respon sangat positif dari masyarakat, Dinas P dan K Jateng melalui Kasubdin PLB langsung mengembangkannya ke berbagai daerah.

Hingga kini jumlah Sekolah Inklusi di Jateng sudah mencapai 117 unit. Dari jumlah tersebut, untuk tingkat SMP/MTs terdapat 10 unit, SMA/MA 1 unit, sedang selebihnya Sekolah Inklusi untuk tingkat SD.

Diakui, pada mulanya program inklusi memang tidak sepenuhnya bisa diterima oleh warga sekolah yang ditunjuk sebagai induknya. Terlebih lagi bagi sekolah favorit, dengan menerima program inklusi mereka khawatir akan menjatuhkan rating sekolah. Dampak buruk selanjutnya yang paling dicemaskan adalah, penurunan jumlah pendaftar pada penerimaan siswa baru (PSB). "Tapi itu semua merupakan kecemasan yang berlebihan. Setelah kami melakukan sosialisasi mendalam, mereka dapat memahami dan mau menerima program inklusi," kata Sutikno.

Sebagai bukti kalau program inklusi dapat diterima oleh sekolah reguler, adalah terhapusnya "gap" yang sempat mencuat tajam antara siswa normal dengan siswa berkelainan. Sekarang yang terlihat menonjol justru sikap saling tolong menolong. "Dari sisi ini saja, aspek budi pekertinya sudah masuk," tuturnya.

Menurut Sutikno, selain melakukan sosialisasi secara terus menerus, pemerintah kini juga menempuh kebijakan dengan mendirikan SLB Negeri di tiap-tiap kabupaten/kota. Selain itu juga mengembangkan program iklusi dengan memaksimalkan kinerja guru Pembimbing Khusus. Saat ini di Jateng baru memiliki 75 guru Pembimbing Khusus dari kebutuhan ideal sebanyak 117 guru.

Untuk dapat lebih memaksimalkan layanannya kepada anak-anak berkebutuhan khusus tadi, Subdin PLB Dinas P dan K Jateng setiap tahun menerima kucuran dana dari APBD Jateng sebesar Rp 4,682 miliar, dan dari APBN sebesar Rp 7 miliar. Seluruh bantuan itu dalam bentuk block grant pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), rehab SLB dan bantuan sekolah lewat program beasiswa.

Khusus beasiswa, semua anak berkebutuhan khusus sejak dari jenjang SD, SMP, dan SMA menerima Rp 420 ribu per tahun, atau rata-rata Rp 35 ribu per bulan. Untuk tingkat SMA, semua sudah memperoleh beasiswa. Sedang untuk tingkat SD dan SMP belum keseluruhannya menerima beasiswa, lantaran kuotanya tidak mencukupi.

"Kami berharap dengan adanya rangsangan beasiswa tersebut, akan semakin banyak anak-anak berkebutuhan khusus di Jateng yang mendapatkan haknya untuk bersekolah," tegas Sutikno. (Pudyo Saptono)