Suara Karya Online

Jumat, 13 April 2007
PARTAI GOLKAR
Perlu Kerja Keras demi Kemenangan Pemilu 2009

Di bidang politik, Partai Golkar dinilai cukup berperan mengantarkan pemerintah mencatat sukses selama dua tahun terakhir. Sebagai indikator, antara lain, perdamaian RI-GAM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), stabilisasi politik di Papua, Maluku, Ambon, hingga Poso, Sulawesi Tengah. Dalam semua masalah tersebut tidak bisa dilepaskan peran dan tangan dingin Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Wakil Presiden HM Jusuf Kalla.

Demikian juga penegakan hukum, terutama masalah pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Meski terus dimaksimalkan, kini berbagai penyelesaian kasus korupsi oleh aparat hukum membuat banyak pihak "ketakutan" melakukan kejahatan kemanusiaan itu. Di bidang sosial terutama dalam masalah penanganan pascabencana dan pengungsi, peran pemerintah dianggap tidak mengecewakan.

Meski demikian, di sektor ekonomi, prestasi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla yang didukung Partai Golkar dinilai belum memuaskan.

"Sebagai partai pendukung pemerintah, tidak ada salahnya Partai Golkar membuat sebuah terobosan dengan membuat semacam tim kecil yang memberikan kajian dan masukan yang diperlukan pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan ekonomi. Partai Golkar bisa mengambil inisiatif sendiri dengan memanfaatkan para pakar dan ahli yang tidak saja dari kalangan internal Golkar sendiri, tapi juga melibatkan kalangan di luar partai," kata Direktur Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA ketika dihubungi Suara Karya di Jakarta, Kamis (12/4).

Menurut dia, meski Partai Golkar sudah memiliki badan penelitian dan pengembangan (Balitbang), namun belum yang ada yang spesifik mengkaji dan membuat masukan bagi pemerintah agar sektor riil terus bergerak dan berkembang.

"Masih ada waktu dua setengah tahun dari pemerintahan SBY-JK ini untuk memperbaiki prestasinya, terutama di bidang ekonomi. Jangan sampai SBY-JK lengah sehingga rakyat berpaling ke lain hati pada pemilu mendatang," ucapnya.

Denny kemudian mengungkapkan hasil penelitian LSI yang baru-baru ini dilansir. Menurut Denny, setelah dikalahkan dalam pemilu legislatif di tahun 2004, perolehan suara PDI Perjuangan berada di bawah Partai Golkar dan Partai Demokrat (pemenang pemilu presiden 2004).

Namun, survei LSI terbaru menunjukkan fenomena PDIP bisa tampil kembali sebagai partai yang dipilih oleh mayoritas konstituen, melampaui semua partai lain secara signifikan, termasuk Partai Golkar dan Partai Demokrat.

"Hasil survei ini merupakan fenomena menarik karena menunjukkan peristiwa penting dalam konstelasi politik nasional karena menggambarkan perubahan public mood dan persepsi publik terhadap elite pemerintahan yang sedang berkuasa," ujar Denny.

Ia menambahkan, riset LSI ini mengambil data lapangan pada bulan Febuari 2007, di seluruh provinsi dengan jumlah sampel 1.200 responden. Metode penelitian standar menggunakan multistage random sampling, dengan model wawancara tatap muka. Margin of error sebesar 2,9 persen.

Denny menjelaskan, menurut survei LSI ini, publik kini kecewa dengan situasi ekonomi nasional. Publik menganggap ekonomi saat ini lebih buruk tiga kali lipat dibandingkan publik yang menyatakan ekonomi saat ini baik (54,3 persen : 16,7 persen).

Ketidakpuasan publik ini, kata Denny, mudah sekali diterjemahkan menjadi kemarahan terhadap partai-partai pendukung pemerintah. Akibatnya, dukungan publik dialihkan kepada partai alternatif, atau partai yang beroposisi. PDIP mendapat limpahan suara publik yang kecewa dengan kinerja pemerintahan SBY-JK setelah lebih dari dua setengah tahun berkuasa.

Denny mengatakan, PDIP cukup konsisten menjadi partai oposisi. Sikap partai ini beroposisi bukan karena ingin memperoleh tawar-menawar (bargaining) soal pembagian kekuasaan (power sharing).

"Sikap oposisi PDIP ini dipengaruhi oleh hubungan personalitas yang kurang baik antara Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dengan Presiden SBY yang dulu pernah jadi menterinya," katanya.

Dengan posisi oposisi ini, kata dia, justru menguntungkan PDIP di saat publik kecewa dengan kinerja pemerintahan.

Denny juga mengingatkan, PDIP telah melakukan terobosan dan inovasi politik dengan membentuk ormas Islam (Baitul Muslimin Indonesia) sebagai sayap resmi PDIP. Sejak ormas itu dibentuk, citra PDIP sebagai partai yang terlalu sekuler dan terlalu berpihak kepada pemilih non-Muslim, bisa dikurangi. PDIP kemudian dikesankan sebagai partai yang kini memberi perhatian lebih kepada komunitas Islam, selaku mayoritas pemilih di Indonesia.

Dukungan terhadap PDIP di kalangan pemilih Islam ini bukan tidak mungkin melampaui Partai Golkar atau Partai Demokrat, tapi juga melampaui partai yang bernuansa Islam itu sendiri.

Ekonomi Masyarakat

Temuan penting lain dalam riset LSI, tiga partai papan atas masih dikuasai oleh partai non-agama (PDIP, Partai Golkar dan Partai Demokrat). Kategori ini diklasifikasikan untuk partai dengan dukungan di atas 15 persen. Partai papan tengah dengan dukungan antara 3 sampai 15 persen.

Di bawah itu disebut sebagai partai papan bawah. Partai dengan nuansa agama, justru kini tertinggal di papan tengah saja. Sekali lagi ini menguatkan sinyalemen orientasi politik kaum Muslim Indonesia. Sungguhpun secara ritual mereka Muslim, namun secara politik mereka lebih nyaman dengan partai yang tidak berbasis agama.

Aneka partai baru yang muncul sejak tahun 2004 harus pula aktif melakukan ekspose publik secara luas. Berdasarkan riset LSI, tak satu pun dari partai baru mendapatkan dukungan di atas 1 persen. Jika tak ada inovasi yang gemilang, aneka partai baru ini terancam menjadi partai gurem saja.

Denny mengatakan, PDIP kini menjadi the comeback kid, partai yang kembali berjaya. "Apakah posisi nomor satu itu akan bertahan sampai tahun 2009? Ini sangat tergantung dari kinerja pemerintah dan kapabilitas PDIP sendiri. Sebaliknya, begitu juga dengan Partai Golkar. Jika pemerintah gagal mengangkat ekonomi masyarakat, dan PDIP mampu menyuarakan diri sebagai partai alternatif, posisi nomor satu itu bertahan. Jika tidak, posisi nomor satu kembali direbut oleh partai lain," ujarnya.

Dalam survei ini LSI membuat pertanyaan, jika pemilu legislatif dilakukan hari ini, dan diikuti oleh 24 partai politik, maka partai mana yang akan dipilih? Dari jawaban responden didapatkan, PDIP memperoleh dukungan sebesar 22,6 persen.

Di tempat kedua dan ketiga adalah Partai Golkar (16,5 persen) dan Partai Demokrat (16,3 persen). Sementara partai lain berada jauh di bawah tiga partai tersebut.

Menurut Denny, PKS mendapatkan dukungan hanya 5,6 persen, PKB (4,7 persen), PPP (3,6 persen), PAN sebanyak (3,4 persen), PBB (0,5 persen), PBR (0,5 persen), PPKB (0,3 persen) dan PDS (0,2 persen). Namun survei itu juga menunjukkan bahwa masih ada 24,6 persen responden yang tidak memilih atau belum memutuskan memilih salah satu dari parpol yang ada sekarang ini.

Dominasi PDIP merata hampir di semua segmen pemilih. PDIP unggul tak hanya di wilayah pedesaan, tapi juga perkotaan. PDIP jaya tak hanya di lapisan pemilih pria, tapi juga pemilih wanita. PDIP juga menang tak hanya di kalangan pemilih bergama Kristen dan Katolik, tapi juga mayoritas Muslim. PDIP pun unggul di Pulau Jawa dan pulau-non Jawa.

Dilihat dari suku pemilih, PDIP unggul di umumnya suku besar, namun hanya kalah dari Partai Golkar di suku Sunda. Dilihat dari tingkat pendidikan, PDIP unggul di kalangan pemilih pendidikan rendah dan menengah, namun kalah dari Partai Demokrat untuk pemilih dari pendidikan tinggi (SMU dan universitas). (Yudhiarma)