Suara Karya Online

Jumat, 13 April 2007
HARAPAN & TANTANGAN
Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta
HM Ade Surapriatna BSc

Era euforia reformasi yang cenderung keluar dari jalurnya sekarang ini, ternyata tak berbuah manis bagi rakyat, khususnya masyarakat kecil di pedesaan. Segala kebutuhan hidup sehari-hari mengalami kenaikan signifikan. Tak pelak, jumlah orang miskin dan membengkaknya angka pengangguran kian meresahkan.

Harus diakui, pemerintah belum bisa berbuat banyak mengatasi kondisi krusial ini. DPR, DPRD di seluruh daerah, dan banyak partai politik yang memiliki tugas mengontrol kinerja pemerintah, pada kenyataannya tak maksimal memberikan solusi terhadap keadaan yang sulit ini.

Karena itu, bagi saya, jajaran pengurus Partai Golkar dari DPP hingga pengurus tingkat terendah atau ranting harus memahami dan ikut mencari solusi keadaan ini.

Saya optimistis Golkar dalam Pemilu 2009 akan meraup suara terbanyak bila semua pengurus solid mau bekerja keras, membantu mencari jalan keluar kesulitan rakyat.

Kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) yang juga wakil presiden, yang berinisiatif dan mengambil langkah berani, akan mampu mendongkrak pemilih bagi Partai Golkar.

Pemilih Golkar itu adalah kelompok kebangsaan, nasionalis kekaryaan. Kalau untuk partainya, ya sekarang yang paling kuat. Namun tetap diperlukan pemantapan konsolidasi para pengurus di seluruh Indonesia. (Yon Parjiyono)

Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah
Bambang Sadono

Partai Golkar sebaiknya memiliki seorang juru bicara (jubir) partai yang berfungsi memberikan penjelasan atau keterangan tentang segala persoalan yang ada di masyarakat dan internal di Golkar sendiri lewat penyampaian informasi secara jelas dan benar. Jubir tersebut bisa berasal dari fungsionaris partai atau dari anggota Fraksi Partai Golkar DPR.

Hal ini perlu karena seringkali masyarakat salah persepsi tentang kebijakan yang diambil pemerintah. Masyarakat menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah itu adalah juga kebijakan Partai Golkar. Terlebih, terhadap kebijakan yang dinilai masyarakat tidak populer atau tidak pro-rakyat. Misalnya, tentang kebijakan pemerintah dalam persoalan impor beras.

Tidak adanya penjelasan yang dilakukan secara terperinci dan jelas mengapa pemerintah harus mengambil kebijakan impor beras itu, akhirnya membuat masyarakat menuding pemerintah dan Partai Golkar tidak pro-rakyat. Hal itu sebenarnya tidak akan terjadi apabila Partai Golkar memiliki jubir yang bisa memberikan penjelasan bahwa kebijakan itu harus diambil karena persediaan beras kita sudah mengalami defisit.

Keberadaan jubir juga bisa membebaskan Partai Golkar dari pemutarbalikan opini yang bisa merusak nama baik Golkar.

Meski demikian, sebagai partai yang memiliki pengalaman dan SDM (sumber daya manusia) yang handal, Partai Golkar juga harus tetap bekerja keras dan bersungguh-sungguh, sehingga rakyat akan menilai dan melihat bahwa Golkar adalah partai yang solid. (Novi)

Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo
Fadel Muhammad

Konsolidasi Partai Golkar diharapkan bisa memetakan potret perpolitikan nasional pada Pemilu 2009. Dengan demikian, mesin-mesin partai di daerah seperti DPD (dewan pimpinan daerah) bisa bersiap-siap merumuskan strategi yang efektif dan menarik simpati rakyat.

Karena itu, saya mendukung pertemuan (konsolidasi) ini, karena diperlukan untuk konsolidasi internal bagaimana persiapan menuju Pemilu 2009.

Menurut saya, ada tiga hal yang didapatkan para pengurus di DPD dari ajang konsolidasi ini. Pertama, kita bisa mendapatkan gambaran langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) lainnya. Ini sangat penting sebagai masukan bagi kita di daerah untuk segera membuat program-program aspiratif bagi rakyat dan konstituen.

Kedua, ke depan sistem rekrutmen harus diperketat sehingga Partai Golkar kelak tidak melahirkan kader karbitan. Dengan demikian, ada proses regenerasi yang sehat, mantap yang menghasilkan kader berwawasan nasional dan global. Ketiga, Partai Golkar harus menggagas konsep-konsep pembangunan terutama bidang ekonomi.

Untuk itu, perlu pembahasan lintas sektoral di internal Partai Golkar baik di tingkat nasional maupun di daerah untuk segera merumuskan konsep itu. Ini sebagai kontribusi bagi pemerintah dalam mempercepat realisasi program pembangunan nasional. (Yudhiarma)