Suara Karya Online

Sabtu, 14 April 2007
PEMILU 2009
Masih Cukup Waktu Menaikkan Popularitas Partai Golkar

Anjloknya popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mata publik seperti yang disampaikan hasil survei dari berbagai lembaga survei tentu akan berdampak pada popularitas Partai Golkar.

Mengapa? Karena sebagai partai yang dari awal mengklaim mendukung pemerintahan SBY, tentulah Partai Golkar menanggung risiko dari kegagalan kepemimpinan SBY sebagai presiden.

"Pasti ada kaitannya dong, kalau SBY dianggap gagal oleh publik, publik juga pasti minta pertanggungjawaban dari Partai Golkar yang mendukung pemerintahannya," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani kepada Suara Karya, di Jakarta, Jumat (13/5).

Kondisi ekonomi yang dinilai jauh lebih buruk dibandingkan tahun lalu, sangat terkait erat dengan persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan SBY. Karenanya, bila kondisi ekonomi nasional tidak kunjung mengalami perbaikan dalam kurun waktu dua tahun ke depan, maka popularitas SBY dipastikan akan semakin turun. Sekaligus juga membuat publik semakin tidak yakin untuk memilih kembali Partai Golkar dalam pemilu mendatang.

Namun, menurut Saiful Mujani, apa yang dihasilkan survei LSI pada Maret 2007 lalu yang menyatakan bahwa popularitas Partai Golkar dan Partai Demokrat pengalami penurunan, sehingga posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada di urutan pertama, bukanlah ukuran bahwa Partai Golkar atau pun Partai Demokrat akan terus mengalami penurunan popularitas hingga Pemilu 2009. Sebab, penilaian masyarakat terhadap partai politik dapat berubah-ubah. Ini dapat dilihat pada Pemilu 2004 di mana ketika itu popularitas Partai Demokrat dan Partai Golkar cukup tinggi.

"Usai Pemilu 2004 lalu, popularitas Partai Golkar cukup tinggi, karena masyarakat terkesan dengan janji-janji Golkar pada saat kampanye. Namun, penurunan popularitas Golkar sekarang ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Sebab, kurun waktu untuk menaikkan kembali popularitas Partai Golkar masih cukup panjang. Masih ada kesempatan bagi Partai Golkar memenuhi targetnya untuk menang pada Pemilu 2009. Kurun waktu yang panjang inilah, yang harus dicermati oleh Partai Golkar," kata Saiful Mujani.

Otonomi Daerah

Menurut Saiful, posisi Partai Golkar akan sangat berpengaruh sekali terhadap hasil dari kinerja pemerintah sekarang ini. Sebab, bila dilihat dari konteks secara nasional, maka maju mundurnya Partai Golkar tidak bisa dipisahkan dari bayang-bayang kinerja pemerintah.

Apabila kinerja pemerintah buruk, maka secara otomatis masyarakat akan memalingkan muka dari Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah. Publik akan menoleh kepada partai lain yang posisinya berada di luar pemerintah atau partai oposisi. Dalam situasi seperti ini, PDIP sebagai partai oposisi akan memetik keuntungan.

Karena itu, Saiful menyarankan, agar popularitas Partai Golkar dapat naik kembali, maka hendaknya Partai Golkar tidak secara terus menerus hanya membuat program kerja di tingkat nasional. Apabila, hal itu tetap dilakukan Partai Golkar, maka Golkar akan mengalami kesulitan atau akan terus terperangkap di dalam bayang-bayang kegagalan pemerintahan.

Otonomi daerah, kata Saiful Mujani, bisa dijadikan sebagai momen penting bagi Partai Golkar untuk menaikkan kembali popularitas Partai Golkar. Saat ini, kata Saiful, jumlah kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota banyak yang dipegang oleh kader Partai Golkar.

"Jadi, politik otonomi daerah harus betul-betul dilaksanakan oleh Partai Golkar. Langkah ini bisa dijadikan sebagai peluang bagi Partai Golkar untuk memperoleh popularitasnya kembali. Partai Golkar harus bisa memberdayakan posisi para eksekutifnya yang ada di daerah. Golkar jangan lagi bertumpu pada politik di tingkat nasional saja. Akan tetapi, juga harus bertumpu terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang ada di daerah. Daerah harus lebih diberi porsi perhatian dan diberdayakan," ujarnya.

Bila langkah tersebut tidak bisa dilakukan oleh Golkar, maka Golkar akan terus berada di bawah bayang-bayang isu-isu politik nasional. "Memang, saya mengakui hal itu akan sulit dihindari oleh Golkar. Sebab, bagaimana pun Golkar berada pada posisi politik nasional," katanya.

Saiful Mujani menilai, saat ini sosialisasi Partai Golkar ke daerah-daerah hanya berlangsung kuat pada masa kampanye saja, sedangkan pada masa sekarang ini langkah tersebut tidak terlihat.

"Kalau Anda berkeliling daerah, maka yang ada paling hanya di daerah perkotaan atau DPRD saja. Oleh karena itu, mulai sekarang ini pimpinan Partai Golkar harus kembali memperkuat kader-kadernya hingga ke pelosok-pelosok desa. Dengan demikian, akan ada suatu jaringan yang kuat di tingkat kabupaten," paparnya.

Jadi, kekuatan atau kaki Partai Golkar yang sebenarnya itu adalah di tingkat kabupaten atau kotamadya. Sejauh ini, menurut Saiful, tidak ada partai lain yang memiliki kekuatan seperti itu, selain Partai Golkar.

"Berbeda dengan partai lainnya, misalnya PKS, Golkar tidak memiliki hambatan untuk memperkuat jaringannya di tingkat kabupaten dan kota. Sebab, ideologi masyarakat di daerah itu berbeda-beda," ujarnya.

Kepuasan Terendah

Saiful juga menilai bahwa tingkat representasi pemilih terhadap partai politik (parpol) saat ini sangat rendah. Hanya sedikit dari jumlah pemilih yang merasa punya ikatan psiko-politik dengan parpol. Yaitu, hanya sekitar 23 persen dari pemilih yang mengidentikkan diri mereka dengan parpol tertentu. Keadaan ini, katanya, akan membuat peta kekuatan parpol menjadi cair, mudah berubah, sehingga tingkat kepastian politik akan menjadi rendah pula.

"Dalam proporsi yang kurang lebih sama, pemilih merasa bahwa parpol sejauh ini lebih banyak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan hanya menguntungkan para pemimpin partai dan bukan pemilih pada umumnya," tuturnya.

Menurut Saiful Mujani, implikasi lebih nyata dari rendahnya representasi ini adalah berubahnya peta dukungan terhadap parpol. "Bila pemilu diadakan sekarang ini, maka Partai Golkar akan bersaing sangat ketat dengan PDIP. Partai Golkar akan mengalami penurunan tajam dalam perolehan dukungan dari masyarakat," ujarnya.

Perubahan peta kekuatan partai ini, katanya, terkait dengan tingkat representasi partai di mana Partai Golkar dipandang relatif kurang representatif dibandingkan dengan PDIP. Penurunan dukungan terendah dalam dua tahun terakhir ini, juga sangat terkait dengan evaluasi publik terhadap hasil kinerja Presiden SBY.

Ia menambahkan, dalam survei terakhir yang dilakukan pihaknya, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden SBY menembus batas psikologis 50 persen. "Ini adalah tingkat kepuasan publik terendah terhadap kinerja SBY sejak dua setengah tahun lalu, ketika baru sebulan SBY baru dilantik," ujarnya.

"Bila kondisi ekonomi nasional tidak mengalami perbaikan dalam dua tahun mendatang, maka SBY dipastikan tidak akan semakin populer. Partai Demokrat dan Partai Golkar akan kehilangan pendukung. Yang akan mendapat keuntungan dari kondisi ini adalah PDIP," kata Saiful.

Sebab, publik akan menilai bahwa salah satu partai yang dirasa lebih representatif terhadap aspirasi pemilihnya adalah PDIP. "Hal itu, berdasarkan hasil survei LSI terhadap prestasi partai politik tiga tahun terakhir atas beberapa isu. Isu tersebut, antara lain akomodatif terhadap perbedaan pranata sosial, komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945, privatisasi BUMN, dan penambangan kekayaan alam oleh perusahaan asing," ujarnya. (Novi)