Suara Karya Online

Sabtu, 28 Juli 2007
Pemerintah mulai melihat adanya sinyal ke arah terjadinya krisis moneter jilid dua. Ini setidaknya terlihat dari pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) yang bertujuan sebagai jaring pengaman sektor keuangan.

Namun, apakah forum tersebut efektif mengantisipasi krisis, masih harus diuji. Pasalnya, kondisi makroekonomi saat ini belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Masalah-masalah seperti kepastian hukum atau sistem birokrasi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Untuk mendalami soal munculnya kembali krisis, serta bagaimana pengaruh pembentukan FSSK dalam mengatasi krisis yang diperkirakan dapat terjadi kembali, berikut petikan wawancara wartawan Suara Karya Sabpri Pilliang dan Tri Handayani serta fotografer Suara Karya Muhammad Guntur dengan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier di ruang kerjanya, Kamis (26/7):

Apakah dengan kondisi semakin derasnya hot money yang lebih mengarah ke pasar saham daripada ke sektor riil merupakan sinyal terjadinya krisis jilid dua?

Orang-orang mulai mengkhawatirkan timbulnya krisis kembali, dan kita memang harus lebih berhati-hati akan timbulnya krisis dua. Utang dalam bentuk valas cukup tinggi, bahkan jika dilihat dari persentase terhadap PDB yang mencapai sekitar 39 persen. Sedangkan sebelum krisis 1997 itu hanya sekitar 24 persen. Hot money yang masuk ke Indonesia hanya untuk mencari keuntungan dari bunga dan pasar saham serta return dari kurs, sehingga uang (hot money-Red) tersebut tidak menciptakan lapangan kerja. Selain itu, kondisi ekspor kita juga tidak bertambah, tetapi harga komoditas kita naik. Penarikan valas secara besar-besaran tidak berdampak bagi sektor riil karena memang valas itu tidak berada di sektor riil. Tapi, itu dapat menggerogoti devisa kita. Kalau itu ditarik dalam jumlah besar, ekonomi kita akan shock juga, sehingga memberikan suatu ekspektasi yang buruk. Ekonomi ini timbul dari ekspektasi.

Jika dilihat dari kondisi fundamental ekonomi kita saat ini, bagaimana?

Fundamental ekonomi kita juga belum bagus jika dilihat dari tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta daya beli masyarakat pun masih rendah. Berbeda jika valas yang masuk ke Indonesia untuk foreign direct invesment, itu jelas mendorong lapangan kerja dan menambah kapasitas kita sehingga fondasi ekonomi kita menjadi kuat. Saat ini kondisi kita sedang dalam posisi tersandera, karena dana yang ada bisa dicabut kapan saja.

Kalau dilihat dari kondisi eksternal, seperti kondisi market dunia?

Untuk minyak dunia yang terlalu tinggi, misalnya, biasanya dampaknya tidak terjadi seketika, karena biasanya jika menimbulkan resesi di pasar ekspor tradisional maka ekspor kita bisa terganggu. Namun, karena kecilnya perdagangan internasional, mungkin tidak terlalu mengejutkan, tapi dalam jangka panjang mungkin terganggu. Tapi kalau dilihat dari RPJM (rencana pembangunan jangka menengah), praktis tidak ada yang tercapai. Jadi, pemerintah tidak bisa menyatakan adanya keberhasilan ekonomi. Indikatornya terlihat dari tidak tercapainya RPJM, tapi hanya cadangan devisa yang tercapai, dan naiknya itu juga karena ada hot money yang sewaktu-waktu dapat menyandera kita.

Pemerintah saat ini harus sadar bahwa mereka mewarisi orang miskin dari pemerintah sebelumnya. Dari angka BPS, ada sekitar 37,1 juta orang. Artinya, selama 2,5 tahun pemerintah saat ini berhasil menambah jumlah orang miskin sebanyak 1,07 juta orang miskin. Sewaktu krisis 1997 dulu, pemerintah juga menyatakan negara aman dari krisis. Jika membandingkan kondisi ekonomi pada waktu krisis dulu dengan saat ini, kondisinya tak jauh berbeda. Yang berbeda hanya pada cadangan devisa, tapi itu kan hot money. Sedangkan persentase utang terhadap PDB masih jauh lebih besar.

Berarti memang terdapat indikasi krisis kedua?

Ya, itu memang di depan mata. Itu bisa datang lebih cepat. Jika hot money itu keluar mendadak semuanya, ekonomi bisa kolaps. Bursa akan kolaps, kurs akan goyang sedikit, sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau patah harapan investor yang masih belum pulih.

Apakah mungkin jika saat ini kita mengatakan tidak akan terjadi krisis, tapi keesokannya terjadi krisis?

Bisa saja. Selain faktor tadi, juga karena sangat terbukanya sistem ekonomi kita. Mungkin ekonomi (kita) yang paling "telanjang" dari negara lain di dunia, bahkan dari AS sekalipun. Hal ini karena perilaku sok tahu dan ikut-ikutan sistem negara lain atau patuh nasihat pihak luar. Di Indonesia, pemerintah saat ini atau sebelumnya sangat takut kalau diganggu sehingga untuk menghindari gangguan tersebut mereka melakukan berbagai pakem. Oleh karena itu, tak usah heran bahwa kita sering menggunakan ukuran-ukuran suksesnya ekonomi Indonesia memakai suksesnya ekonomi pihak lain atau negara lain. Ukuran pihak lain itu dipakai sebagai acuan. Misalnya dalam pembayaran utang atau pengaturan.

Selain itu, tim ekonomi saat ini masih menggunakan sistem ekonomi yang "telanjang". Hal-hal seperti ini bisa saja menyebabkan kondisi ekonomi kita jadi habis. Faktor ini yang perlu mendapat pembenahan sehingga menarik bagi investasi dalam negeri maupun luar negeri. Tapi di sisi lain, kita tidak perlu menjual diri secara berlebih-lebihan, karena tidak akan menguntungkan kita untuk jangka panjang, bahkan jangka pendek.

Kalau dilihat dari faktor eksternal, seperti suku bunga negara lain yang cukup rendah dari Indonesia, apakah akan dapat meningkatkan masuknya capital inflow hingga waktu mendatang?

Kalau dilihat dari tingkat inflasi atau suku bunga Indonesia dengan negara lain, memang cukup berbeda. Inflasi kita memang lebih tinggi dari mereka sehingga perlu diperhitungkan dengan tingkat nilai tukar rupiah kita. Oleh karena itu, jika Bank Indonesia (BI) terus-menerus menurunkan suku bunga, maka bisa bahaya.

Apa bahayanya?

Hal ini bisa mengurangi minat orang untuk menabung. Mungkin kondisi investasi Indonesia lama-kelamaan menjadi tidak menarik lagi bagi para investor untuk menanamkan dananya karena bunganya rendah. Tidak boleh terlalu tinggi, tapi BI juga sebaiknya tidak menurunkan suku bunganya lagi. Faktor lain untuk investasi sebenarnya bukan hanya bunga. Masih banyak faktor di luar moneter, seperti perizinan dan sistem birokrasi, serta kepastian hukum yang masih perlu diperbaiki. BI tidak bisa meniru negeri lain yang memiliki suku bunga rendah. Ini tidak bisa karena faktor lainnya itu sudah baik. High cost di negara lain sudah rendah dibandingkan Indonesia.

Pemerintah saat ini juga telah mengesahkan pembentukan Forum Stabilitas Sektor Keuangan (FSSK) untuk mengatasi krisis yang mungkin kembali. Seberapa efektifkah forum itu?

Tidak akan efektif. Itu kan harus mencakup dalam satu keseluruhan ekonomi nasional. Kemarin, sewaktu krisis di tahun 1997, pemerintah sebenarnya tidak bermasalah. Tapi, karena terjebak dengan IMF, terjadilah krisis 1997. Pada waktu krisis dulu kan persoalannya karena swasta Indonesia berutang kepada swasta asing, tapi mengalami kemacetan dalam pembayaran, terus minta pemerintah yang membayar. Sebenarnya pemerintah tidak ada masalah, tapi karena mengambil masalah yang dimiliki bank BUMN ataupun bank swasta, maka itu menambah beban pemerintah. Itu masih ditambah lagi dengan bujuk-rayu IMF untuk membayar utang-utang tersebut.

Berarti, pembentukan FSSK tersebut benar-benar mengindikasikan adanya kemungkinan terjadinya krisis jilid dua?

Krisis itu memang bisa terjadi. Tapi, yang menjadi tugas pemerintah adalah melakukan koreksi terhadap persoalan tersebut. Yang jelas, bukan dengan cara membentuk FSSK itu.

Jadi upaya apa yang harus dilakukan pemerintah?

Pemerintah harus melakukan koreksi melalui perbaikan pada sisi kebijakan hingga benar-benar sudah build in untuk mencegah krisis itu terjadi. Dalam hal ini bukan berarti membentuk suatu pasukan komando untuk mengatasi suatu masalah. Menurut saya, itu lebih banyak slogan-slogan saja.

Apakah dengan adanya pembentukan FSSK tersebut dapat berarti pemborosan anggaran negara saja?

Sebenarnya ini ada semacam modus sejak reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka senang atau hobi, serta sebagai alat untuk lempar tanggung jawab, membentuk berbagai lembaga yang hanya menghabiskan uang negara. Jumlah lembaga negara yang ada saat ini seperti jamur di musim hujan. Cost (biaya) dari pembentukan lembaga tersebut akan semakin meningkat. Belum lagi ditambah biaya untuk per unit yang juga mengalami kenaikan. Akibatnya, porsi APBN untuk penyelenggaraan negara semakin membengkak sehingga porsi APBN yang tersisa untuk rakyat kecil semakin menyusut.

Jadi, solusi apa yang perlu dilakukan selain membentuk FSSK sebagai jaring pengaman sektor keuangan?

Berpikir untuk kepentingan nasional dan rakyat. Pemikirannya itu yang perlu diperbaiki dahulu. Bukan sebaliknya, berpikir untuk kepentingan sektor lain. Sebab, ini ada kekuatan yang juga cenderung ingin mengakomodasi (kepentingan) internasional sehingga mengalahkan kepentingan nasional. Rezim ekonomi kita belum berubah, yakni rezim ekonomi Barkeley. Sulit untuk melakukan satu perubahan jika masih menganut rezim ini. Saat ini yang lebih ditonjolkan pemerintah adalah lebih mengarah kepada kondisi market. Padahal, ini bukan tujuan utama kita yang menginginkan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Bagaiman cara untuk menahan hot money yang masuk ke pasar dalam jangka waktu yang panjang?

Mereka (investor-Red) harus digiring dengan membuat kondisi makro semenarik mungkin. Saat ini kan kondisi makro-ekonomi tidak bagus. Misalnya, kondisi kepastian hukum yang buruk, sistem birokrasi yang berbelit-belit, serta struktur infrastrukturnya yang serba ketinggalan. Jadi, faktor-faktor tersebut yang harus segera diperbaiki, karena investasi yang sifatnya riil tersebut akan lebih menolong masyarakat.

Sampai kapan kondisi ini terus berlanjut?

Menurut saya, (kondisi saat ini) hanya menikmati kekuasaan, dan aman berkuasa. Sampai tahun 2009 masih akan seperti ini, karena tidak ada perubahan yang signifikan. Pemerintah saat ini lebih memfokuskan diri pada bagaimana dapat berkuasa dan mempersiapkan diri untuk berkuasa.***


                         BIODATA
Nama:
                    Fuad Bawazier

Tempat/Tgl/Lahir:
                    Tegal, 22 Agustus 1949

Istri:
                    Suryati binti Supardi

Jabatan:
                    Ketua DPP HANURA

Pendidikan: 
-	Sarjana Ekonomi Akuntansi UGM (1974)
-	Economic Institute Boulder, Colorado, USA (1982)
-	MA Ekonomi dari William College USA (1983)
-	PhD Ekonomi dari University of Maryland USA (1988)

Riwayat Pekerjaan : 
-	(1972-1974) Asisten Dosen di FE-UGM 
- (1974-1981) Dosen FE-Trisakti dan Institut Ilmu Keuangan (IIK)
   Jakarta
-  (1974) Masuk Departemen Keuangan (Depkeu)
-  (1988-1990) Kepala Pusat Analisis Keuangan Daerah Depkeu
-  (1989) Pjs Kepala Pusat Penyusunan dan Analisis APBN Depkeu
-  (1990-1992) Direktur Pembinaan BUMN Ditjen Moneter Depkeu
- (1990-1992) Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengembangan Pasar
   Modal Depkeu
-  (1992-1993) Deputi Ekonomi dan Keuangan Badan Pengelola Industri
   Strategis (BPIS)
-  (1993-1998) Staf Ahli Dewan Moneter
-  (1993-1998) Direktur Jenderal Pajak
-  (1998) Menteri Keuangan RI Kabinet Pembangunan VII