Suara Karya Online

Selasa, 9 Oktober 2007
KUALA LUMPUR (Suara Karya): Masyarakat dan Pemerintah Malasyia sepertinya tak membutuhkan lagi hidup bertetangga dengan bangsa Indonesia. Nyatanya, mereka terus mempermalukan bangsa Indonesia yang berkunjung atau berada di negeri itu. Semua warga Indonesia yang ada di Malaysia dicurigai sebagai pendatang ilegal, meski pendatang asal Indonesia membekali diri dengan surat-surat sah.

Perbuatan tak mengenakkan bagi bangsa Indonesia itu terjadi lagi Sabtu (6/10) lalu, di Kuala Lumpur. Kali ini justru menimpa istri Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur, Muslianah Nurdin, yang sempat ditahan oleh kelompok Rela Malaysia (Rela) yang melakukan operasi di Masjid Jamiek, Kuala Lumpur. Walau sudah menunjukkan identitas diri berupa kartu diplomatik, para anggota Rela itu tetap menahan dan menuduh Muslianah memalsukan identitas itu.

"Istri saya sudah menunjukkan kartu identitas sebagai keluarga diplomat. Kartu itu dikeluarkan oleh Imigrasi Malaysia tapi anggota Rela tidak percaya dan mengatakan kartu itu palsu," kata Atase Pendidikan KBRI, Imran Hanafi, di Kuala Lumpur, Senin (8/10) kemarin.

Istri Imran Hanafi pada Sabtu sore itu sedang berbelanja di kawasan Masjid Jamiek, Kuala Lumpur. Tiba-tiba dia didatangi anggota Rela yang menanyakan identitas dirinya. Rela adalah kelompok relawan rakyat di Malaysia yang sering merazia warga negara asing di negara tersebut.

"Istri saya terus terang panik dan cemas karena kartu pengenal diplomat yang dimilikinya tidak diakui. Lalu apalagi yang bisa dipercayai di negeri itu," kata Imran Hanafi.

Muslianah kemudian menelepon keluarga di rumah untuk membawakan paspor diplomatnya. Baru kemudian anggota Rela mengizinkannya pulang. "Pada saat itu, saya sedang berada di Sabah," kata Imran.

Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Kuala Lumpur AM Fachir sangat menyesalkan kejadian ini. "Kejadian seperti ini (pelecehan--Red) selalu terulang dan kali ini yang kena adalah keluarga dari staf KBRI," katanya.

AM Fachir mengatakan akan mengirim surat protes kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia atas insiden ini. "Kami mengimbau warga Indonesia yang akan berkunjung ke Malaysia agar hati-hati," katanya.

Di Jakarta, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Kristiarto Legowo juga menyatakan memprotes keras penangkapan tersebut. "Kami akan melakukan langkah-langkah diplomatik dengan menyampaikan nota protes ke Departemen Luar Negeri Malaysia," ujarnya ketika dihubungi Suara Karya, Senin (8/10) malam.

Dia meminta pemerintah Malaysia melakukan langkah-langkah tegas dengan menindak para pelaku yang asal main tangkap dan main tahan tersebut. "Harus ada tindakan yang bisa memberikan efek jera agar peristiwa seperti ini tidak terus-terusan terjadi," katanya.

Kristiarto menjelaskan berbagai kasus penangkapan dan bahkan penganiayaan terhadap WNI, seperti yang dialami wasit karate asal Indonesia Donald Luther Kolopita, beberapa waktu lalu. "Kita ingin menghentikan perlakuan semena-mena seperti ini," ujarnya.

Meski begitu, Kristiarto berharap kasus-kasus yang terjadi belakangan ini tidak sampai mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. "Kita tentu tidak ingin hubungan dilomatik Jakarta-Kuala Lumpur terganggu. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan kasus seperti ini terus terjadi," katanya.

Komisi I DPR-RI menilai hubungan Indonesia dan Malaysia sudah tidak sehat. Untuk itu mereka meminta pemerintah bertindak tegas terkait dengan masalah TKI dan perbatasan.

"Hubungan kita dengan Malaysia sudah sangat jelas dan gamblang. Potretnya sangat mengerikan. Kami mendesak agar pemerintah mengambil langkah yang cukup diperhitungkan," kata anggota Komisi I Fraksi PAN Djunadi dalam rapat dengar pendapat dengan Menlu Hassan Wirajuda di DPR, Jakarta, Senin.

Djunadi menambahkan, sikap tegas itu bisa berupa penghentian pengiriman TKI pada sektor informal dan menarik duta besar Indonesia untuk Malaysia. Selain itu, pemerintah diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja dalam negeri seperti reboisasi guna mengerem laju pengiriman TKI.

Menurut dia, pemerintah ha-rus segera menarik TKI yang masih bekerja di Malaysia, yang jumlahnya mencapai 500 ribu orang. "Sambil kita menata bagaimana menyelesaikan dan menciptakan solusi permasalahan ketenagakerjaan kita," ujarnya.

Namun demikian, pemerintah juga diminta untuk dapat memberdayakan seluruh potensi para TKI yang ditarik dari Malaysia itu. (Rully/Ant/Hasyim)