 Potret Pendidikan Tak Bertepi
Kastorius Sinaga
Sosiolog, dosen pascasarjana
Universitas Indonesia, Depok
Rabu, 28 Mei 2008
Beragam kejadian ironis menyertai perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2008 yang lalu. Misalnya, demo memprotes pemangkasan 10% anggaran pendidikan dari APBN, demo guru honorer menuntut diangkat menjadi PNS, temuan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan bocornya kunci soal ujian nasional (UN). Sistem dunia pendidikan kian karut-marut. Potret pendidikan nasional terkesan begitu tak bertepi.
Dilihat dari jenjang pendidikan yang paling dasar, saat ini terdapat sekitar 2,5 juta anak di Indonesia yang "ber lomba" masuk di sekitar 40.000 prasekolah dan TK. Terdapat kontradiksi antara sarana pendidikan dan jumlah murid yang membutuhkannnya. Karena itu, jumlah siswa yang tak dapat meneruskan pendidikan ke jenjang SMP, misalnya pada tahun 2006, mencapai 1,22 juta. Sementara jumlah siswa yang putus sekolah dan tak mampu melanjutkan ke tingkat SMA mencapai sekitar 0,42 juta siswa.
Itu karena faktor kemiskinan, daya tampung sekolah, dan predisposisi masyarakat tentang rendahnya korelasi antara ijazah dan kesempatan kerja di sektor formal.
Pertumbuhan sektor pendidikan swasta pun sangat pesat akhir-akhir ini, setidaknya dalam bentuk sarana pendidikan untuk berbagai jenjang, spesifikasi, dan kualitas. Sayangnya, pertumbuhan itu hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan dengan tingkat pendapatan dan indeks konsumsi yang relatif tinggi. Artinya, pendidikan tetap menjadi barang mahal, khususnya bagi lapisan keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang merupakan gambaran mayoritas masyarakat Indonesia.
Terdapat hubungan korelatif antara tingkat kemiskinan (poverty rate) dengan tingkat pendaftaran masuk sekolah (net enrollment rate). Kelompok miskin serta daerah miskin sangat sulit mengakses pendidikan. Situasi ini membenarkan tesis klasik tentang sulitnya mematahkan lingkaran setan kemiskinan--berikut segenap dimensi kultural dan sosio ekonomisnya--bila sektor pendidikan jauh dari jangkauan rumah tangga.
Masalah lain adalah soal kualitas. Sistem pendidikan di Indonesia telah lama dikenal sebagai bagian objek politisasi, komersialisasi, dan birokratisasi pemerintah. Motto pendidikan sebagai sarana mencerdaskan bangsa ibarat sebuah jargon "jauh panggang dari api".
Artinya, dari segi kualitas, sektor pendidikan di Indonesia tak banyak bergerak maju untuk siap menyambut perubahan superdinamis di tingkat global. Inilah yang terasa di lingkungan perguruan tinggi dengan munculnya mismatch syndrom alias sarjana tidak siap pakai. Baru-baru ini, survei tentang kualitas pendidikan di 12 negara Asia secara gamblang menempatkan Indonesia pada urutan kedua terburuk dalam aspek sistem pendidikan.
Tampaknya, kini perlu reformasi atas visi sistem pendidikan Indonesia guna peningkatan kualitas hidup bangsa ke depan. Kita perlu menjadikan pendidikan sebagai kata kunci bagi solusi masalah utama bangsa.***
|
|
