 Stimulus Ekonomi
Tanpa Keberpihakan
Hendri Saparini
Direktur Econit Advisory Group
Senin, 16 Februari 2009
Minggu lalu kami mempresentasikan hasil kajian terhadap prospek ekonomi Indonesia 2009. Kesimpulannya, ekonomi akan mengalami retrenchment (pengerutan) sehingga hanya akan tumbuh sebesar 3,5%. Alasannya, dari empat motor pertumbuhan ekonomi, tiga di antaranya, yaitu ekspor, investasi dan konsumsi swasta, akan mengalami pengerutan cukup besar.
Ekspor dalam produk domestik bruto (PDB) yang biasanya meningkat rata-rata 11,8% (2004-2008), diperkirakan pertumbuhannya akan menjadi hanya 2,1% pada tahun 2009. Konsumsi swasta yang meningkat rata-rata 4,5% selama periode tersebut, akan melambat sekitar 3,5%. Kesimpulan ini berbeda dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa daya beli masyarakat akan meningkat signifikan di tahun 2009.
Dalam kondisi saat ini, motor pertumbuhan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari counter-cyclical adalah kebijakan fiskal. Sebab, efektivitas kebijakan moneter dalam bentuk pelonggaran likuiditas dan penurunan tingkat suku bunga sangat terbatas. Bila terlalu longgar akan memicu tekanan spekulatif dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sayangnya, selama 4 tahun pemerintah SBY-JK memiliki kelemahan dalam manajemen fiskal, seperti sasaran-sasaran makro yang tidak tercapai dan realisasi anggaran yang selalu menumpuk di akhir tahun.
Setelah berganti-ganti angka, pemerintah SBY akhirnya mengumumkan anggaran stimulus Rp 71,3 triliun. Namun, 81% dalam bentuk potongan pajak. Selain lebih berpihak pada kelompok mampu, rancangan ini juga akan berakibat pada pengurangan potensi penerimaan pajak. Stimulus bukan berupa program direct spending yang akan mendorong ekonomi. Rancangan ini mirip versi sebelumnya.
Saat pemerintah SBY mengumumkan stimulus pada APBN 2009 sebesar Rp 12 triliun, 70% -nya juga merupakan subsidi pajak. Tidak mengherankan bila Panitia Anggaran DPR meminta pemerintah melakukan revisi program.
Mestinya, program stimulus diprioritaskan untuk program belanja pemerintah yang akan menciptakan multiplier effect paling besar bagi ekonomi dalam negeri. Di Taiwan, misalnya, pemerintah membagikan voucher belanja bagi seluruh warga dengan masa berlaku terbatas, tujuannya adalah mendorong permintaan pada sektor industri.
Di China, pemerintah membelanjakan dengan membiayai training dan memberikan modal usaha bagi pekerja yang terkena PHK. Bahkan, di Amerika, Presiden Obama memberikan persyaratan bahwa stimulus yang diberikan harus digunakan untuk membeli produk Amerika.
Jelas bahwa stimulus fiskal di negara-negara tersebut ditujukan untuk menyelamatkan kepentingan nasional. Sebaliknya, stimulus di Indonesia tidak memiliki strategi yang jelas. Pemerintah SBY justru menjanjikan subsidi bagi industri pengolah susu yang mengimpor bahan susu. Mengapa bukan memberikan subsidi bagi industri yang dapat menyerap hasil susu para peternak dalam negeri? Uang rakyat justru digunakan untuk menyelamatkan peternak asing.
Dalam memberikan stimulus ekonomi, negara lain bahkan bersedia mengubah haluan kebijakan perdagangan dan industri untuk lebih protektif. Mengapa Indonesia tidak? |
|
