Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah kalangan menilai Wakil Presiden yang juga calon presiden (capres) HM Jusuf Kalla sangat berperan dalam proses perdamaian di Aceh.

Jusuf Kalla dengan inisiatifnya dianggap berani mengambil risiko untuk terwujudnya perdamaian di Serambi Mekah itu.

"Hal ini tidak bisa dimungkiri, dengan inisiatifnya, Pak Jusuf Kalla melakukan pertemuan informal dan lobi-lobi dengan tokoh-tokoh Aceh dan GAM," kata guru besar ilmu politik FISIP Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah, di Jakarta, Minggu (14/6). Penilaian hampir senada diutarakan pengamat politik Rocky Gerung dan tokoh GAM yang sekarang Ketua Partai Aceh, Muzakkir Manaf.

Meski begitu, menurut Iberamsjah, secara formal keputusan yang dikeluarkan untuk perdamaian Aceh bukanlah atas nama Jusuf Kalla, melainkan pemerintah. "Secara formal memang perdamaian ini adalah hasil pemerintah, namun tidak bisa dilupakan Jusuf Kalla merupakan inisiator yang berhasil," katanya menegaskan.

Iberamsjah beranggapan inisiatif yang dilakukan Jusuf Kalla diyakininya lantaran rasa kemanusiaan yang sangat tinggi dari sosok Jusuf Kalla, yang tidak ingin melihat pertumpahan darah terus terjadi di Aceh. "Alasan JK pastinya tidak ingin melihat putra-putri bangsa saling bunuh, sehingga pertumpahan darah tersebut harus dihentikan," katanya.

Justru, Iberamsjah mengaku kecewa jika ada klaim sepihak dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas perannya dalam perdamaian Aceh. Menurut dia, sosok SBY yang dikenal penuh keragu-raguan telah membuat masalah ini kurang cepat terselesaikan.

"Sangat disayangkan jika ada klaim sepihat tersebut, karena SBY saat itu terlihat sangat ragu-ragu dengan pertimbangannya, sehingga kesan yang muncul justru masalah ini lambat terselesaikan," katanya mengungkapkan.

Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, perdamaian di Aceh adalah sesuatu yang menjadi fakta internasional, di mana hal itu terangkum dalam dokumen dan catatan publik mengenai peran Jusuf Kalla.

Saat itu, kata Rocky, peran Jusuf Kalla memang terlihat lebih aktif menjalankan proses perdamaian di Aceh. "Walaupun JK merendah diutus oleh negara mewakili pemerintahan Indonesia. Namun itu bahasa diplomasi dalam sistem presidensial. Kalau JK mengklaim sukses di Aceh, karena itu juga merupakan bagian kesuksesannya," katanya di Jakarta, Minggu (14/6).

Sementara itu, Ketua Partai Aceh Muzakkir Manaf menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Jusuf Kalla yang telah berperan aktif dalam proses perdamaian di Aceh. "Saya berjanji akan menjaga perdamaian ini dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia," kata Muzakkir, saat menerima kunjungan silaturahmi Wapres Jusuf Kalla dengan petinggi Partai Aceh, di Banda Aceh, Sabtu (13/6).

Muzakkir juga menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Jusuf Kalla yang telah bersedia hadir dikantor Partai Aceh.

Seperti diketahui, Partai Aceh bersama lima partai lokal lainnya baru pertama kali ikut Pemilu Legislatif 2009. Khusus Partai Aceh berhasil memenangi pemilu legislatif dengan meraih 34 dari 69 kursi di DPR Aceh.

Sebelumnya di Banda Aceh, Wapres Jusuf Kalla mengaku ikut berjuang maksimal dengan segala risiko yang dihadapinya untuk membentuk kelahiran nama dan lambang Partai Aceh. "Masalah Partai Aceh merupakan persoalan yang berat memutuskannya karena berbagai risiko harus dihadapi. Namun, saya tetap menandatangani nama dan lambang partai itu," kata Jusuf Kalla.

Ketika mengenang pembentukan partai tersebut, Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut mengakui, banyak kalangan yang tidak setuju dengan nama dan lambang Partai Aceh. Namun, dengan modal kepecayaan dan keikhlasan, maka nama dan lambang Partai Aceh ditandatangani, kenang Jusuf Kalla. "Kalau sudah ada tanda tangan saya, tidak ada yang berani protes, kecuali Presiden," katanya.

Jusuf Kalla menyatakan, dirinya berkeyakinan apabila semua pihak saling percaya dan ikhlas, maka semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik, termasuk perdamaian di Aceh akan terus berlanjut.

Apalagi, lanjut Jusuf Kalla, Aceh merupakan daerah modal dan tonggak sejarah bagi kemerdekaan negara Indonesia. Oleh karena itu, menurut Jusuf Kalla, keberadaan partai lokal, termasuk Partai Aceh, akan menjadikan daerah ini lebih aman dan sejahtera.

Jusuf Kalla berjanji jika terpilih sebagai presiden, maka dirinya akan menjamin penuh perdamaian di Aceh sesuai dengan MoU Helsinki.

Dia menceritakan ketika perundingan Helsinki, maka salah satu yang paling sulit diputuskan adalah soal pendirian Partai Aceh.

"Saat itu banyak yang tidak setuju soal Partai Aceh. Saya bilang kenapa? Ini rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Apanya yang salah," kata Jusuf Kalla.

Atas pernyataannya itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Bara Hasibuan, mengatakan Jusuf Kalla melanggar etika bernegara yang mengklaim paling berjasa atas perdamaian di Aceh.

Namun, Rocky Gerung menilai tidak ada etika yang dilanggar Wapres Jusuf Kalla dengan membeberkan fakta perannya dalam perdamaian di Aceh. "Yang sekarang berbicara Jusuf Kalla bukan sebagai wapres, tapi sebagai capres. Jadi, harus proporsional menempatkannya. Jadi, debat sekarang ini adalah debat antarcapres," kata Rocky.

Menurut Rocky Gerung, masalah tersebut harus dilihat secara kontekstual dan menganggap pernyataan Jusuf Kalla bukan dalam kapasitasnya sebagai wapres. "Kalau Bara Hasibuan ingin memberi konteks pemerintahan, sekarang tidak ada pemerintahan. Sekarang pemerintahannya demisioner. Sekarang tidak ada yang memerintah. Mudah-mudahan Saudara Bara bisa memahami kenyataan politik dan tidak mencampuradukkan posisi keduanya di pemerintahan dengan posisi sebagai capres," ujarnya.

Di tempat terpisah, tim sukses capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto meminta agar capres dan cawapres lain tak ada yang merasa resah dan gelisah atas pertemuan Jusuf Kalla dengan Partai Aceh.

"Siapa yang mengambinghitamkan siapa. Semua ini netral dan normal. Tidak perlu ada yang merasa gelisah dan tersaingi," kata anggota Tim Sukses JK-Win Ali Muchtar Ngabalin. (M Kardeni/Rully)