Suara Karya Online

Selaku diplomat yang sudah malang-melintang di dunia diplomasi internasioal, Marty Natalegawa tak sulit beradaptasi setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi diplomat utama Indonesia, akhir bulan lalu.

Maka, setelah menjadi orang nomor satu di Deplu, dia pun segera bertolak ke Hua Hin, Thailand, untuk mengikuti KTT ASEAN. Dia mata dia, negara-negara anggota ASEAN harus fokus untuk mempertahankan posisi sentral ASEAN, menyusul gagasan pembentukan Komunitas Asia Timur (East Asia Community) maupun Komunitas Asia Pasifik (Asia Pasific Community).

"Ini kan bukan sesuatu yang baru, pada 2005 ketika kita pertama kali mengadakan East Asia Summit ada perdebatan serupa tentang East Asia Community. Bagi kita yang penting adalah bagaimana mempertahankan peran sentral dari ASEAN," katanya waktu itu.

Menurut Menlu, yang harus menjadi fokus perhatian ke depan yakni bagaimana mempertahankan forum-forum kerja sama di kawasan yang telah melibatkan ASEAN seperti ASEAN+1 dan ASEAN+3.

"Untuk itu, Indonesia menyampaikan jangan terlalu reaktif (terhadap gagasan Komunitas Asia Timur dan Komunitas Asia Pasifik). Justru pada pihak Australia dan Jepang-lah yang harus meyakinkan kawasan (ASEAN) bahwa gagasan ini akan memberikan nilai tambah," katanya.

Sebelumnya, gagasan pembentukan Komunitas Asia Timur disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama. Sementara gagasan Komunitas Asia Pasifik dilontarkan oleh Perdana Menteri Kevin Rudd.

Gagasan pembentukan Komunitas Asia Timur dan Komunitas Asia Pasifik ini dikhawatirkan oleh sejumlah pihak akan "menenggelamkan" ASEAN.

"Kalau kita konsentrasi bagaimana memberdayakan berbagai forum (kerja sama) yang sudah ada ini, mungkin nanti pada ujungnya akan mengarah ke yang dinamakan East Asia Community, tapi kan arahnya modalitasnya dari berbagai sumber dari ASEAN+3, ASEAN+1," katanya.

Sementara itu, berbicara mengenai ASEAN, Marty menjelaskan sepanjang setahun terakhir negara-negara di kawasan ASEAN harus menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah krisis ekonomi, pangan, energi, dan ancaman perubahan iklim.

Menurut dia, ASEAN harus mampu tampil sebagai bagian dari solusi menghadapi tantangan tersebut. ASEAN, kata dia, tidak pernah terkesampingkan dan untuk itu sudah seharusnya ASEAN menegaskan perannya yang masih relevan.

"Cara yang paling efektif untuk ASEAN adalah menegaskan bahwa masih tetap relevan dengan bertindak. Itu membuktikan bahwa ada posisi ASEAN terhadap masalah-masalah besar seperti ini," katanya.

Dalam kaitan itu, dia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan meninggalkan ASEAN sebagai poros utama kebijakan luar negeri walaupun posisi negara saat ini semakin diakui oleh organisasi-organisasi internasional lain.

"Kita tidak akan bisa menanggalkan ASEAN karena merupakan rumah bagi Indonesia. Namun, bukan berarti kita tidak bisa berkembang atau berkarya di luar ASEAN," katanya.

Menlu mencontohkan posisi Indonesia di G-20 atau organisasi PBB yang menangani masalah perubahan iklim (UNFCCC) adalah salah satu cara Indonesia memperluas jaringan diplomasinya sekaligus membantu memberikan solusi bagi permasalahan dunia.

"Di forum internasional apa pun itu, kita akan terus berperan secara aktif, menjembatani visi yang berbeda antar negara-negara yang berselisih serta memperlihatkan sosok Indonesia yang moderat dan teguh dalam bersikap," kata Menlu.

Ditanya mengenai program kerja di awal masa jabatan sebagai Menlu, Marty menyatakan akan segera menyusun rencana strategis untuk lima tahun masa jabatannya.

"Diperlukan kerja sama semua jajaran Deplu supaya semua agenda tertata dan sesuai dengan kepentingan nasional yang telah ditetapkan presiden," ujarnya.

Mantan juru bicara Deplu periode 2002-2005 ini juga menyatakan bahwa pada Desember 2009, Indonesia akan mengikuti Konferensi Tentang Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark. Menlu menyatakan pertemuan tersebut akan membicarakan berbagai agenda antara lain perubahan iklim, kondisi keuangan global dan lingkungan hidup. (Ant/Hasyim)