Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah kalangan menuntut agar Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur atau nonaktif dari jabatannya hingga proses pengusutan dan penyidikan kasus pemberian dana talangan (bail-out) ke Bank Century terungkap jelas.

Demikian rangkuman pendapat pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin, Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro, mantan Ketua Aktivis Petisi 28 Haris Rusli, serta mantan Ketua MPR Amien Rais yang disampaikan dalam kesempatan terpisah, di Jakarta, Rabu (25/11).

Irmanputra Sidin mengatakan, Boediono dan Sri Mulyani sebenarnya lebih terhormat mundur atau nonaktif dari jabatannya ketimbang di-impeach oleh para wakil rakyat di DPR.

Menurut Irman, usulan hak angket Bank Century yang berembus makin kencang di DPR bakal berakhir dengan impeachment. Bahkan, Irman yakin, apabila usulan hak angket ini berjalan mulus, Oktober tahun depan Indonesia bakal memiliki wakil presiden baru.

"Jadi, lebih baik Boediono mundur karena cara-cara tersebut lebih terhormat daripada dimundurkan parlemen sesuai dengan undang-undang yang berlaku," kata dia.

Ismed dan Haris Rusli juga menyatakan hal yang senada. "Agar DPR, KPK, dan aparat hukum lebih maksimal menangani kasus ini, mereka yang dianggap bertanggung jawab seperti Boediono dan Sri Mulyani agar mundur," kata Ismed.

Haris menambahkan, kalau kedua pejabat itu mundur, proses pemeriksaan terhadap keduanya lebih mudah. "Itu penting agar pemeriksaan berjalan objektif, tidak terpengaruh oleh posisi mereka," tuturnya.

Rusli menangkap pesan Presiden SBY seolah "cuci tangan" dan berusaha mencitrakan tangan Presiden bersih dan menyerahkan tanggung jawab ke Boediono dan Sri Mulyani. Bahkan, ia curiga sikap Partai Demokrat yang tiba-tiba mendukung usulan hak angket untuk menggagalkannya.

Amien Rais mengatakan, kalau Boediono dan Sri Mulyani mundur atau nonaktif, Presiden tidak memiliki beban dalam pemerintahannya. "Boediono dan Sri Mulyani sudah bukan aset pemerintah SBY, tapi sudah menjadi beban. Karena itu, sebaiknya mereka berdua mundur," ujar Amien Rais.

Apabila di kemudian hari ternyata keduanya tidak bersalah, menurut Amien, Boediono dan Sri Mulyani bisa kembali menempati jabatannya. "Solusi ini lebih elegan dan menguntungkan semua pihak," ujarnya.

Hal yang berbeda disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie. "Serahkan saja pada proses hukum. Kalau undang-undang menyatakan yang bersangkutan harus nonaktif, ya kita ikuti," ujar Marzuki. Ia yakin, meski Boediono dan Sri Mulyani tetap bekerja dalam kabinet, proses hukum tetap bisa berjalan. "Semua mengawal, kok. Jadi, tidak mungkin (proses hukumnya) tidak berjalan," katanya.

Meski demikian, Marzuki menyerahkan persoalan mundur atau tidaknya kepada Boediono dan Sri Mulyani. "Itu menyangkut pribadi masing-masing, mereka mau mundur atau tidak. Kita tidak mau masuk ke wilayah sana. Jadi, silakan proses hukumnya berjalan. Kalau mereka itu terlibat, kan kita tidak tahu," katanya.

Sementara itu, rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11), diboikot oleh sejumlah wartawan.

Boikot dilakukan akibat penjagaan yang berlebihan dan tak transparan. Rapat membahas masalah anak perusahaan Bank Indonesia dan Bank Century. Wartawan yang datang tidak bisa meliput dengan bebas seperti biasanya. Sebagian fotografer dan kamerawan dibatasi dalam mengambil gambar.

Wakil Presiden Boediono menyatakan, pengucuran dana talangan (bail-out) kepada Bank Century adalah langkah yang terbaik. Dia juga meminta pengucuran dana Rp 6,7 triliun kepada bank bermasalah itu tidak dikaitkan dengan dana kampanye partai politik tertentu.

"Ada kecurigaan tentang hubungan parpol tertentu (yang memakai dana talangan) untuk dana kampanye. Ini memang hal yang harus diperjelas, dan saya yakin nanti akan dijelaskan, seperti ke mana uangnya pergi. Ini tidak sehat kalau tidak dijelaskan. Semua hal ini memang harus dijelaskan, tapi jangan dicampuradukkan dana kampanye parpol tertentu dengan keputusan bail-out," kata Boediono.

Hal itu dikatakan Boediono, yang merupakan Gubernur Bank Indonesia saat keputusan bail-out dikeluarkan, dalam pertemuan Jakarta Foreign Corespondent Club di Hotel Intercontinental, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (25).

Boediono juga meminta tidak dikait-kaitkannya dana talangan itu dengan kejahatan perbankan yang dilakukan pemilik bank yang kini bernama Bank Mutiara itu.

"Ada masalah lain menyangkut fraud pemiliknya, tapi itu hal lain lagi yang harus dipisahkan," kata dia.

Menurut Boediono, keputusan memberikan dana talangan bagi Century adalah yang terbaik. Berbagai langkah yang dilakukan juga membuat Indonesia bisa melewati krisis. "Isu ini memang banyak ditanya. Yang pasti, saya optimistis ini akan jelas dalam waktu dekat. Kita semua bisa melalui ini dengan baik. Seperti salah satu janji kampanye kami, pemerintahan yang bersih. Saya sangat yakin, masalah ini akan selesai," katanya meyakinkan.

Dalam kesempatan terpisah, Tim Indonesia Bangkit (TIB) mengungkapkan, pemberian dana talangan Bank Century merupakan tindakan kriminal murni, tidak ada kaitannya dengan krisis global. TIB merekomendasikan pembentukan Tim Independen Usut Tuntas Kasus Bank Century.

"Hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), jelas-jelas menunjukkan ini kriminal murni. Bank Century ini pelanggaran hukum positif," kata pengamat ekonomi TIB, Ichsanudin Noorsy.

Noorsy mengatakan, kasus Bank Century justru merupakan pelanggaran hukum secara bersama apabila kasus itu tidak diusut tuntas. Sebab, hasil audit investigasi BPK itu justru sudah jelas-jelas menunjukkan dana bail-out ilegal untuk menutupi kerugian Bank Century akibat ulah para pengelola (century gate). "Jika tidak diusut tuntas, berarti Presiden Yudhoyono justru mengajak semua orang untuk melanggar hukum," katanya.

Sementara itu, ekonom Fadhil Hasan menyatakan, perlunya dibentuk tim independen untuk penyelidikan aliran dana guna menuntaskan kasus ini. "Jika Presiden bisa membentuk Tim Delapan untuk kasus Bibit-Candra. Tentunya untuk menyelesaikan kasus ini, Presiden juga bisa membentuk tim independen untuk menyelidiki," kata dia.

Presiden, menurut Fadhil, harus memenuhi janjinya menuntaskan temuan dalam audit investigasi BPK. Namun, karena BPK dibatasi oleh undang-undang (UU), tim independen untuk menyelidiki bisa menjadi alternatif.

Pengamat politik Boni Hargens berpendapat, kasus Bank Century sebenarnya masuk dalam ranah kejahatan ekonomi politik. Hal ini diindikasikan dengan adanya pola tertentu yang terjadi saat ini. "Pihak kapitalis yang seharusnya dapat menjadi pihak yang berada di luar institusi pemerintah dan politik, tetapi di Indonesia mereka ini juga banyak yang masuk politik atau parlemen. Ini yang dikhawatirkan dapat menjadi kendala dalam mencari kebenaran dalam kasus Bank Century ini," ujarnya. (Agus/Indra/Tri Handayani/Rully)