PEREBUTAN KEKUASAAN
PM Abhisit Bantah
ada Kudeta di Thailand
Senin, 8 Februari 2010
BANGKOK (Suara Karya): Perdana Menteri (PM) Thailand Abhisit Vejjajiva, Minggu, mengatakan kepada rakyat Thailand bahwa pemerintahnya akan memelihara perdamaian di dalam negeri, dan menegaskan tidak ada alasan untuk kudeta militer pada saat ini.
Berbicara dalam pidato radio dan televisi mingguan, Abhisit menyerukan rakyatnya agar menerima dan mencerna berita, terutama tentang konflik di masyarakat, dengan penuh hati-hati.
Dia juga menjamin bahwa pemerintah akan berusaha mencegah terjadinya kekacauan sipil. "Memang ada laporan-laporan mengenai konflik yang bisa menyebabkan timbulnya kekerasan pada pekan lalu," kata Abhisit.
Abhisit menambahkan bahwa kelompok-kelompok tertentu dari masyarakat ingin membentuk kepanikan dan ketakutan, bahkan ada pembicaraan mengenai kudeta.
"Pemerintah ingin menegaskan kembali, bahwa tidak ada alasan pada saat ini untuk membentuk insiden-insiden seperti itu," katanya.
Menyinggung situasi ekonomi nasional, menurut Abhisit, semuanya telah pulih kembali ke basis berkesinambungan. Sedangkan di bidang politik terdapat sistem parlementer untuk terus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
"Partai-partai politik oposisi akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah, dan ini adalah kesempatan penting untuk memeriksa tugas-tugas pemerintah berdasarkan sistem parlementer tersebut," ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan karena seumlah anggota partai Serikat Terdepan untuk Demokrasi terhadap Kediktatoran (UUD) yang anti-pemerintah, melancarkan demonstrasi hampir tiap hari di ibu kota negara dan daerah-daerah.
Itu dilakukan karena pengadilan 26 Februari akan mengambil keputusan apakah menyita 76,6 miliar Bath aset buronan, yakni mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang dibekukan. Thaksin ditumbangkan dalam satu kudeta tak berdarah pada September 2006.
Abhisit menyerukan rakyatnya untuk tidak membiarkan negara memanfaatkan kekerasan untuk memecahkan konflik besar tersebut. Dia percaya bahwa negara akan mampu mengatasi masalah-masalah dalam menghadapi kekacauan.
Pecat Parlemen
Sementara itu, Partai Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) Thailand mengajukan surat kepada Ketua Senat untuk memulai kampanye tandatangan, yang mengupayakan pemecatan terhadap 102 anggota parlemen yang mengusulkan amendemen konstitusi.
Anggota penting PAD, Pipop Thongchai dan Tul Sitthisomwong, menyampaikan surat tersebut kepada Ketua Senat Prasopsuk Boodej, guna meminta Senat untuk memproses pemecatan 102 anggota parlemen, sementara mereka akan mulai mengumpulkan sedikitnya 20.000 tandatangan untuk mendukung petisi tersebut.
PAD menuduh ratusan anggota parlemen itu mengajukan mosi untuk mengamendemen dua pasal dari Konstitusi 2007, guna menggunakan tindakan tersebut untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat.
Upaya mereka untuk mengamendemen Pasal 94 mengenai sistem elektoral akan mengubah, dari konstituen berdasarkan kursi terbanyak menjadi konstituen satu kursi, yang menjadi kepentingan mereka.
Untuk mengamendemen Pasal 190, mereka meminta pemerintah mengupayakan persetujuan parlemen sebelum menandatangani kesepakatan parlemen, menyusul penandatanganan perjanjian internasional yang tidak menguntungkan rakyat.
Menurut PAD, jika mereka berhasil, semua perjanjian internasional yang berpengaruh terhadap perbatasan dan ekonomi negara, tidak perlu disetujui oleh parlemen.
Gerakan mereka, yang dituding melanggar Pasal 122 dan 270 Konstitusi dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa PAD membuat petisi kepada Senat yang meminta dilakukan pemecatan. PAD diduga akan mengumpulkan sekitar 30.000 tandatangan bagi petisi untuk Senat secepat mungkin. (Ant/AP/Hasyim)
|
|
