Kamis, 9 September 2010
				Politik
	PIDATO PRESIDEN Pengganti Jaksa Agung dan Kapolri Masih Digodok KINERJA KABINET Lagi, UKP4 Serahkan Hasil Evaluasi Menteri SIDANG ITSBAT Pemerintah Tetapkan Idul Fitri Jumat, 10 September SILATURAHMI Presiden SBY Tiadakan Open House di Cikeas CALON PANGLIMA TNI Usai Lebaran, Komisi I DPR Uji Kepatutan dan Kelayakan PARLEMEN DPR Diminta Susun Peta Jalan Kinerja NETRALITAS Menhan Tegaskan TNI Tetap Solid EVALUASI KABINET Menteri Berkinerja Buruk Layak Diganti KINERJA PEMERINTAH SBY: Boleh Kritik Asalkan Proporsional KEAGAMAAN MUI Dukung Pemerintah Bubarkan Ahmadiyah CALON PANGLIMA TNI Agus Suhartono Tidak Otomatis Langsung Diterima DPR KEAGAMAAN MUI Minta AS Cegah Pembakaran Al-Qur'an arsip   INSIDEN KEDAULATAN NEGARA Petugas DKP Ternyata Dianiaya Polisi Malaysia PENAHANAN PETUGAS KKP DPR Akan Panggil Dubes Malaysia HASIL KUNJUNGAN KE GAZA Persatuan, Kunci Kemerdekaan Palestina HUBUNGAN BILATERAL SBY Kembali Undang Obama ke Indonesia KORBAN PENEMBAKAN ISRAEL Surya Fachri Berniat Lanjutkan Perjuangan MISI KEMANUSIAAN Seret Israel ke Pengadilan Internasional arsip   DOKTER PTT Visi Indonesia Sehat Jangan Cuma Mimpi Endang Agustini Syarwan Hamid Pekerja Sosial Ali Wongso Penyambung Lidah Buruh Soemarsono Penyeimbang Syamsul Mu'arif Politisi Segala Zaman Firman Subagyo Perjuangkan UKM arsip   KPU Usulkan Anggaran Pilkada Sulbar Rp 70 Miliar Ormas Kecam Rencana Pembakaran Al-Quran Mendagri: Revisi Rancangan UU Pemda Mendekati Final DPD Berinisiatif Ajukan RUU Daerah Istimewa Yogyakarta Wapres Ingatkan Dunia Kian Diwarnai Ketidakpastian Anggota DPD Terima Putusan Pansel KPK arsip		KEDAULATAN NKRI Badan Perbatasan Jangan Tambah Kerumitan Birokrasi Selasa, 9 Februari 2010 JAKARTA (Suara Karya): Dalam rangkat menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diharapkan tidak menambah panjang jaring kerumitan birokrasi. Hal itu dikemukakan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi, di Jakarta, Senin (8/2). "Mesti dipahami betul, BNPP itu harus mampu mewujudkan kehadiran negara, kewibawaan negara di lini terdepan RI. Jadi, bukan sekadar menambah birokrasi dan beban anggaran negara," katanya. Ia mengatakan itu terkait lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang BNPP guna mendorong percepatan pengembangan dan pemberdayaan kawasan perbatasan RI, termasuk pulau-pulau terdepan. "Kami harus terus mengingatkan soal fenomena birokrasi itu, sebab kami melihat badan-badan yang dibentuk selama ini terkesan identik dengan situasi itu, yakni kerumitan birokrasi yang berakibat tidak efektifnya penanganan masalah atau kurang signifikannya target yang dicapai," katanya. Pengelola Perbatasan Namun, menurut dia, kehadiran BNPP bisa berbeda, terutama dalam setiap kiprahnya menjalankan pengelolaan kebijakan di lingkungan pemerintah pusat hingga ke daerah secara saling mendukung. "Apalagi pengelolaan wilayah perbatasan melibatkan berbagai sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor sosial, ekonomi, politik dan budaya," ujarnya. Andriadi mengharapkan pengelolaan perbatasan harus lebih mengandalkan tindakan afirmatif (affirmative action). "Yaitu, bahwa biaya pengamanan wilayah perbatasan tidak boleh dihitung untung-rugi secara jangka pendek, namun secara jangka panjang adalah demi menjaga kewibawaan dan kedaulatan negara," ucapnya. Selain itu, tutur dia, semua elemen dan komponen serta sumberdaya di kawasan perbatasan mampu melindungi warga negaranya, sekaligus melindungi SKA-nya. "Sekali lagi intinya bahwa BNPP harus mampu mewujudkan kehadiran negara, kewibawaan negara, di lini terdepan RI, sebagai beranda depan negeri yang maju, sejahtera dan bermartabat," kata Fayakhun Andriadi. (Yudhiarma) Politik |  Hukum |  Ekonomi |  Metropolitan |  Nusantara |  Internasional |  Hiburan |  Humor |  Opini |  About Us Copy Right ©2000 Suara Karya Online Powered by Hanoman-i