LAMPUNG
Dinas Pariwisata Tidak Punya
Program Andalan Tarik Wisatawan
Selasa, 9 Februari 2010
BANDAR LAMPUNG (Suara Karya): Dinas Pariwisata Provinsi Lampung tidak memiliki visi yang jelas terhadap program kemajuan wisata di provinsi ini. Dinas dengan anggaran Rp 10 miliar tahun 2010 itu hanya melaksanakan tugas rutin seperti tahun-tahun lalu.
Kritikan itu disampaikan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Doni Irawan. Hal senada disampaikan rekannya, Sumadi, dalam dengar pendapat komisi itu dengan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, beberapa hari lalu.
"Dinas Pariwisata tidak punya program yang jelas terhadap penggunaan anggaran Rp 10 miliar untuk kemajuan pariwisata di Lampung. Dari paparan Dinas Pariwisata, tidak ada program yang bisa dijual untuk peningkatan pariwisata di Lampung," kata Doni.
Menurut Doni, apa yang disampaikan Dinas Pariwisata hanya mengulang program-program tahun 2009. "Terkesan apa yang disampaikan ini hanya copy paste yang sudah-sudah. Seharusnya dengan anggaran Rp 10 miliar itu, Dinas bisa berinovasi hingga bisa menarik wisatawan. Harusnya ada target dengan anggaran Rp 10 miliar itu," kata Doni.
Ia menjelaskan, Komisi II banyak menerima pengaduan dari pelaku dan pengelola usaha wisata di Lampung yang belum pernah disentuh oleh Dinas Pariwisata dalam hal pembinaan atau upaya menjalin mitra untuk kemajuan wisata di Lampung.
"Para pengusaha wisata mengeluh kerap dijadikan ATM (dimintai uang-Red) oleh oknum aparat Dinas Pariwisata. Di sana tidak ada jaminan keamanan, kenyamanan, dan privasi pengunjung wisata. Jika tidak setor, mereka tiap hari dirazia. Dinas Pariwisata harus andil untuk membenahi ini. Jika perlu, bangun objek wisata, dikelola Dinas agar bisa memberikan pemasukan bagi PAD (pendapatan asli daerah-Red)," ujarnya.
Anggota Komisi II lainnya, Sumadi, juga meminta Dinas Pariwisata bisa melakukan pembinaan terhadap aset-aset wisata yang ada dan ikut mempromosikan serta memajukan aset-aset wisata itu. "Lampung kaya dengan objek wisata. Jadi, jika dipelihara, dibina, dan dipromosikan dengan melibatkan banyak pihak, tentunya itu akan menjadi baik dan tidak menghilangkan adat budaya yang ada. Jangan hanya pada kegiatan seremonial saja. Habis anggaran, habis program kerjanya," kata Sumadi.
Kepala Dinas Pariwisata Lampung, Natsir Ari, dalam paparan program kerja Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa pihaknya akan membangun rumah contoh daerah di zona Tugu Siger sebagai ikon Lampung.
Menurut Natsir Ali, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung hanya bersifat memberikan pembinaan kepada daerah-daerah kabupaten dan kota. "Kewenangan itu masih di kabupaten dan kota," katanya. (Dina Kristiana)
|
|
