KEBUTUHAN POKOK
Manajemen Stok Beras Amburadul
Jumat, 12 Februari 2010
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah lamban memperbaiki manajemen stok beras yang hingga kini amburadul. Ketersediaan beras nasional yang seharusnya terdistribusikan merata di berbagai daerah mestinya juga memperkirakan pertumbuhan konsumsi masyarakat.
"Jadi, jelas hingga kini harga beras bertahan tinggi. Di samping masalah cuaca yang kurang mendukung, penyebab utamanya adalah kegagalan manajemen stabilisasi harga dan pasokan komoditas pokok ini," kata ekonom yang juga staf ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) Universitas Gadjah Mada, Ichsanudin Noorsy, di Jakarta, Kamis (11/2).
Menurut dia, pembenahan sisi hulu dan hilir pertanian nasional hingga saat ini masih berjalan di tempat. Padahal, sebagai negara agraris, pemerintah mestinya bisa menerapkan kebijakan ketahanan pangan yang lebih andal. Sebaliknya produktivitas pertanian belum mencapai target.
"Selama ini pemerintah selalu bicara stok aman dan cukup, namun di pasaran harga beras terus naik, karena kendala pasokan di tingkat pengecer," ujarnya.
Noorsy mengatakan, peranan pemerintah melalui Kementerian Pertanian maupun kewenangan yang dipegang Perum Bulog harus bisa memastikan stok beras nasional dapat terdistribusi dengan baik dan mampu menghilangkan berbagai faktor yang memengaruhi harga komoditas.
"Bagaimana tidak, penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) saja terkadang terkendala atau terlambat, sedangkan untuk membeli harga di pasaran, masyarakat dengan daya beli yang sangat rendah sudah tidak mampu. Inilah persoalan riil yang terjadi," ujarnya.
Selain itu, dia juga mengingatkan, dalam mendukung produktivitas pertanian, pemerintah harus memberi perhatian penuh terhadap ketersediaan pupuk bagi petani.
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga beras yang dijual dalam operasi pasar di berbagai daerah masih tinggi, rata-rata Rp 5.600 per kilogram. Meski penentuan harga beras OP itu ditentukan biaya transportasi, namun tidak mampu menurunkan harga beras OP yang seharusnya bisa lebih rendah bagi daerah yang mudah dijangkau.
Karena itu, sejauh ini dampak operasi pasar belum memengaruhi harga di pasar. Misalnya, harga beras IR masih berkisar Rp 6.000 per kg hingga Rp 6.500 per kilogram, namun harga beras jenis medium ke atas sudah berada di kisaran Rp 8.000 per kilogram.
"Seharusnya pasar murah ini lebih ditujukan untuk membantu masyarakat miskin agar bisa membeli beras dengan harga terjangkau. Pemerintah perlu menentukan pemetaan wilayah permukiman yang mencerminkan masyarakat bawah," ujar pedagang di Pasar Anyar, Tangerang, Wiryono.
Sementara itu, upaya meredam harga gula dalam negeri dengan gula impor justru menimbulkan persoalan baru dan diyakini tidak berpengaruh terhadap harga di pasar saat ini.
Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) Natsir Mansyur menilai, harga gula eks impor oleh perusahaan "pelat merah" terlalu mahal. Para pedagang justru lebih memilih gula rafinasi dalam negeri yang lebih murah.
Misalnya harga tebus gula impor oleh Bulog Rp 9.300 per kilogram, tetapi untuk harga gula rafinasi Rp 9.150 per kilogram.
"Sehingga pedagang lebih memilih gula rafinasi yang lebih murah," ujarnya.
Apalagi, menurut dia, kualitas gula eks impor, khususnya dari Bulog, dengan gula rafinasi dalam negeri memiliki kualitas sama sehingga bagi pedagang lebih memilih gula rafinasi. "Tidak heran, para pedagang lebih pilih rafinasi termasuk Apegti," kata dia.
Dengan harga gula eks impor yang lebih mahal, kata dia, harga jual gula hingga ke konsumen bisa bertambah Rp 1.000 per kilogram. "Jadinya tetap saja mahal yang impor," katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyayangkan rencana impor gula 500.000 ton beberapa bulan lalu sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh pemerintah. Sebab, rencana yang disampaikan itu turut mendorong gejolak harga di pasar dunia, sehingga perusahaan importir yang ditunjuk pemerintah memperoleh harga yang lebih tinggi.
Dia memperkirakan, tingginya harga gula impor itu juga menjadikan gula rafinasi yang dilarang masuk ke pasar umum dikhawatirkan bakal dilanggar. "Apalagi, saat ini pemerintah melakukan pasar murah menggunakan gula rafinasi. Bagi pedagang sendiri, selisih harga itu sangat menguntungkan," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perum Bulog Deddy S A Khodir mengatakan, Perum Bulog hingga saat ini telah menyalurkan gula impor sebanyak 11.950 ton untuk pasar Jakarta, Palembang, dan Jawa Barat. Gula impor dijual dengan harga Rp 9.300 per kilogram di gudang Bulog. (A Choir/Andrian)
|
|
