MINIMALISASI KEBAKARAN
Dewan Minta Aparat
Sweeping Instalasi Listrik Tak Berstandar
Rabu, 28 Juli 2010
JAKARTA (Suara Karya): Jajaran aparat Pemerintah Kota (Pemkot), kantor PLN, dan Polres Jakarta Barat diminta proaktif men-sweeping instalasi listrik tidak berstandar di rumah-rumah warga, khususnya permukiman kumuh padat pendudukan di wilayah Kecamatan Tambora.
Sebab, di wilayah itu masih banyak warga yang memasang saluran kabel listrik tidak berstandar, sehingga sering terjadi korsleting atau arus pendek listrik yang menyebabkan kebakaran. Sejak awal 2009 hingga Juli 2010 sudah 19 kali kebakaran di Kecamatan Tambora karena korsleting listrik.
"Kami minta jajaran aparat pemkot, PLN, dan kepolisian untuk proaktif men-sweeping ke rumah-rumah warga yang masih memasang kabel listrik tidak berstandar. Sekaligus, menyampaikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak memasang kabel listrik yang asal saja.
Sosialisasi ini sangat penting untuk meminimalisasi musibah kebakaran," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua di sela-sela meninjau korban musibah kebakaran di RT 004, 05, 06, dan 09 RW 09 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (26/7). Tidak kurang dari 153 rumah ludes diamuk si jago merah,
Minggu (25/7). Sebanyak 233 kepala keluarga dan 1.044 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kini mereka mengungsi di kantor Kelurahan Pekojan.
Saat mengunjungi korban kebakaran, politikus senior Partai Golkar ini menyerahkan bantuan 100 kardus mi instan, 100 kardus susu, dan uang tunai Rp 25 juta. "Mudah-mudahan bantuan ini meringankan beban warga korban kebakaran," kata Inggard.
Lebih lanjut ia mengatakan, warga korban kebakaran bersama aparat Kelurahan Pekojan dan Kecamatan Tambora hendaknya berinisiatif untuk membentuk kelompok kerja yang mengusulkan kepada Pemkot Jakarta Barat guna merelokasi kawasan permukiman kumuh ini untuk dibangun rumah susun (rusun).
"Kalau ada usulan konkret dari warga yang disetujui aparat kelurahan dan kecamatan kemudian diusulkan dalam musyawarah rancangan pembangunan di kota madya, pembangunan rusun bisa dilakukan.
Sebab, Pemprov DKI memiliki dana untuk pembangunan rumah susun. Tapi, warga harus mau mengalah dan berkorban untuk menata lingkungannya lebih baik dan sehat," ujarnya.
Camat Tambora Muhammad Imron menguraikan, sebelum dilakukan relokasi untuk dibangun rusun, terlebih dulu dilakukan pendataan tanah milik warga.
"Sebenarnya, warga permukiman kumuh di wilayah Tambora sudah disediakan rusun di Angke, tetapi banyak yang tidak mau pindah ke rusun dan memilih tinggal di tempat yang kumuh, padat penduduk, dan tidak sehat seperti ini," kata Imron. Suhadi, warga RT 04 yang rumahnya ludes terbakar, mengaku enggan pindah ke rusun karena rusun tersebut bertingkat 10. Alasannya, dia tidak mau menaiki tangga sepuluh tingkat setiap hari, apalagi kebutuhan air bersih juga harus beli sendiri. (Yon Parjiyono)
|
|
