Suara Karya Online

Masyarakat agaknya diminta untuk tetap bersabar terkait dengan biaya pengobatan murah. Pasalnya, rencana pemerintah menerapkan sistem jaminan sosial nasional (SJSN)-yang diyakini banyak pihak bisa menjadi solusi mengatasi mahalnya biaya berobat-hingga kini masih menjadi perdebatan alot di badan legislatif. Bahkan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih pun belum bisa memberikan kepastian soal pelaksanaan SJSN.

"Pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (RUU BPJS) di DPR juga masih alot. Jadi, saya juga tidak tahu kapan SJSN ini bisa diterapkan karena UU BPJS saja belum disahkan," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih ketika diminta komentarnya soal pelaksanaan SJSN di Jakarta belum lama ini.

Endang menambahkan, sambil menunggu selesainya pembahasan regulasi RUU BPJS sebagai amanat dari UU SJSN, pihaknya tetap akan meneruskan program jaminan kesehatan sosial masyarakat.

"Pelaksanaan SJSN melibatkan banyak pihak. Saya hanya pihak yang menunggu saja karena Kemenkes, kan, bukan leading sector-nya. Sambil menunggu regulasinya, kami tetap menjalankan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Sebab, masyarakat miskin harus tetap mendapat perlindungan kesehatan," kata Endang.

Di DPR, pembahasan RUU BPJS berlangsung alot. DPR meminta BPJS berada dalam satu atap, sementara pemerintah melalui delapan kementerian menolak BPJS dalam satu atap. Selain Kementerian Negara BUMN, ada tujuh kementerian lain yang berkaitan erat dengan RUU BPJS. Antara lain, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.

Lewat Pasal 48 RUU BPJS, DPR menginginkan BPJS sebagai lembaga baru yang berdiri sendiri hasil merger empat BUMN asuransi. Keempat BUMN itu adalah Jamsostek, Taspen, Askes, dan Asabri. Perusahaan itu harus melebur ke dalam BPJS maksimal dua tahun setelah RUU BPJS berlaku. Nanti seluruh peserta dan kewajiban keempat BUMN tersebut diambil alih oleh BPJS.

Sementara itu, pemerintah memandang BPJS satu atap tidak sejalan dengan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang menyebutkan SJSN mencakup beberapa lembaga. Sedangkan Kementerian Negara BUMN lebih memilih tiap-tiap perusahaan berdiri sendiri karena memiliki tujuan sosial yang berbeda-beda.

Banyak pihak mendesak baik pemerintah maupun DPR segera satu suara terkait dengan UU BPJS. Mereka berharap, pada tahun 2011 urusan regulasi SJSN bisa selesai. Dengan demikian, memasuki 2012 program SJSN bisa dilaksanakan.

Seperti dikemukakan guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Hasbullah Thabrany, dengan adanya UU BPJS, otomatis akan ada Badan Asuransi Nasional yang akan memberi jaminan layanan kesehatan masyarakat. "Dengan asuransi, akan menimbulkan daya beli masyarakat yang kuat. Sebab, harga obat lebih terjangkau," kata Hasbullah dalam kesempatan terpisah.

Hal senada dikemukakan anggota Komisi IX, Rieke Diah Pitaloka. Menurutnya, pembentukan UU BPJS sangat memberikan keuntungan bagi masyarakat banyak. Terutama dengan adanya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

"Inti dari UU BPJS adalah adanya perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan apakah mereka pekerja formal atau informal, apakah dia kaya atau miskin, dan apakah dia pegawai negeri atau swasta, untuk mendapatkan jaminan kesehatan," katanya.

Ia menambahkan, dengan UU BPJS akan ada tiga keuntungan yang diperoleh masyarakat. Pertama, seluruh masyarakat Indonesia akan menerima layanan kesehatan yang benar-benar layak. Kedua, jaminan dana pensiun. Ketiga, keuntungan yang paling menarik, yakni setiap anak yang ditinggal mati oleh orangtuanya berhak memperoleh dana tanggungan sampai dia mandiri secara ekonomi.

"Pembentukan BPJS diharapkan dapat memberikan peluang bagi seluruh rakyat Indonesia bagaimanapun pekerjaan dan status sosialnya, untuk memperoleh jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia di mana pun dan kapan pun di seluruh pelosok negeri," ujarnya.

Selama ini, menurut Rieke, yang berhak memiliki asuransi-asuransi tersebut hanyalah PNS (pegawai negeri sipil), TNI/Polri yang cakupannya di bawah 30 persen dari jumlah warga negara Indonesia.

Begitu juga dikemukakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Iskandar Sitorus. Ia menilai kebijakan SJSN sebenarnya bisa menjadi program yang cukup "seksi" untuk diperjuangkan, agar citra pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) makin bermakna di mata rakyat.

"Jika pemerintah bisa menerapkan SJSN dalam tiga tahun ke depan, ini akan menjadi 'mahakarya' pemerintahan yang akan dikenang masyarakat. Nggak sulit kok penerapan SJSN kalau pemerintah memang bertekad untuk itu," ucap Sitorus menegaskan. (Tri Wahyuni)