Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Puguh Santoso menegaskan, potensi ancaman terhadap kedaulatan masih terus terjadi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara serta gangguan keamanan lain yang menganggu kehormatan bangsa Indonesia.

"Tantangan pemerintah saat ini dan tahun-tahun mendatang adalah mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tetap utuh dan bersatu," ujar Puguh ketika memberikan kuliah tamu di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Senin.

Selain itu, katanya, ancaman utama bagi keutuhan NKRI adalah separatisme yang bermotif politik untuk memisahkan diri dari NKRI. Hal itu bersumber dari ketidaknyamanan masyarakat di dalam naungan NKRI akibat dari hak-hak politik, ekonomi, dan keadilan bagi mereka yang tidak terdistribusi dengan baik.

Menurut dia, yang tidak kalah pentingnya adalah potensi ancaman kedaulatan berupa konflik perbatasan, baik maritim maupun darat seperti yang terjadi di 10 titik bermasalah di perbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia, perbatasan darat di Pulau Timor dengan Timor Leste. Kondisi itu, menurut Puguh, harus mendapatkan penanganan serius, termasuk pengamanan terhadap pulau-pulau terluar yang jumlahnya mencapai 92 pulau, bahkan 12 pulau di antaranya dalam kondisi kritis karena tidak berpenghuni.

Untuk itu, katanya, kebijakan sistem pertahanan yang diberlakukan adalah pertamanan semesta yang memadukan kekuatan militer dan nonmiliter guna menyokong tegaknya kedaulatan dan keutuhan NKRI. "Kami terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menghalau segala ancaman yang muncul demi tegaknya kedaulatan NKRI dan harga diri bangsa," ujarnya.

Hibah F-16

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, kepastian hibah pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat kepada Indonesia masih menunggu jawaban negara adikuasa itu.

"Kami berharap segera ada jawaban mengenai hal itu," katanya di sela rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Senin.

Ia mengatakan, pihaknya telah mengajukan permintaan kepada Amerika Serikat (AS) terkait dengan hibah 24 pesawat tempur F-16 pada 2009, tetapi hingga kini belum ada jawaban dari negara adidaya itu.

"Belum ada jawaban dari AS, kemungkinan karena banyak negara yang juga mengajukan permintaan hibah pesawat tempur F-16. Mereka juga ingin mendapatkan hibah pesawat tersebut," katanya.

Oleh karena itu, menurut KSAU, pihaknya melakukan pendekatan khusus kepada pihak yang berwenang di AS agar permintaan Indonesia mengenai hibah pesawat tempur F-16 disetujui dan direalisasikan secepatnya.

Ia mengatakan, TNI AU juga akan membeli pengganti pesawat OV-10 Bronco, helikopter, dan pesawat F-22, karena ada dana tambahan percepatan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp 4 triliun.

"Dana tambahan tersebut, juga digunakan untuk perawatan dan pembelian suku cadang alutsista," ujarnya. (Feber S/Ant)