Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pertahanan mengindentifikasi, bahwa TNI Angkatan Udara masih kekurangan radar untuk memonitor pesawat-pesawat yang masuk ke wilayah Indonesia. Jumlah radar yang ada sekarang masih jauh di bawah ideal, yakni 21 unit dari ideal kebutuhan 42 unit.

"Saat ini jumlah radar yang telah dimiliki baru mencapai 21 unit, sementara idealnya untuk menjaga wilayah Indonesia mencapai 42 unit," kata Dirjen Perencanaan Pertahanan (Renhan) Kementerian Pertahanan Marsekal Muda TNI Bonggas S Silaen, di Jakarta, baru-baru ini.

Ia mengatakan, radar untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan sudah cukup memadai, sementara untuk wilayah selatan seperti Sulawesi hingga Papua masih kurang. Saat ini, Kemhan terus menyiapkan pengadaan radar untuk melakukan pemantauan wilayah-wilayah Indonesia yang sangat luas ini.

"Pada tahun ini, Kemhan akan menyediakan sekitar empat unit radar untuk ditempatkan di empat lokasi, antara lain, Jayapura, Manokwari, dan Tual (Maluku Tenggara)," ujar Silaen.

Silaen memaparkan untuk menyediakan satu unit radar membutuhkan biaya yang cukup besar, yakni sekitar 30 juta dolar AS. "Untuk empat unit radar ini, disiapkan dana sekitar 114 juta dolar AS. Jadi, harga satu unit radar sekitar 30 juta dolar AS," jelas dia.

Ia menambahkan untuk mengatasi kekurangan radar dalam melakukan pengawasan udara, maka TNI AU bekerja sama dengan penerbangan sipil. "Jatuhnya sebuah pesawat yang ditemukan beberapa waktu lalu merupakan hasil kerja sama dengan penerbangan sipil," kata Silaen.

Kesiapan Alutsista

Sementara itu, Kemhan juga mengidentifikasi kesiapan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki oleh TNI masih di bawah rata-rata 50 persen. "Jumlah dan kualitas alutsista yang ada masih minim, baik dari segi umur maupun teknologi," kata Silaen.

Menurut dia, persenjataan yang dimiliki TNI saat ini rata-rata berusia 25 hingga 40 tahun dengan kesiapan persenjataan untuk TNI Angkatan Darat sekitar 35 persen, TNI Angkatan Laut sekitar 30 persen dan TNI Angkatan Udara sekitar 30 persen.

"Itu merupakan persiapan persenjataan tahun 2005, namun saat ini naik tidak tinggi. Kesiapan persenjataan disebabkan oleh kurangnya anggaran," katanya.

Silaen mengatakan, anggaran yang diberikan pemerintah kepada Kemhan yang kemudian dibagikan kepada empat unit organisasi, yakni Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Kemhan sendiri sejak tahun 2006 terus mengalami peningkatan hingga saat ini. (Feber S)