Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): DPR mendesak pemerintah agar meningkatkan anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan). Sebab, sasaran ideal pemenuhan alat utama sistem senjata (alutsista), masih jauh dari idealisme kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF). Karena, realisasi kebutuhan anggaran yang dibutuhkan Kemhan belum mencapai 30 persen.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukita di Jakarta, Jumat (19/8).

Hingga 2014, djelaskan Mahfudz, Kemhan membutuhkan anggaran mencapai Rp 150 triliun. Namun, hingga tahun 2011 ini, dari total kebutuhan anggaran untuk terpenuhinya MEF belum mencapai 30 persennya.

"Sehingga alokasi untuk Kemhan pada RAPBN 2012 sebesar Rp 64,4 triliun itu sesungguhnya sebagai bagian skenario untuk tercapainya MEF hingga 2014," ujarnya.

Mahfudz menjelaskan, guna tercapainya rencana strategis (renstra) hingga 2014, perlu kebijakan politik anggaran untuk bisa menambah anggaran di Kemhan, khususnya untuk keperluan alutsista tersebut.

"Cuma kan begini, banyak orang berpikir bahwa meningkatkan anggaran alutsista ini, tidak punya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Karena kita kan punya masalah itu kan. Nah, menurut saya, cara pandang ini yang perlu diluruskan," ujar Mahfudz.

Mahfudz mengatakan, Komisi I DPR mempunyai kebijakan politik bahwa modernisasi alutsista TNI itu juga harus didorong dengan melibatkan industri strategis dalam negeri. Diharapkan, hal itu akan memberikan dampak secara ekonomi dan kesejahteraan. Karena, akan banyak menyerap tenaga kerja dalam negeri sendiri.

"Makanya kemarin kan telah kita dorong sekitar Rp 1,3 triliun, itu belanja alutsista di dalam negeri yaitu di PT DI, PT PAL, PT Pindad. Dengan demikian, hal ini akan berimbas pada penyerapan tenaga kerja dalam negeri untuk pengerjaan produksi alutsista yang menjadi kebutuhan TNI saat ini," katanya.

Enggar mengatakan, program modernisasi alutsista, terutama untuk keperluan kontrol wilayah laut. Modernisasi ini akan memberi dampak untuk menutup imbas kerugian negara selama ini atas praktek kejahatan illegal fishing dan illegal logging lewat wilayah laut, yang setiap tahun kerugiannya dari kejahatan tersebut mencapai sekitar Rp 40 triliun.

"Menurut saya, ini yang harus diluruskan. Peningkatan alutsista harus tetap dapat meningkatkan kontribusi kemampuan ekonomi bagi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya. (Feber S)