Suara Karya Online

Betapa kuat pengaruh materialisme, liberalisme hingga individualisme akibat globalisasi yang menerpa langsung di tengah masyarakat. Sementara kita dihadapkan pada tantangan agar negeri ini tetap bersatu. Oleh sebab itu, berbagai pengaruh tersebut harus disikapi dengan bijak.

Sukses pendiri bangsa membangun landasan yang kukuh bagi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung oleh adanya landasan hidup bersama yang terpateri dalam Pancasila dan UUD 1945, yang mewariskan nilai-nilai persatuan kita. Bhinneka Tunggal Ika atau "berbeda-beda, tetapi tetap satu" merupakan nilai demokrasi yang teramat tinggi yang senantiasa harus dijaga oleh setiap anak bangsa.

Lewat perjalanan yang sangat dinamis, sejak republik ini didirikan hingga era reformasi kini, demokrasi itu terus kita kembangkan melalui pembenahan, penataan sistem ketatanegaraan, dan juga penguatan check and balances fungsi-fungsi antarlembaga negara. Itu kemudian menjadi garansi terciptanya konsolidasi demokrasi yang berkualitas pada bangsa kita.

Dalam evolusi dan proses konsolidasi itu, berbagai persoalan terjadi di tengah masyarakat. Maka, sudah jadi kewajiban kita untuk membangun rasa kebangsaan dengan menumbuhkan jiwa patriotik baru di hati masyarakat berdasarkan produk sejarah perjuangan dan sejarah kebudayaan bangsa.

Kita melihat dalam kehidupan politik, pilihan sistem yang diambil ternyata tak kunjung memberi garansi terpenuhinya hak-hak rakyat dan daerah. Aspirasi daerah-daerah tidak mendapatkan akomodasi yang sepadan dengan perannya, sehingga muncul gejolak di beberapa daerah, ibarat tungku panas yang tak henti-hentinya menyala.

Gejala konflik dan kekerasan masih terjadi dengan berbagai alasan. Hak-hak kelompok marginal, wanita, anak-anak, kondisi wilayah terpencil atau kaum minoritas lainnya terasa seperti diabaikan. Semua persoalan itu membutuhkan formulasi kebijakan yang tepat, seperti kebijakan jaminan sosial atau bentuk-bentuk sentuhan pemberdayaan lainnya.

Dalam soal keadilan, baik sosial maupun ekonomi, memperlihatkan bagaimana sistem seakan-akan meminggirkan mereka yang marginal dan terpencil, lemah, dan tak berdaya. Kemiskinan tampil sebagai selebrasi bahkan korban kemakmuran luar biasa segelintir orang. Daerah sebagai penghasil berbagai sumber daya alam yang kaya raya dan melimpah justru menjadi tempat kemiskinan berada. Infrastruktur ekonomi, sosial, dan budayanya masih tertinggal.

Hal ini disebabkan oleh pengelolaan kekayaan alam yang kurang sejalan dengan jiwa konstitusi hingga menciptakan kesenjangan pembangunan, sosial dan antar-wilayah. Padahal, itu tidak perlu terjadi apabila kebijakan dikelola dengan arif dan bijaksana. Juga, tidak perlu ada masalah kemanusiaan pada program ketenagakerjaan di luar negeri. Tidak perlu terjadi ironi di mana kita mengalami ketergantungan pangan, padahal iklim kita teratur, tanah kita telah dianggap sebagai tanah surga hingga "tongkat dan batu pun jadi tanaman". Yang terjadi, bukan hanya keju, tapi singkong pun kita impor.

Demi mimpi dan cita-cita bersama, semua persoalan ada baiknya dihadapi dengan pertimbangan kesejahteraan dan kebudayaan, selain pertimbangan politik, ekonomi, dan keamanan. Berbagai masalah dalam negeri hingga masalah daerah khusus dan wilayah perbatasan merupakan tantangan yang harus diatasi secara tuntas. Ini penting demi terciptanya kehidupan kebangsaan tanpa gangguan. ***