Ancaman Bencana
Perlu Antisipasi
Rabu, 16 November 2011
INDONESIA merupakan negara rawan bencana. Letak geografis negeri kepulauan yang berada di antara lempengan besar bumi, berakibat sebagian besar Nusantara berpotensi dilanda bencana alam. Tidak hanya Aceh, Sumatera Barat, atau Wasior di Papua yang rawan dilanda bencana, tetapi Jakarta pun sebagai ibu kota negara kerap tak mampu menghadapi gangguan alam, ditenggelamkan banjir.
Nusantara yang terbentang dari barat ke timur ini tak pernah henti dilanda beragam bencana-meletusnya gunung berapi, gempa, longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, banjir bandang, banjir, hingga tsunami. Kerakusan manusia yang tanpa peduli merusak alam menambah parah kondisi negeri, hingga bencana pun berlipat ganda.
Berbagai daerah akhir-akhir ini menghadapi musibah silih berganti. Kabupaten Pesisir Selatan (Sumbar), Kabupaten Kerinci (Jambi), Kabupaten Bandung (Jabar), dan Kota Semarang (Jateng) dilanda banjir, dan beberapa hari terakhir Jakarta, Bogor, juga mulai disirami hujan dalam kapasitas cukup besar. Beberapa wilayah di Jakarta bahkan sudah kerap digenangi banjir.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sri Woro Harijono usai menghadiri rapat antisipasi banjir di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (14/11), bahkan mengisyaratkan bahwa ancaman banjir di Indonesia cukup serius. Bahkan pada awal tahun 2012 yang tinggal satu setengah bulan lagi, Indonesia diperkirakan dilanda banjir besar seperti dialami Bangkok dan beberapa kota di Thailand.
Lalu apa yang dilakukan pemerintah? Meski para pejabat negara selalu mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak panik, dengan alasan pemerintah pusat dan daerah telah melakukan langkah antisipasi, nyatanya berbagai bencana tetap saja menimbulkan kerugian amat besar, bahkan tak sedikit korban tewas. Penanganan yang tidak padu, berjalan sendiri-sendiri, membuat antisipasi atau penanganan bencana tidak maksimal.
Tidak jelasnya pihak atau lembaga yang bertanggung jawab menerjemahkan informasi cuaca menjadi analisis dampak, atau siapa yang menindaklanjuti peringatan yang dikeluarkan BMKG, membuat tidak ada pihak yang berbuat nyata dalam mengantisipasi kemungkinan bencana yang timbul. Bahkan dalam menangani bencana pun pemerintah kerap terlambat turun memberikan bantuan. Setiap ada bencana selalu saja masyarakat yang turun lebih dulu, atau Palang Merah Indonesia.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dibentuk khusus untuk menanggulangi bencana sering terlambat bertindak. Bahkan ada kesan, keberadaan BNPB membuat "kagok" Kementerian Sosial (Kemensos), bahkan juga Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra). BNPB seolah memiliki hak istimewa, melebihi Kemensos dan Kemenko Kesra. Akibatnya target yang hendak dicapai tidak mencapai sasaran. Perlu penelitian, jangan-jangan BNPB hanya memperpanjang birokrasi.
Dalam menangani ancaman bencana, saatnya pemerintah pusat dan daerah serius melakukan antisipasi. Ancaman bencana begitu besar, termasuk banjir yang mengancam Jakarta, tidak cukup dihadapi BNPB, tetapi harus dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ingat, bencana yang melanda memiliki efek berantai, termasuk ancaman kekurangan pangan. Karena itu, bencana tidak boleh dihadapi secara terkotak-kotak, dibagi antara urusan pusat dan daerah, tetapi dihadapi secara terkoordinasi di bawah satu komando.***
|
|
