Suara Karya Online

Kehidupan ekonomi nasional kita tahun depan tampaknya tak terlalu menjanjikan, dalam arti tidak sarat gairah menyala-nyala. Paling tidak, kondisi ekonomi nasional tahun depan menuntut kerja ekstra keras, program inovatif, dan kebijakan berani.

Memang, kinerja ekonomi nasional tahun ini secara keseluruhan relatif mengesankan dibanding kondisi tahun 2010. Sesuai laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini hampir pasti mencapai target 6,5 persen yang dibidik pemerintah.

Atas dasar itu pula, pemerintah pun sudah menyiratkan sikap optimistis mengenai kehidupan ekonomi nasional pada tahun depan. Sikap tersebut tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan mencapai 6,7 persen.

Tetapi, jangan lupa, kondisi ekonomi global-faktor yang banyak berpengaruh terhadap geliat ekonomi nasional - belum juga menunjukkan gelagat membaik. Krisis utang di Eropa, terutama, masih menjadi faktor yang mencemaskan karena belum menemukan titik terang menyangkut pemecahannya. Bahkan sejumlah negara Eropa sangat mungkin mengalami gagal bayar-faktor yang bisa kian mengguncang keuangan dunia.

Kalaupun tak sampai membuat Eropa mengalami gagal bayar, krisis utang itu potensial terus menekan nilai tukar dolar sebagai mata uang global. Juga potensial membuat harga aneka komoditas di pasar dunia cenderung bergejolak, Implikasinya niscaya tak terkecuali berimbas pula terhadap ekonomi nasional. Dalam konteks itu, kesinambungan kinerja bagus ekonomi nasional belakangan ini pun boleh jadi terhambat atau bahkan terputus.

Di sisi lain, kegiatan investasi di dalam negeri juga masih terkendala sejumlah faktor. Sebut saja, antara lain, dukungan infrastruktur yang tidak memadai, layanan birokrasi yang masih saja berbelit, praktik suap/korupsi yang terus merajalela, juga penegakan hukum yang tetap saja pilih-pilih bulu. Kalau saja semua itu tak segera memperoleh tindak penanganan melalui kebijakan yang berani dan konsisten, niscaya kegiatan investasi di dalam negeri ini sulit bisa jauh membaik.

Dalam kaitan itu, penilaian institusi global bahwa investment grade kita membaik tak serta-merta menjadi jaminan bahwa kegiatan investasi di dalam negeri bakal menjadi lebih baik. Bagaimanapun, investment grade hanya salah satu parameter. Investemt grade hanya merujuk pada aspek keamanan untuk berinvestasi. Nah, di mata institusi global, kegiatan investasi di Indonesia kini relatif tidak berisiko karena peringkat utang kita menurun.

Tetapi, di sisi lain, sulit untuk menyatakan bahwa kegiatan investasi di negeri kita sudah nyaman. Itu tadi, karena sejumlah faktor masih menghambat. Terlebih lagi upaya serius ke arah penanganan hambatan-hambatan investasi ini belum terlihat optimal dilakukan pemerintah. Bahkan reformasi birokrasi yang semula dibangga-banggakan pemerintah pun ternyata lebih merupakan pepesan kosong. Birokrasi tetap saja tampil sebagai benalu bagi kegiatan investasi.

Reformasi birokrasi, dalam konteks itu, lebih cenderung sekadar bermakna pelipatgandaan remunerasi pegawai. Sementara soal etos kerja, sikap mental, dan komitmen moral mereka sebagai pelayan masyarakat belum juga banyak berubah. Reformasi birokrasi ternyata tak serta-merta mengikis kinerja buruk pegawai.

Karena itu, bagaimana mungkin bisa mengharapkan kehidupan ekonomi nasional kita tahun depan bisa bergairah menyala-nyala. Motor pertumbuhan tampaknya masih saja sektor konsumsi seperti selama ini, bukan investasi.

Walhasil, kehidupan ekonomi nasional tahun depan bisa menjanjikan kalau pemerintah, terutama, bekerja ekstra keras, inovatif dalam menebar program, serta berani menanggalkan kebijakan populis. Mungkinkah?***