Suara Karya Online

JIKA ingin menyaksikan hukum di negeri ini benar-benar gerak cepat dan dalam waktu singkat menetapkan vonis, datanglah ke pengadilan dengan terdakwa rakyat kecil. Tapi apabila ingin melihat hukum terseok-seok, mentok sana mentok sini, datanglah ke pengadilan yang menjadikan para petinggi, orang-orang berduit, atau penjahat kelas kakap sebagai terdakwa. Saran di atas terkesan begitu nyeleneh, tapi itulah fakta. Kejadian yang kerap kita dengar dan baca di berbagai media massa.

Kita memang tidak perlu susah-susah membuktikan kebenaran pendapat di atas. Kenyataannya kisah-kisah pengadilan yang cepat memvonis rakyat kecil dan terseoak-seok menghadapi kasus yang melibatkan "orang besar" hampir setiap hari bisa didapatkan. Ada kasus sandal jepit dengan terdakwa siswa SMK di PN Palu, Sulteng, dan sebelumnya kisah Nenek Minah, warga Desa Darmakraden, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang divonis di PN Purwokerto, Banyumas, karena dituduh mencuri buah kakao (cokelat) milik perkebunan PT Rumpun Sari Antan. Dan banyak kasus lain yang menyedihkan sekaligus menggelikan.

Apabila diibaratkan sebagai pedang, maka pedang (hukum) Indonesia hanya berani pada rakyat kecil, pada orang-orang miskin papa yang seharusnya diayomi, dilindungi, dan dijamin kesejahteraan mereka oleh pemerintah. Kisah-kisah sedih itu berlanjut di semua sektor penegak hukum, seperti adanya penganiayaan terhadap anak di tahanan kepolisian hingga tewas, yang kemudian diklaim merupakan korban bunuh diri seperti terjadi di sel Polsek Sijunjung, Sumatera Barat.

Tetapi bagaimana menghadapi kalangan atas, pejabat-eksekutif, legislatif, yudikatif? Ternyata pedang hukum menjadi tumpul. Bukti untuk itu juga banyak. Tidak tuntas-tuntasnya kasus cek pelawat terkait terpilihnya Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI yang melibatkan banyak anggota DPR dan Nunun Nurbaeti, kemudian tak selesainya kasus suap Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang yang melibatkan banyak "orang besar" bukti yang sangat jelas.

Masih banyak contoh, termasuk beberapa kasus yang terkesan tak lagi diseriusi, seperti kasus Bank Century, rekening gendut perwira Polri, kasus pajak, dan banyak lainnya. Walau pimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diganti, dan ketua barunya Abraham Samad di awal kepemimpinan, Desember 2011, berjanji tidak akan ada kasus yang dipetieskan di lembaga yang dipimpinnya, nyatanya kasus-kasus yang ditangani KPK masih berjalan lamban.

Tidak salah jika ada pendapat bahwa menghadapi kasus besar yang melibatkan kalangan "atas", hukum kerap menjadi tumpul, berada di tengah kebingungan. Meski hari demi hari kasus-kasus tersebut mulai terurai, memunculkan siapa-siapa saja yang terlibat, penegak hukum seperti kebingungan. Saling melindungi yang telah terbangun antara para koruptor dan gengnya sulit ditembus, dan pada akhirnya wajar membuat masyarakat apatis dan tidak terlalu berharap kasus-kasus korupsi/suap besar, bisa diselesaikan secara hukum.***