Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan pintu masuk Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara, melumpuhkan akses menuju dan dari kawasan KBN, Kamis (20/1).

Buruh menuntut agar upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dikoreksi dari 5 persen menjadi 20 persen di atas upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2012 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 1.529.150.

Sepekan lalu, demo serupa juga digelar para buruh di KBN. Selain berunjuk rasa, para buruh juga mogok kerja sehingga kegiatan produksi pada 98 pabrik yang ada di KBN lumpuh.

Akibat aksi mogok kerja satu hariitu, para pengusaha yang tergabung dalam Korean Garment Association (Koga) menaksir kerugian mencapai 1 juta dolar AS. Itu baru terbatas untuk industri garmen. Jika ditambah dengan semua industri di KBN, maka total kerugian mencapai 2 juta dolar AS.

Menurut Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Indonesia Bayu Murnianto, demo digelar kembali untuk mendesak pemerintah agar bersedia mengoreksi UMSP menjadi 20 persen. "Dari informasi yang kami peroleh, pemerintah sedang rapat menetapkan UMSP di Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta," kata Bayu.

Kalau pemerintah tak juga memenuhi tuntutan buruh, lanjut Bayu, maka buruh akan kembali mogok kerja. "Kami akan melakukan hal yang sama seperti sepekan lalu dan hari ini," kata Bayu.

Sementara itu ribuan buruh Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menutup tujuh akses pintu tol kawasan industri hingga mengakibatkan kepadatan lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek maupun sejumlah jalan utama setempat, Kamis. Aksi unjuk rasa itu berlangsung sejak pukul 15.00 WIB.

Massa memblokade akses pintu tol menggunakan puluhan sepeda motor yang dibiarkan berjajar di badan jalan.

Akibatnya, terjadi kepadatan hingga 3 kilometer di Jalan Industri arah kawasan Industrio Lippo Cikarang dan Jababeka 1 dan 2.

Ketua Buruh Bekasi Bergerak Obon Tabroni, mengatakan sekitar 20.000 dari empat serikat pekerja setempat melumpuhkan kawasan industri di Cikarang terkait sikap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) setempat yang tak melaksanakan kesepakatan.

Menurut dia, aksi buruh itu diakibatkan pihak Apindo yang batal menandatangani perjanjian akan menarik gugatannya di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Bandung terkait pengesahan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2012 yang sedianya dilakukan Kamis kemarin.

Kesepakatan Apindo akan mencabut gugatannya itu didapat berdasarkan hasil pertemuan tiga pihak antara perwakilan buruh, Apindo, dan Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Minggu (15/1), di Hotel Sahid, Jakarta.

"Dengan tidak dicabutnya gugatan terhadap gubernur Jawa Barat itu, seluruh pengusaha tidak akan membayar UMK 2012 sebelum ada putusan hukum," katanya.

Sementara, melalui SK Gubernur Jabar NO.561/Kep.1540-Bansos/2011 yang menetapkan UMK Bekasi sebesar Rp 1.491.866,-,Upah kelompok II Rp 1.715.645,- dan Kelompok I Rp 1.849.913,- melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Aksi buruh di Bekasi ini berakhir Rabu petang sekitar pukul 17.00 WIB, setelah pihak Apindo memenuhi tuntutan buruh untuk mencabut gugatan itu. (Yon Parjiyono)