Suara Karya Online

MENGHARAPKAN pemerintah betul-betul berpihak kepada buruh seperti suatu yang mustahil, karena dalam upaya mempertahankan investor agar betah menanamkan modal di Nusantara, pemerintah tentunya harus memberikan kemudahan dan keistimewaan dalam hal-hal tertentu kepada pengusaha. Namun ,menekan buruh hingga titik nadir juga tak mungkin, sebab buruh membutuhkan batasan-batasan minimal upah untuk memenuhi kebutuhan.

Jelas tidaklah manusiawi bila buruh menerima gaji di bawah kebutuhan hidup layak. Sebab, sangat tidak masuk akal bila seorang buruh tak mampu memenuhi keperluan dasarnya, makan dan minum, dari upah yang diterima. Kejam bila suatu perusahaan hanya menguras tenaga buruh, sementara upah yang diberikan jauh dari memadai atau di bawah kebutuhan minimal.

Rendahnya upah yang diterima menjadi alasan buruh di berbagai daerah akhir-akhir ini melakukan aksi. Mereka menuntut perusahaan memberikan upah layak. Sebaliknya, pihak pengusaha tetap berpegang dengan besaran upah yang diberikan dengan berbagai alasan, termasuk alasan beban perusahaan. Maka terjadilah jalan buntu. Buruh menyikapi dengan unjuk rasa atau demo, perusahaan pun bersikeras.

Kondisi tidak mau saling mengalah itulah yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Pekan lalu, di Cibitung atau di kawasan industri Cikarang, ribuan buruh unjuk rasa. Bukan saja kegiatan perusahaan terhenti, melainkan keseharian masyarakat sekitarnya terganggu. Jalan tol Jakarta arah Cikampek macet total. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, persisnya di Kawasan Berikat Nusantara Cilincing, hal serupa juga terjadi beberapa hari lalu. Bulan lalu di Batam, Kepulauan Riau, buruh bahkan bentrok dengan aparat.

Pemerintah seharusnya turun tangan, berusaha secara maksimal menjadi penengah. Memang tidak perlu memihak kepada buruh, tetapi pemerintah harus betul-betul mengkaji berapa seharusnya upah layak buruh di suatu daerah/provinsi dan meyakinkan pengusaha tentang upah yang layak tersebut.

Ingat, masalah tenaga kerja terkait upah buruh bukan hal baru. Tidak hanya kawasan industri di Jakarta dan Jawa Barat yang memperlihatkan perseteruan antara buruh dan pengusaha, tetapi juga terjadi di tempat lain, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di beberapa provinsi lainnya. Ketidakcocokan itu jelas mengganggu produktivitas.

Tidak ada jalan lain, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) harus berperan aktif. Menakertrans Muhaimin Iskandar dituntut betul-betul berupaya memediasi dan mencari jalan keluar terkait upah buruh atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dituntut para buruh. Berupayalah agar lahir suatu kesepahaman antara buruh atau Aliansi Serikat Buruh dan para pengusaha (Apindo).

Perbedaan persepsi, termasuk dalam pola penghitungan upah harus dicarikan jalan tengah. Masalah upah (minimal) setiap wilayah/provinsi segera dituntaskan jika tak ingin gonjang-ganjing terus terjadi antara buruh dan pengusaha. Pemerintah juga harus mampu menjadi penengah yang bijak. Jangan rugikan buruh, apalagi berdasarkan catatan Bank Dunia tahun 2011, gaji buruh di Indonesia masih lebih murah dibanding buruh di China dan Vietnam.***