Suara Karya Online

Sabtu, 25 Mei 2013

HARIAN UMUM SUARA KARYA
DITERBITKAN OLEH:
PT SUARA RAKYAT MEMBANGUN
SURAT IZIN: KEPUTUSAN MENPEN NOMOR
070/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986,
TANGGAL 1 MARET 1986

Perintis:
Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani, Sapardjo

Penasihat:
Aburizal Bakrie, M Jusuf Kalla,
Akbar Tandjung

Pemimpin Umum:
Airlangga Hartarto

Wakil Pemimpin Umum:
Lalu Mara Satriawangsa

Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab:
Ricky Rachmadi

Wakil Pemimpin Redaksi:
Kodrat Wahyu Dewanto

Redaktur Pelaksana:
Djunaedi Tjunti Agus

Wakil Redaktur Pelaksana:
Asep Yayat, Victor A Simandjuntak

Dewan Redaksi:
Ricky Rachmadi (Ketua),
Kodrat Wahyu Dewanto,
Djunaedi Tjunti Agus,
Asep Yayat,
Victor A Simandjuntak

Kepala Badan Litbang dan
Pengembangan Usaha:
Tiara Tohir

Redaktur Senior:
Bambang Soesatyo

Redaktur:
Sabpri Piliang, AAGDWA Ariwangsa, Ami Herman,
B Pudja Rukmana, Dwi Putro Agus Asianto, Mohamad Guntur S,
Kentos Reza Artoko, Yudiarma, Jimmy Ratu Radjah

Wakil Redaktur:
Lerman Sipayung, Laksito Adi Darmono, Yon Parjiyono,
Syamsudin Walad, Abdul Choir, Agus Haryanto,
Andry Bey Rusmanto, Indra D Himrat,
Budi Seno P Santo, Rully Ariefandi

Staf Redaksi:
H Singgih Budi Setiawan, Nunun Nurbaiti, Tri Wahyuni, Devita Dahlia,
Wilmar Pasaribu, Hanif Sobari, Joko Sriyono,
Sadono Priyo, Silli Mela Novi, Syamsuri S, Wem Fauzi, Muhamad Kardeni,
Nefan Kristiono, Andira, Sugandi, Hedi Suryono, Tri Handayani,
Kartoyo DS, Bayu Legianto, Feber Sianturi

Kontributor:
Ashari Nasution, Markon Piliang (Jakarta), Agus Dinar (Bandung),
Wahyudi HR, Pudyo Saptono (Semarang), Bambang Sugiarto (Yogyakarta),
Endang Kusumastuti (Solo), Manahan Tampubolon (Medan), Adrizas (Pekanbaru),
Chairul Ishar Wisnu (Serang), Hedi Suhaedi (Sukabumi), Tarwono (Bogor),
Windrarto (Depok), Yacob Nauli (Sorong), Bonne Pukan (Kupang),
Darwis Kusi (Makassar), Dina Kristina (Bandar Lampung), Kusyana (Indramayu), Muhajir (Bekasi)

Tim Penyunting Bahasa:
Wahiduddin (Wakil Kepala Bagian)
Sonny Heru Kusumo (Staf)

Kabag Pracetak:
Kusyanto

Wakil Kabag Pracetak:
Budi Pitoyo

Staf Pracetak:
Sugiyo, Suharno Glinka,
Sugeng Pramono, Chotimah,
Pramuji, Chaliri CH,
Harno

Staf SK Online:
Ari Wibowo, Elma Efly, Atim

Pemimpin Perusahaan:
Rakhmat Junaedi

Wakil Pemimpin Perusahaan:
Ph Ateng Winarno

Pemasaran & Iklan:
Manaek Sinaga

Sirkulasi dan Distribusi:
St N Haryaka

Keuangan:
Chairul Wahid

Alamat Redaksi & Tata Usaha:
Jalan Bangka Raya No 2
Kebayoran Baru Jakarta 12720
Telp: 7191352 dan 7192656
Faksimil: 71790746

e-mail: redaksi@suarakarya-online.com
Bagian Iklan: Telp: 7182270/71
Faksimil: 7182271

Pengaduan Dan Permintaan Langganan:
Telp: 7192656 - 7191352

Tarif Iklan Koran:
Hitam Putih: Umum Rp 39.000,-
Duka Cita: dari Keluarga Rp 29.000,-
dari Perusahaan Rp 33.000,-
Khusus 1 kolom X 100 mm Rp 33.000,-(per mmk), Mini: Rp 33.000,-/baris
Warna: 1 warna spot harga Rp 41.000,-
2 warna spot harga Rp. 45.000,-
Separasi warna (full colour) Rp. 55.000,-
Halaman I Rp 125.000,- (per mmk).

Tarif iklan belum termasuk PPN 10 persen

Bank Mandiri Kebayoran Baru No 126-007 4000349.
Giro Pos No 12745.

ISSN 0215-3130

Isi diluar tanggung jawab Percetakan

ooOoo

Hukum

Games

Pentas


	KASUS SUAP Berkas Luthfi Batal Dilimpahkan
	PENCUCIAN UANG CENTURY Tiga Terdakwa Dituntut 7 Tahun
	Kilas Hukum Direktur Master Steel Jadi Tersangka
	TERORISME Dua Terdakwa Dituntut 8 dan 5 Tahun Penjara
	KORUPSI IM2 Kerugian Negara Dinilai Tak Pasti
	UJI MATERI Keputusan KPK Tetap Kolektif Kolegial
	KASUS SUAP DAGING IMPOR Sesmentan "Tunduk" kepada Luthfi
	LEGISLASI Empat RUU Perpanjang Usia Rezim
	Kilas Hukum Periksa Pimpinan Eks BPPN
	SUAP PEGAWAI PAJAK Saksi: Dua Tersangka Memang "Anak Nakal"
	PENYERANGAN LAPAS 12 Tersangka Segera Disidangkan
	PENGADILAN TIPIKOR MA Akui Kesulitan Dapatkan Hakim Ad Hoc
arsip

	PEMILU LANGSUNG Pilkada Ikut Menyuburkan Praktik Korupsi
	Pelaku Kejahatan Dihukum Setimpal
	Kilas Hukum Bupati Bandung Barat Dipanggil Paksa
	Industri Baja Jepang Berencana Balas Tindakan AS
arsip

UU KEMENTERIAN NEGARA
BPK Didesak Ikut Ajukan Uji Materi

Senin, 19 Maret 2012

JAKARTA (Suara Karya): Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mendorong Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ikut ambil bagian dalam uji materi Kementerian Negara yang menentang adanya jabatan wakil menteri (Wamen) yang kini ditangani Mahkamah Konstitusi. Selaku lembaga audit, BPK berkepentingan karena Wamen saat ini sebagai jabatan yang baru dalam struktur pemerintahan menyedot APBN yang mencapai kisaran Rp 1,2 triliun pertahun.

"Itu perlu dilakukan BPK karena keberadaan Wamen yang menjadi salah satu objek audit keuangan Negara masih juga tidak jelas dan tidak sah keberadaannya dari sisi perundang-undangan sehingga tidak kesulitan melakukan audit," kata Iskandar melalui rilis yang diterima redaksi, Minggu (18/3).

Saat ini, MK sedang melakukan pemeriksaan atas permohonan uji materi dari Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) terhadap Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Alasan pemohon, hal ini bertentangan dengan konstitusi yang tidak mengenal adanya wakil menteri. Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang dijadikan pijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengangkat wakil menteri dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Iskandar, BPK tak perlu takut melakukan uji materi karena ini menyangkut kepentingan menyelamatkan uang negara dan mempertegas status hukum jabatan Wamen. Apalagi sebelumnya, kata dia, Presiden pernah mengajukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan BPK terkait divestasi saham Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke MK.

"Dorongan agar BPK menyiapkan uji materi tidaklah berlebihan dan tidak melanggartata krama antar Lembaga Tinggi Negara terhadap instrumen sebagai Lembaga Tinggi Negara karena presiden juga pernah melakukannya," katanya.

Dikatakan pula Iskandar, peran BPK menempuh uji materi UU Kementerian Negara adalah suatu implementasi dari fungsi BPK dalam melakukan pembenahan terhadap kinerja audit terkait tatacara dalih penggunaan uang Negara.

"Itu juga sekaligus berguna untuk menghindarkan institusi BPK dari model kinerja yang salah sehingga bermuara pada rusaknya tingkat kepercayaan publik kepada BPK," ucap dia. (Jimmy Radjah)

Politik | Hukum | Ekonomi | Metropolitan | Nusantara | Internasional | Hiburan | Humor | Opini | About Us

Copy Right ©2000 Suara Karya Online
Powered by Hanoman-i