Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): DPR mengingatkan para hakim untuk tidak melakukan mogok sidang hanya karena persoalan minimnya kesejahteraan.

Sebab, jika hakim di seluruh Indonesia melakukan mogok sidang, dampaknya akan sangat luas, karena persidangan akan terhenti, dan hal ini menyangkut waktu, baik masa persidangan maupun masa penahanan seseorang. Imbasnya, akan banyak tahanan yang bebas demi hukum karena sudah habis masa persidangan.

Demikian dikemukakan anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Rindhoko, kepada Suara Karya di Jakarta, Rabu (11/3).

"Persoalan kesejahteraan kan bisa dibicarakan dengan pihak-pihak terkait. Dan di sini, Mahkamah Agung harus segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait persoalan tersebut," ujar Rindhoko.

Meski demikian, ia mendukung perjuangan hakim yang menuntut direalisasikannya perbaikan kesejahteraan hakim. Bahkan Rindhoko mendesak pemerintah untuk memperhatikan keluhan hakim terkait soal besaran gaji dan tunjangannya.

"Ini adalah tanggungjawab pemerintah. Soal keluhan mereka, tentu kita harus dukung meskipun tidak harus dilakukan melalui mogok sidang. Makanya, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret, karena jika hakim melakukan mogok, tentu dampaknya akan sangat luas," ujarnya menambahkan.

Dalam peraturan perundang-undangan, hakim adalah pejabat negara yang penghasilannya harus disesuaikan dengan jabatan dan masa kerjanya. Selama ini penghasilan hakim memang dinilai terlalu minim, padahal tugas yang diemban hakim sangatlah berat, karena menyangkut nasib orang.

"Saya kira memang harus diperbaiki kesejahteraan hakim itu. Saya mendengarnya juga cukup miris kalau ada hakim yang mencari uang sampingan dengan mengojek atau menyambi pekerjaan lainnya," ujarnya lebih lanjut.

Artinya, kata dia, para hakim yang berniat melakukan mogok sidang harus memikirkan segala konsekuensi yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan harapan publik.

Pernyataan hampir sama dikemukakan anggota DPR dari Fraksi Golkar, I Gusti Ketut Adhiputra. Ia mengatakan, seorang hakim sebaiknya berpikir ulang untuk melakukan mogok sidang secara nasional. Persoalan kesejahteraan, menurut Gusti, sudah diatur dalam undang-undang sudah disepakati bersama.

"Tuntuan hakim agar kesejahteraannya diperbaiki, saya pribadi mendukungnya. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang. Tinggal bagaimana pemerintah merealisasikannya. Ini adalah tanggungjawab Mahkamah Agung dan pemerintah. Kalau mahkamah Agung mengatakan bahwa tambahan anggaran yang sebesar Rp 405,1 miliar itu bukan untuk kesejahteraan hakim, saya kira harus dikaji lagi," ujarnya.

Seharusnya, kata Gusti, Mahkamah Agung jeli dan memahami bahwa anggaran itu termasuk di dalamnya untuk kesejahteraan hakim. Persoalan ini, kata dia, merupakan kesalahan finalisasi dalam pembahasan Rancangan UU (RUU).

"Ini adalah kesalahan saat finalisasi pembahasan RUU, sehingga Mahkamah Agung melakukan penafsiran yang berbeda. Karenanya harus ada penegakan dalam UU melalui perubahan atau revisi," ujarnya menambahkan.

Terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta para hakim mengirim surat permohonan untuk penyesuaian gaji sehingga dapat diproses lebih lanjut.

"Mungkin lebih baik kalau seandainya mengirimkan surat dulu tentang permohonan untuk penyesuaian gaji itu, supaya bisa diproses oleh Menpan dan RB (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) ataupun Kemenkeu," kata Agus.

Ia mengatakan, perlu ada pertemuan khusus terkait penyesuaian gaji hakim tersebut guna mencari solusi dan alternatif pembiayaannya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar usai bertemu dengan pimpinan Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, Rabu, mengaku sulit untuk menyesuaikan gaji para hakim pada 2012 sebab tidak ada pos anggaran tersebut dalam APBNP 2012.

"Ketika saya berbincang dengan Wakil Menteri Keuangan, ternyata sulit untuk melaksanakan upaya tersebut pada tahun ini," katanya.

Ia menambahkan, tuntutan kesejahteraan yang diperjuangkan para hakim baru bisa terlaksana pada 2013. "Saya katakan 90 persen baru bisa terlaksana pada 2013 nanti," katanya. (Sugandi/Ant)