Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Fraksi Partai Golkar berkomitmen untuk membangun sistem politik di Indonesia menjadi lebih baik dan sesuai dengan amanat konstitusi. Hal itu yang menjadi alasan bagi partai berlambang pohon beringin ini mempertahankan pendapatnya saat dilakukannya pengambilan suara (voting) dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu terkait poin mengenai konversi kursi. Dalam kaitan ini, Fraksi Partai Golkar mengusung perhitungan sistem Webster.

Dalam Rapat Paripurna DPR di gedung DPR, Kamis (12/4), Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan RUU tentang Pemilihan Umum setelah sempat ditunda Kamis (13/5) dini hari. Voting dilakukan terkait rumusan penghitungan kursi metode kuota atau metode divisor varian Webster dan parpol yang berhak diikutkan dalam penentuan perolehan kursi, secara nasional atau berjenjang.

Setelah melalui voting per fraksi, akhirnya metode kuota menang dengan dukungan 342 suara, sementara metode divisor varian Webster hanya meraih 188 suara.

Opsi kuota murni didukung oleh Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura. Sementara metode divisor varian Webster hanya disokong oleh Fraksi Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Pilihan Fraksi PKS yang akhirnya mendukung pilihan Fraksi Partai Demokrat membuat ruang rapat paripurna sempat riuh dengan suara cemooh.

Pada voting yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi juga sempat alot dan melalui lobi. Akhirnya, voting pun ditempuh.

Alternatif pertama, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Alternatif kedua, bagi partai pemilu yang tidak memenuhi 3,5 persen, tetap diperhitungkan apabila sekurangnya memperoleh suara 4 persen di provinsi dan kabupaten/kota sebesar 5 persen. Akhirnya, hasil voting adalah 343 suara setuju dengan alternatif pertama dan 187 suara untuk alternatif kedua.

Sementara itu, beberapa poin krusial yang telah disepakati, yakni pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi.

Setya Novanto mengatakan, Fraksi Partai Golkar menyadari kualitas pemilu akan sangat menentukan bangunan demokrasi dan desain politik nasional. Atas dasar itulah, Partai Golkar memperjuangkan sistem pemilu dalam kerangka konsolidasi dan penataan sistem politik nasional yang lebih baik.

"Kami telah berusaha memperjuangkan perbaikan sistem politik melalui RUU Pemilu, tetapi tarik-menarik kepentingan politik menyebabkan tidak semua visi Partai Golkar dapat dicapai. Kami menyadari, ternyata masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk meyakinkan pihak-pihak lain dalam memandang kepentingan nasional," katanya.

Menurut Setya, Fraksi Partai Golkar menginginkan DPR hasil Pemilu 2014 lebih efektif dalam mengambil keputusan dengan melakukan penyederhanaan partai politik secara demokratis melalui pemilihan umum. Sikap Fraksi Partai Golkar ini sebenarnya sama dengan sikap yang awalnya diambil oleh pemerintah demi menata kehidupan demokrasi yang lebih menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, PDI Perjuangan menargetkan memenangi Pemilu Legislatif 2014 dengan UU Pemilu yang baru disahkan. "PDIP menyiapkan diri untuk siap menghadapi pemilu dengan UU Pemilu yang baru disahkan karena sudah disepakati kita ikut dan taat dengan aturan itu," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani.

Menurut Puan, usulan PDIP dalam pembahasan di Pansus RUU Pemilu dan forum lobi sangat jelas dalam upaya memperbaiki sistem pemilu dan pendidikan politik melalui partai politik.

"Usulan kami dalam rangka penguatan sistem presidensial untuk penguatan NKRI, tapi pola pikir kami berbeda dengan fraksi-fraksi. Ini bukan soal menang-kalah atau ego dalam Rapat Paripurna DPR, tapi kami mencoba memberikan pendidikan politik dalam rangka penguatan sistem presidensial ke depan," tuturnya.

Menurut Puan, proses pembahasan UU Pemilu bukan soal kalah-menang, tapi mencoba bersikap dalam memperbaiki sistem politik ke depan, tidak serba instan. "Tidak jeruk makan jeruk di internal, tidak hanya di PDIP, tapi bagi seluruh partai peserta pemilu," katanya.

Anggota DPR Arif Wibowo pesimistis terhadap perbaikan parlemen di Indonesia pada masa mendatang. Hal ini terkait dengan tidak adanya perubahan krusial pada Undang-Undang Pemilu 2014. Seperti diketahui, sepanjang proses pembahasan RUU Pemilu itu Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDIP mengusung kenaikan parliamentary threshold sebesar 5 persen dan perhitungan konversi sistem Webster.

"Dari awal, kami berkeinginan untuk menciptakan sistem presidensial yang efektif dan berbasis multipartai sederhana. Tapi, dengan kesepakatan saat ini, tentunya keinginan itu tidak akan tercapai," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan, rumitnya pembahasan RUU Pemilu di DPR disebabkan tidak adanya design blue print Undang-Undang Pemilu yang bisa digunakan untuk jangka panjang. Maka, setiap lima tahun sekali Undang-Undang Pemilu selalu berubah-ubah.

"Setiap lima tahun selalu ada kisruh pembahasan UU Pemilu yang alot dan menyita perhatian banyak pihak," kata Irman Gusman di sela-sela diskusi Perubahan Nama DPD menjadi Senat di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/4).

Menurut Irman, tidak adanya blue print desain Undang-Undang Pemilu untuk jangka panjang, membuat pembahasan UU Pemilu selalu bertele-tele.

Di tempat yang sama, Direktur Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sabastian Salang mengatakan, alotnya pembahasan RUU Pemilu merupakan gambaran kompromi politik para elite semata. (Tri Handayani/Kartoyo DS/Rully)