Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya mengirimkan tanda atau isyarat kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mundur dari koalisi dengan berkali-kali tidak mengundang menteri asal PKS dalam rapat kabinet.

Selain itu, PKS juga beberapa kali tidak diundang untuk menghadiri rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol Pendukung pemerintah SBY dan Boediono.

Pendapat itu dikemukakan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, pengamat politik Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, dan Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, secara terpisah di Jakarta, Senin (16/4).

"PKS seharusnya menjunjung tinggi harga diri sebagai partai terhormat. Kalau sudah tak diinginkan lagi, ya lebih baik mundur. Ini sudah menyangkut martabat partai," kata Ray Rangkuti.

Dia mengingatkan PKS dan Partai Demokrat segera mengambil tindakan dan tidak berlama-lama saling "pasang kuda-kuda". "Ini bisa mengganggu pemerintahan dan merusak sistem keseimbangan kekuasaan," ujarnya.

"Presiden SBY sebenarnya tersandera dalam situasi ini. Karena itu, situasi ini tidak boleh terlalu lama didiamkan. PKS harus tahu diri karena sudah berkali-kali tidak diajak rapat di kabinet dan Setgab," kata Ray. Sebaliknya, menurut dia, PKS tak akan mundur dari koalisi sampai SBY mengucapkan kata percerian kepada mereka.

Hal senada juga disampaikan Sabastian Salang. Dia mengatakan, Presiden harus berani mendepak PKS karena PKS bisa menjadi bumerang bagi SBY dan Partai Demokrat. Apalagi, belakangan ini PKS tidak pernah lagi dilibatkan dalam rapat kabinet dan rapat anggota Setgab.

"Saya kira SBY tidak perlu takut mengeluarkan PKS dari koalisi karena PKS bisa menjadi bumerang," kata Sabastian Salang.

Sementara itu, Sutan Bhatoegana mengatakan, untuk mengatasi masalah PKS, Partai Demokrat memiliki tiga opsi. Pilihan pertama, PKS dikeluarkan dari koalisi. Kedua, diminta mengundurklan diri, dan ketiga diberi sanksi berupa pengurangan menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Tapi, opsi ketiga ini memang pernah disampaikan PKS pada waktu reshuffle beberapa waktu lalu. Mereka mengancam akan keluar dari Setgab kalau menterinya dicopot satu. Sayangnya, itu tidak terbukti," kata Sutan Bhatoegana.

Dengan demikian, menurut dia, Partai Demokrat mempersilakan PKS untuk menentukan jalannya sendiri. apakah akan dikeluarkan, mundur, atau diberi sanksi.

"Tetapi, kami di Partai Demokrat tidak ingin menyakiti hati siapa pun. Karena itu, kami lebih memilih opsi mempertahankan PKS, tapi memberinya sanksi dengan mengurangi menterinya. Kalau begitu kan fair namanya," ujar Sutan lagi.

Meski demikian, Sutan membantah SBY disebut lemah dan lamban dalam menyelesaikan masalah PKS. "Pak SBY ini tipikalnya memang tidak mau didorong-dorong apalagi dipaksa-paksa. Dia akan menentukan keputusannya sendiri," katanya.

Jadi, menurut dia, tunggu saja, dalam bulan ini juga PKS akan dipanggil. "Di situlah nanti akan dibicarakan bagaimana masa depan PKS. Semuanya harus dipertimbangkan dengan matang," kata Sutan.

Asep Warlan Yusuf berpendapat, merapatnya Partai Gerindra dan Hanura ke Partai Demokrat bukan dalam kerangka koalisi, melainkan aliansi. "Bukan koalisi. Kalau namanya koalisi itu harus satu idelogi dan platform," ujarnya.

Asep menjelaskan, dalam penyusunan koalisi terdapat beberapa tahapan, yakni pemilihan presiden, pembentukan kabinet, dan parlemen. Dalam konteks ini, Gerindra dan Hanura hanya terlibat di parlemen saja.

"Dalam berkoalisi itu ada tiga tahap. Pada saat pemilihan presiden, susun kabinet, dan di perlemen. Nah, Hanura itu di ujung, parlemen," ujarnya.

Asep menerangkan, hubungan kerja sama antara Demokrat, Gerindra, dan Hanura hanya bisa disebut aliansi. "Di perlemen kan harus bebas atau cair betul. Jadi bukan bahasa koalisi namanya, tetapi kerja sama atau aliansi," ujarnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPR Indra mengatakan, pihaknya tak akan mundur dari koalisi, karena PKS tidak pernah melanggar kontrak koalisi.

"Kenapa kami harus mundur? Kami tidak melanggar kontrak koalisi. Soal perbedaan pada masalah BBM itu memang keputusan yang harus diambil, keputusan itu pro rakyat," katanya.

Sementara itu, Partai Demokrat segera memeriksa terduga pembocor pidato Presiden SBY. Ini untuk menepis anggapan bahwa orasi tersebut sengaja "dilemparkan" ke publik untuk memaksa PKS menarik menterinya dan keluar sukarela dari koalisi.

Ketua Divisi Kominfo Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengungkap kemajuan pengusutan bocornya pidato SBY. Ruhut menuturkan, seorang elite Demokrat berinisial KS sedang diperiksa Komisi Pengawas Partai Demokrat. "Ya, dia lagi diperiksa Komisi Pengawas," kata Ruhut di Jakarta, Senin (16/4).

Ruhut menuturkan, saat pidato SBY, Kastorius yang juga memiliki media online diduga mengirim berita, sehingga salah satu media online tersebut menayangkannya lebih cepat. "Ya, katanya dia kan punya media online, jadi dia mengirim berita saat Bapak (SBY) pidato," katanya.

Saat ini, menurut Ruhut, Komisi Pengawas sedang melakukan penyelidikan. Besar kemungkinan akan dijatuhkan sanksi. "Ya, sedang ditelusuri apa tujuannya. Saya kira ini cukup berat. Saya tidak mau mendahului," katanya.

Kastorius sendiri mengaku, dirinya justru diminta membantu menemukan pembocor pidato SBY yang bocor ke publik padahal khusus untuk internal.

"Enggak diperiksa. Komisi Pengawas memanggil saya meminta membantu mereka menemukan siapa pembocor pidato itu," kata Kastorius di Jakarta, Senin (16/4).

Kastorius mengaku, pemanggilan itu terkait pidato yang pertama kali muncul di media miliknya. Hal tersebut yang menjadi perhatian Komisi Pengawas Partai Demokrat.

"Pemberitaannya tidak ada masalah. Yang mereka cari yang membocorkan ke wartawan. Tentu sebagai wartawan kan mesti mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Wartawan itu mendapatkan dari fungsionaris di Partai Demokrat," kata pemilik media online, Jaring News ini.

Dia menjelaskan, hingga kini belum diketahui siapa yang membocorkan pidato itu. Baik Komisi Pengawas ataupun dirinya masih melakukan pencarian. (Kartoyo DS/Rully)