HARI KARTINI
Perempuan Harus Bangkit Berpolitik
Selasa, 17 April 2012
JAKARTA (Suara Karya): Dalam rangka membangun bangsa dan menyejahterakan rakyat, perempuan Indonesia harus bangkit dan mengoptimalkan partisipasi di bidang politik.
Demikian dikemukakan Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PP KPPG) Giwo Rubianto Wiyogo, di Jakarta, kemarin. Hal itu disampaikannya terkait menjelang peringatan Hari Kartini pada 21 April mendatang, yang menandai emansipasi wanita dan perjuangan kemerdekaan perempuan Indonesia.
"Jadi tak hanya di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga, penggerak ekonomi keluarga, tapi perempuan Indonesia harus berpartisipasi dunia politik ke arah pembangunan positif-konstruktif," ujarnya.
Jadi, tutur dia, spirit perjuangan pahlawan Raden Ajeng (RA) Kartini jangan hanya diperingati sebagai formalitas semata. "Tapi, mari hayati dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang politik yang kini membutuhkan perbaikan terus-menerus dari anak-anak bangsa," ucapnya.
Menurut dia, ini agar kepentingan kaum hawa terakomodasi dalam pembuatan kebijakan negara.
Spirit Kartini
Giwo mengatakan, Indonesia telah memiliki catatan positif dalam mengembangkan spirit RA Kartini. "Faktanya, banyak perempuan menduduki jabatan bergengsi baik di pemerintahan pusat, BUMN, komisi negara, pemerintahan daerah, perusahaan swasta dan organisasi sosial-politik," katanya.
Meski secara kuantitas, tutur dia, belum sebanding dengan laki-laki. "Namun peningkatan jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis tersebut, merupakan bukti bahwa RA Kartini tak hanya menjadi 'lembaran sejarah', tetapi gagasannya menjadi kenyataan di negeri ini," katanya.
Dia menyebutkan, spirit Kartini juga mewarnai regulasi di Indonesia. "Negeri ini telah memiliki banyak kebijakan yang memiliki nuansa ke-Kartini-an," ucapnya. Di antaranya, Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain.
Meski demikian, menurut dia, kini Indonesia masih menyisakan sejumlah masalah kebangsaan yang membutuhkan spirit dan komitmen yang kuat untuk mencari solusi.
"Oleh karena itu, peringatan Hari Kartini, sepantasnya tidak hanya menjadi seremonial semata, namun dapat membantu memberikan spirit dan memperkuat komitmen untuk perubahan menuju peradaban bangsa yang positif," katanya.
Hari Kartini, lanjut Giwo, harus menginspirasi seluruh komponen bangsa Indonesia untuk memetakan masalah kebangsaan, menyuguhan solusi dan merumuskan langkah konkret terhadap masalah kebangsaan dewasa ini.
"Seperti masalah kemiskinan, menangani soal kematian ibu dan anak baru lahir, gizi buruk, aborsi, pencegahan dan penanganan penyakit, dan lain sebagainya. Beragam problem tersebut wajib dicarikan solusi oleh kaum perempuan," ujar Giwo.
Dia menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 30,02 juta orang atau 12,49 % dari total penduduk.
"Dari jumlah ini, sebanyak 16,73 juta orang (55,7%) berada di Pulau Jawa. Setelah Jawa, dalam data BPS tersebut tercatat jumlah penduduk miskin kedua terbesar berada di Pulau Sumatera sebanyak 6,451 juta orang," katanya.
Giwo memaparkan, penduduk miskin Indonesia per Maret 2011 berdasarkan pulau yaitu, Sumatera 6,451 juta orang; Jawa 16,726 juta orang; Bali dan Nusa Tenggara 2,073 juta orang; Kalimantan 969 ribu orang; Sulawesi 2,144 juta orang; Maluku dan Papua, 1,65 juta orang.
Sementara itu, ujar Giwo, laporan Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2010, banyak ibu hamil yang berisiko.
"Saat ini, usia anak yang mengalami gizi buruk di Indonesia juga masih tinggi. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 mencatat 35,7% anak Indonesia tergolong pendek akibat masalah gizi buruk yang kronis," kata Giwo.
"Mengingat problem yang besar ini, Hari Kartini harus dapat menjadi momentum untuk melakukan langkah konkret untuk turut menyelesaikan masalah kebangsaan," katanya. (Kartoyo DS/Yudhiarma)
|
|
