Suara Karya Online

BAHAN bakar minyak (BBM) bersubdi masih tetap menjadi sorotan. Meski membatalkan rencana menaikkan BBM bersubsidi April lalu, pemerintah belum memberi kepastian BBM tidak akan naik. Hingga kini, dengan alasan untuk menyelamatkan APBN, pemerintah memang mewancanakan beberapa opsi lain, seperti membatasi pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil pribadi atau hanya boleh bagi kendaraan plat hitam yang ber-cc 1.500 ke bawah. Namun bukan berarti harga BBM tak akan naik.

Belajar pada pengalaman, setiap pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, negeri ini direpotkan naiknya berbagai harga, terutama kebutuhan bahak pokok dan tarif transportasi (angkutan penumpang dan barang). Karena itu pemerintah seharusnya berpikir seribu kali setiap memiliki keinginan menaikkan harga bahan bakar. Yang jadi korban akhirnya rakyat kecil. Dampak ikutannya kemiskinan meningkat, meski pemerintah memberi bantuan berupa bantuan langsung tunai.

Pemerintah perlu belajar pada penagalaman masa lalu. Jangan memaksakan menjual seluruh jenis BBM dengan harga keenomian, misal harga BBM bersubsidi (premium) yang Rp 4.500 per liter dipaksa naik mendekati harga keenomian yang Rp 9.000an, sebab dampaknya sangat besar dan mempengaruhi perekonomian nasional, bahkan dapat mengancam keamanan.

Pemerintah harus mencari opsi yang tepat, seperti mengalihkan seluruh angkutan umum-bus kota, taksi-menggunakan gas, membangun jaringan train dan kereta listrik, serta jalur subway dan higway. Buatlah angkutan umum senyaman mungkin, tanpa gangguan, tidaknya hanya bebas pencopet, tetapi juga oleh pedagang asongan hingga pengamen.

Bila kendaraan umum nyaman, dijamin para pengguna kendaraan pribadi akan beralih ke angkutan umum. Itulah yang dilakukan China dan beberapa negara lainnya. Pemerintah tidak perlu melarang kendaraan plat hitam tetap beroperasi. Silakan saja, namun mereka harus berhadapan dengan BBM dengan harga keenomian. Pemerintah tak perlu lagi menyediakan BBM bersubsidi, dan harga BBM diserahkan pada harga pasar yang bisa naik sewaktu-waktu, bahkan tiap hari.

Pemerintah Indonesia tidak saatnya lagi memaksakan kehendak menaikan harga BBM bersusidi secara berkala, tapi lakukan cara lain yang tujuannya sama, memutuskan ketergantungan terhadap BBM, termasuk dampaknya terhadap kerekonomian nasional. Indonesia pernah sukses dalam mengalihkan rakyat dari ketergantungan terhadap minyak tanah dan beralih ke gas. Kenapa cara itu tidak diberlakukan terhadap BBM?

Banyak cara membebaskan BBM dari kungungan harga bersubsidi. Selain meniru cara China yang mengharuskan seluruh angkutan umum menggunakan gas atau listrik, masih banyak cara lain. Bahkan ide yang diusung calon presiden dari kubu Sosialis, Fancois Hollade, pesaing calon incumbent Nicholas Sarkozy, dalam perebutkan kursi orang nomor satu di Prancis, perlu dipertimbangkan. Dia mengkampanyekan akan mengenakan pajak tinggi bagi orang-orang kaya di Prancis, serta memberlakukan pajak tinggi bagi mobil mewah. Indonesia harus memiliki terbosan, sehingga rakyat miskin tak selalu jadi bulan-bulanan.***