Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Indonesia meminta negara-negara pengirim dan penerima memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap keterampilan kerja buruh/kerja migran.

Pengakuan ini dapat meningkatkan aspek perlindungan dan memberikan keuntungan ekonomi tidak saja kepada pekerja migran, tetapi juga pengguna jasanya.

Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja migran. Ini diberikan sejak prapenempatan hingga kembali ke negara asalnya setelah masa kontrak kerja berakhir. Perlindungan ini bisa diberikan oleh negara pengirim dan penerima pekerja migran melalui kerja sama secara bilateral yang didukung dengan kesepakatan secara regional dan multilateral.

Demikian diungkapkan Sekjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Muchtar Luthfie dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, kemarin. Hal ini juga dilontarkannya pada pertemuan tingkat pejabat tinggi/menteri (senior official meeting/ministerial consultation) ke-2 dalam format Abu Dhabi Dialog yang diselenggarakan di Manila (Filipina) pada 17-19 April lalu.

Muchtar Luthfie mengatakan, dalam pertemuan internasional ini, delegasi Indonesia menekankan pentingnya penetapan spesifikasi pekerjaan di sektor rumah tangga (domestic workers). Kebijakan ini sudah diterapkan untuk penempatan TKI sektor rumah tangga ke Malaysia. Pemerintah RI dan Malaysia menetapkan status pekerjaan/jabatan TKI sektor rumah tangga, yang meliputi pengurus rumah tangga (house keeper), tukang masak (cooker), pengasuh bayi dan anak (baby sitter), serta perawat orang tua (caretaker).

"Keterampilan kerja yang dimiliki pekerja migran, baik yang bekerja di sektor formal maupun yang bekerja di sektor rumah tangga, harus diakui dan dilindungi, terutama pengakuan untuk mengarahkan dan menetapkan keterampilan kerja berbasis pada jabatan kerja tertentu bagi mereka," ujarnya.

Di lain pihak, Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) meminta Kemenakertrans mensyaratkan upah minimal untuk TKI sektor rumah tangga di Arab Saudi sebesar 1.200 real (350 dolar AS). Ini harus dipenuhi jika Pemerintah Indonesia membuka kembali penempatan TKI rumah tangga ke Arab Saudi.

Wakil Ketua Bidang Organisasi Apjati Yunus M Yamani mengatakan, upah TKI di sektor rumah tangga yang berpengalaman atau kontraknya diperpanjang minimal 1.500 real (400 dolar AS). Penyesuaian upah ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan TKI yang umumnya perempuan. Apalagi penyesuaian upah ini juga sesuai kondisi pasar kerja dan kemampuan majikan.

Selain itu, Apjati juga meminta pemerintah benar-benar mengawasi pelaksanaan pelatihan minimal 200 jam bagi calon TKI di sektor rumah tangga. Apalagi masalah rendahnya kualitas atau kemampuan TKI di luar negeri juga terkait pelaksanaan pelatihan yang tidak memenuhi standar. (Andrian)