DPR Harus Fungsikan Program GLIN
Selasa, 24 April 2012
JAKARTA -Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri berharap, kunjungan rombongan Kaukus DPR RI-AS berkunjung ke Washington DC dimanfaatkan untuk penguatan kapasitas unit pendukung DPR, hingga pelembagaan mekanisme fungsi representasi.
"Peneliti P3DI (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi) dan Legislative Drafter Setjen DPR perlu mendapatkan prioritas peningkatan kompetensi," kata Ronald kemarin. Ronald berharap, kesinambungan program Global Legal Information Network (www.glin.gov) yang pernah dirintis DPR periode 2004-2009 dioptimalkan. "Tak hanya itu, Perpustakaan DPR juga perlu mendapatkan perhatian serius," ujarnya.
Ronald mencontohkan, siitus www.house.gov sangat memanjakan bagi anggota House of Representatives untuk mempublikasikan apa yang menjadi pemikiran dan capaiannya. (Rully)
Panja DPR Bahas BPIH
JAKARTA- Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR, Senin (23/4) ini akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Slamet Riyanto. Rapat membahas sejumlah persoalan terkait rencana pelaksanaan haji tahun 2012.
"RDP dengan Dirjen PHU untuk membahas sejumlah hal menyangkut persiapan haji tahun ini yang belum tuntas," ujar anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR Achmad Rubaie di Gedung DPR, Senin (23/4).
Dijelaskannya, tiga agenda besar yang akan dibahas tersebut di antaranya mengenai persoalan biaya penerbangan, biaya pemondokan, dan penggunaan dana optimalisasi."DPR meminta agar dalam pelaksanaan haji tahun ini tidak ada kenaikan biaya pemondokan. Tetap dengan tarif pemondokan haji tahun kemarin namun tetap memiliki kualitas dan pelayanan yang sama," ujarnya. (Yudiarma)
|
|
