Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Undang-Undang Pemilu yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu masih jauh dari upaya menciptakan sistem presidensial yang ideal, salah satunya menyangkut aturan ambang batas keterwakilan partai politik di parlemen (parliamentary threshold).

Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa menilai, perlu adanya pemberlakukan syarat yang ketat dalam pembentukan fraksi-fraksi di parlemen. Hal ini untuk mengantisipasi proses pengambilan keputusan agar tidak berlarut-larut.

"Kondisi saat ini, rakyat merasa lelah dengan kinerja DPR akibat lamanya proses lobi dalam setiap pembahasan perundang-undangan. Banyak fraksi yang ingin berbicara, tidak hanya fraksi atau partai besar saja, tetapi partai kecil juga psti ingin di dengar pendapatnya," katanya dalam diskusi yang diselenggarakan MPR, kemarin.

Menurut dia, dengan besaran ambang batas 3,5 persen maka jumlah partai politik yang akan duduk dalam parlemen tidak akan jauh berbeda dengan yang ada saat ini karena hanya akan berkurang sedikit.

Idealnya, ujar Agun, jumlah fraksi di DPR hanya terdiri dari dua fraksi. Yakni, fraksi dari partai yang berkuasa dan partai yang mengontrol pemerintah atau penyeimbang. "Paling tidak hanya ada tiga fraksi saja. Satu fraksi pendukung pemerintah, satu fraksi oposisi dan satu fraksi abu-abu," katanya.

Sementara itu, pengamat politik Drs Nyoman Wiratmaja MSi mengatakan, besaran ambang batas parlemen 3,5 persen dalam UU Pemilu rawan menimbulkan konflik horizontal di daerah.

"Kalau ada partai-partai kecil tetapi mempunyai basis di suatu kabupaten/kota dan juga provinsi, mereka mungkin akan bisa mendapat suara 40-50 persen, tetapi jika secara nasional tidak mendapat suara 3,5 persen, artinya tidak boleh memiliki wakil rakyat di daerahnya sendiri," katanya.

Dengan pemberlakuan ambang batas secara nasional, maka yang menjadi anggota dewan di daerah bisa jadi adalah orang-orang minoritas, tetapi secara nasional memperolah suara 3,5 persen.

Menurut dia, kondisi ini akan membuka terjadinya konflik karena daerah akan diperintah orang-orang yang tidak disukai atau tidak dipilih oleh rakyat. "Ini persoalan serius. Namun, masalahnya apakah sudah dipikirkan dampak ini oleh pembentuk peraturan perundang-undangan pemilu," ujarnya.

Dia mencontohkan, untuk beberapa kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, tentunya partai yang berideologi religius akan dominan di sana. "Meski dalam pemilihan mereka menang di daerah, tetapi tidak boleh menjadi wakil rakyat," ujarnya

Menurut dia, aturan ambang batas parlemen seperti ini condong memihak kepentingan partai besar yang mempunyai basis massa di Jawa sehingga secara otomatis akan menggugurkan partai-partai kecil di luar Jawa.

"Untuk meminimalisasi konflik, saya harap aturan ini jangan berlaku nasional. Maksudnya, untuk menjaring wakil rakyat di daerah diberlakukan 3,5 persen juga tetapi untuk tingkat provinsi, dan kabupaten/kota saja," ujarnya. (Tri Handayani/Rully)