Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono berpendapat, sistem survei lebih baik dibandingkan dengan konvensi dalam menentukan figur calon presiden (capres).

"Berdasarkan pengalaman, mekanisme konvensi seperti yang dilakukan Partai Golkar berakhir buruk. Konvensi telah membuat praktik politik uang marak di dalam partai serta terjadi pengotak-ngotakan," kata Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/4).

Atas dasar itulah, Agung lebih setuju Partai Golkar menggunakan sistem survei dalam pencarian calon presiden dari Partai Golkar.

"Money politics (politik uang)-nya yang tidak tahan, ngajarin yang tidak benar ke bawah-bawah. Makanya tidak usah digunakan konvensi, sudah benar sistem survei," katanya.

Ia mengatakan, survei yang akan dilakukan Partai Golkar akan melibatkan lebih dari satu tim atau lembaga survei. Survei akan dilakukan secara nasional. Sedangkan yang akan disurvei, menurut dia, kader-kader Golkar yang diajukan.

Namun, Agung Laksono mengaku belum mengetahui siapa saja nama-nama yang akan disurvei sebab hal itu akan dirapatkan terlebih dahulu.

Menurut mantan Ketua DPR ini, Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnassus) Partai Golkar mendatang akan mengukuhkan sistem survei dalam penentuan capres. Dia menegaskan, metode itu tidak akan mendobrak tradisi partai berlambang pohon beringin ini dalam menjaring dan menetapkan nama capres.

Mengenai adanya polemik dan kontroversi dalam penetapan nama capres Partai Golkar, Agung Laksono menyatakan tidak perlu dipermasalahkan. Sebab, hal ini justru akan lebih memopulerkan nama Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB). "Itu biasa. Anggap saja promosi gratis," ujarnya.

Ia mengatakan, munculnya polemik adalah hal yang wajar menjelang ajang kontestasi. Hal ini menunjukkan adanya dinamika di internal partai. Terlebih kali ini untuk mengusung kader partai sebagai bakal capres yang tentunya merupakan keputusan sangat penting dan strategis. "Tapi, begitu diputuskan, akhirnya (semua kader Partai Golkar) sepakat," ujar Agung.

Menurutnya, yang lebih penting, dinamika internal tersebut jangan sampai menengaruhi kekompakan partai. Jika itu terjadi, maka sudah bisa dipastikan Golkar akan kembali gagal dalam Pemilihan Presiden 2014. "Pengalaman kita selama ini begitu," katanya.

Agung Laksono yang juga menjabat Menko Kesra menegaskan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) sudah dipastikan mendapat dukungan lebih dari dua pertiga anggota DPD I dan II Partai Golkar.

Mengenai adanya suara yang berbeda, Agung Laksono menyatakan hal itu biasa saja. "Soal beda-beda pendapat mungkin saja, tapi nanti biasanya perbedaan pendapat selalu muncul dan diselesaikan di rapimnassus. Yang penting, diselesaikan di rapimnassus karena di situ ada forum," tuturnya.

Di tempat terpisah, Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin mengimbau agar kader Partai Golkar taat kepada keputusan partai. "Aturan Partai Golkar tegas terhadap kader yang tidak patuh. Mereka bisa dipecat dari kepengurusan Golkar. Mekanismenya teguran ke DPD provinsi akan dilakukan, yang menegur DPD II itu DPD I. Kenapa sampai begitu? Kalau sampai tiga kali peringatan tidak diindahkan, akan (dilakukan) pemecatan," katanya.

Menurut Nurul, setiap perbedaan pendapat masih bisa dikomunikasikan. "Komunikasi belum intensif sehingga ada yang merasa ditinggalkan, diabaikan," katanya. Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Ibnu Munzir juga menegaskan, soliditas Partai Golkar sangat kuat. Menurut Ibnu, dinamika di internal partai memang ada. Tapi, kader Partai Golkar sejak dahulu sangat matang dalam berpolitik. Percepatan rapat pimpinan nasional khusus (rapimnassus) dimungkinkan karena sudah sesuai dengan mekanisme dan kesepakatan bersama. (Rully)