RESES DPR
Demokrat Benahi Kapasitas Komunikasi Politik
Rabu, 25 April 2012
CIREBON (Suara Karya): Partai Demokrat sedang membenahi kapasitas komunikasi politik, menyusul hilir-mudik komunikasi tak efektif dari para politisinya yang duduk di kepengurusan pusat maupun legislatif (DPR). Pembenahan ini menjadi pondasi harmonisasi internal dan eksternal partai berlambang bintang mercy itu sendiri.
Hal ini dikatakan Ketua DPP Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR, E Herman Khaeron usai melakukan panen raya Denfarm Padi Dilokasi GP3K di Desa Ujungsemi, Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (24/4). Selain panen raya bersama petani Kaliwedi, Herman memanfaatkan masa reses DPR untuk berkomunikasi dengan para tokoh lintas agama wilayah cirebon serta mengunjungi para nelayan.
Herman juga melakukan pengobatan gratis serta menyalurkan dua kapal tangkap ikan kapasitas 30 GTT bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan 26 unit sepeda motor bantuan Kementerian Pertanian (Kementan). Kegiatan ini dilakukan Herman untuk memelihara komunikasi antara anggota DPR dengan dengan rakyat.
Herman tak membantah jika komunikasi politik yang dilakukan beberapa politisi partai Demokrat belum efektif. Komunikasi cenderung tak terukur karena tak sesuai bidang yang diembannya. Akibatnya, komunikasi yang disampaikan politisi itu tak seutuhnya sampai pada rakyat.
Karena itu, Herman berharap agar seluruh pengurus DPP dan politisi Partai Demokrat mengadopsi santunitas dan cara berkomunikasi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Komunikasi SBY bisa jadi panutan untuk membangun komunikasi politik. Hal ini pun langkah untuk menjaga citra partai.
Etika Politisi
Sementara itu, pakar filsafat politik dari Universitas Indonesia (UI) Haryatmoko mengatakan, membangun komunikasi politik akan efektif jika dilandasi etika yang baik dari politisi itu sendiri. Itu artinya, komunikasi politik tak akan pernah efektif jika polisi itu dasar moral dan etika.
Namun sayangnya, dia sendiri meragukan etika politisi. "Berbicara etika politik itu seperti berteriak di padang gurun. Etika politik itu nonsens," ujar dia.
Realitas politik, menurut Haryatmoko, pertarungan kekuatan dan kepentingan. Politik dibangun bukan dari yang ideal serta tidak tunduk pada apa yang seharusnya. Dalam politik, kecenderungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara.
"Dalam konteks ini, bagaimana etika politik bisa berbicara," tanya dia. "Betapa kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi," tambah Haryatmoko.
Menurut dia, egitimasi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan perundangan. Di sini letak celah di mana etika politik bisa berbicara dengan otoritas. Etika politik berbicara dari sisi korban. (Feber S)
|
|
