Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Indonesia diminta segera menuntaskan kasus penembakan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia agar kasus serupa tidak terulang lagi di masa mendatang.

Apalagi penembakan yang menyebabkan kematian tiga TKI tersebut diduga terkait dengan sindikat penjual organ tubuh manusia.

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nisma Abdullah mengatakan, tindakan Kepolisian Diraja Malaysia menembak mati tiga TKI sungguh tidak berperikemanusiaan. "Kejadian seperti ini bukan yang pertama dialami buruh migran Indonesia. Banyak TKI yang menjadi korban kekerasan saat mencari penghidupan di negara orang, termasuk Malaysia," kata Nisma di Jakarta kemarin.

Menurut dia, tuduhan bahwa TKI korban penembakan itu-Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad Nur (28)-hendak melakukan perampokan belum tentu benar. Jika memang bertindak kriminal, maka proses penangkapan harus sesuai prosedur dan tanpa langsung main tembak hingga membuat korban tewas.

"Seharusnya pihak Kepolisian Diraja Malaysia tidak perlu langsung mengeksekusi mati TKI. Apalagi dengan menembak tanpa proses hukum yang jelas," katanya. Dikatakan Nisma, penangkapan terhadap ketiga TKI itu harus melalui prosedur yang jelas tanpa perlu adanya tembakan yang dapat membunuh mereka.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto mengatakan, kasus penembakan 3 TKI di Malaysia merupakan preseden buruk terhadap komitmen Pemerintah Malaysia atas keberadaan buruh migran. Untuk itu, sudah sepantasnya Pemerintah Indonesia kembali menerapkan moratorium (penghentian sementara) penempatan TKI ke Malaysia. Bahkan cakupannya diperluas tidak hanya untuk TKI informal di sektor rumah tangga.

"Fraksi Partai Golkar DPR akan meminta pemerintah kembali melakukan moratorium penempatan TKI ke Malaysia. Kebijakan yang paling bagus, ya, moratorium sehingga pihak-pihak di Malaysia tidak bisa semena-mena lagi terhadap TKI," katanya saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/4).

Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pencabutan moratorium penempatan TKI ke Malaysia. Dalam hal ini, pengiriman TKI ke Malaysia baru bisa dilakukan jika Pemerintah Malaysia bisa menjamin keamanan dan keselamatan TKI yang ada.

"Selama ini komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dan DPR, terutama Komisi I DPR, tidak berjalan baik. Akibatnya, persoalan seperti ini menjadi rumit penanganannya," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Rieke Diah Pitaloka mendesak Polda NTB untuk memfasilitasi autopsi ulang tiga jenazah TKI tersebut. Tujuannya agar diketahui apa penyebab kematian ketiganya. Selain itu, autopsi ulang sekaligus juga untuk mengecek organ tubuh korban. "Ketiga TKI itu selain dibunuh, kematiannya tidak wajar karena ada jahitan di kedua mata, dada, dan perut," katanya.

Rieke juga mendesak pemerintah, termasuk Kemenlu, Kemenakertrans, dan BNP2TKI untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Malaysia. Sekaligus mendesak pengusutan tuntas pelaku penembakan ketiga TKI asal NTB dan menjatuhkan sanksi seadil-adilnya. Pemerintah juga diminta agar memenuhi hak korban, seperti melakukan rehabilitasi keluarga korban.

Di lain pihak, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat memastikan tiga jenazah TKI korban penembakan polisi Malaysia akan diautopsi pada Kamis (26/4) dan Jumat (27/4). Petugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Mataram sudah mendapatkan pernyataan tertulis dari keluarga korban yang berisi persetujuan untuk melakukan autopsi. (Bayu/Rully)