Suara Karya Online

JAKARTA (Suara Karya): Rencana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubidi jenis premium untuk mobil pribadi berkapasitas mesin di atas 1.500 cc dipastikan tidak akan menghemat BBM secara signifikan.

Kebijakan pembatasan hanya akan menghasilkan persoalan baru bagi masyarakat. Apalagi pengawasan atas pelaksanaan pembatasan masih minim, sementara pemerintah terkesan terus tarik ulur kebijakan tanpa tujuan jelas. Karena itu, pemerintah lebih baik memikirkan alternatif kebijakan yang lebih berkelayakan secara politis, ekonomis, maupun teknis.

Demikian rangkuman pendapat Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dan pengamat migas Kurtubi yang disampaikan secara terpisah di Jakarta, Kamis (27/4).

Menurut Tulus, wacana pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan di atas 1.500 cc tidak bisa dilaksanakan karena kebijakan itu sangat tidak adil bagi masyarakat. Selain itu, pengawasan di lapangan sangat sulit.

"Akan muncul penyalahgunaan, bolong-bolong, muncul penyelundupan, dan rawan konflik," kata Tulus. Dia menilai, selama ini pemerintah tidak serius melakukan tindakan terkait BBM bersubsidi. Bahkan wacana soal pembatasan BBM sudah didengungkan sejak 2008, namun tidak terlihat tindakan nyata ke arah itu.

Bagi Tulus, apa pun formatnya, kalau masih berupa pembatasan atau pengendalian penggunaan BBM subsidi niscaya rumit di tingkat pelaksanaan. Dia juga menegaskan tidak ada negara di dunia yang menerapkan pembatasan BBM. "Instrumen paling efektif hanya kenaikan harga BBM. Karena itu, saya imbau DPR jangan menyandera pemerintah mengenai kebijakan harga BBM ini," ujarnya.

Dengan wacana pembatasan BBM, kata Tulus, bisa dipahami pemerintah terus- menerus melakukan teror terhadap masyarakat. Karena itu, psikologi masyarakat jadi terganggu dan perekonomian rakyat juga terbebani.

Sementara itu, Kurtubi yang juga Direktur Center for Petroleum and Energy Economics (CPEES) menegaskan, pemerintah tidak perlu mewacanakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi karena kebijakan itu tidak tepat. Bahkan jika pemerintah tetap memaksakan diri membatasi BBM subsidi, Presiden berisiko dimakzulkan.

Menurut Kurtubi, pengalihan konsumsi jenis BBM tertentu ke jenis BBM lain tidak memberikan keuntungan besar bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Seharusya, pemerintah berupaya keras mengalihkan konsumsi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang berharga lebih murah, di samping ketersediaan sumber gas nasional juga mencukupi.

Dengan mengalihkan konsumsi BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi, pemerintah rawan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 yang menetapkan bahwa harga BBM dalam negeri tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.

Kurtubi menyarankan agar pemerintah fokus terhadap program konversi BBM ke BBG sejak saat ini. Program konversi ini, menurut dia, sudah dicanangkan sejak lama, namun tanpa perkembangan berarti.

"Jadi, agar konsumsi BBM bersubsidi tidak melonjak, masyarakat harus diberi pilihan yang lebih murah, yakni BBG," kata Kurtubi.

Di lain pihak, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan, PT Pertamina (Persero) akan mengganti stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) premium menjadi pertamax di kawasan elite pada Mei mendatang.

Pada tahap awal, Pertamina akan menempatkannya di lima kawasan elite, antara lain Bintaro, Pondok Indah, dan Menteng. "Pada Mei, Pertamina sudah bisa merealisasikannya," kata Dahlan saat ditemui pada acara Musrembangnas 2012 di Jakarta, kemarin.

Menurut Dahlan, saat ini Pertamina tengah melakukan pemetaan SPBU-SPBU yang terdapat di kawasan elite Jakarta dengan mayoritas mobil mewah yang memilih menggunakan BBM premium daripada pertamax. Setelah dipetakan, lokasi tersebut akan dianalisis. "Jadi, untuk awalnya akan ada lima wilayah yang akan diganti SPBU-nya dengan pertamax semuanya," katanya.

Dia mengakui, langkah ini diambil guna mengurangi ketergantungan orang kaya menggunakan BBM premium. Selain itu, dengan perubahan ini diharapkan dapat mengurangi secara signifikan penggunaan volume BBM.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato di acara Musrembangnas 2012 mengimbau menteri dan para pejabat negara untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi. Untuk itu, pada Mei nanti akan ada gerakan penghematan nasional serta pengendalian BBM.

"Seyogianya, BBM subsidi ditujukan untuk masyarakat yang tergolong tidak mampu. Menjadi tidak adil dan keliru jika saudara yang sudah mampu dan kaya bahkan sangat kaya membeli BBM bersubsidi, yang pada akhirnya mengurangi anggaran negara untuk membangun infrastruktur," ujar Presiden.

Presiden juga meminta peran serta aktif dari semua kepala daerah dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota berperan dalam menyelesaikan permasalahan nasional, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. "Dalam keadaan tidak ada kenaikan harga BBM, volume BBM bersubsidi harus dilakukan secara signifikan. Akan ada gerakan penghematan dalam waktu ke depan atau ada pengendalian dan ini sedang kita matangkan, serta ada pengalihan BBM ke BBG, semua itu berlandaskan prinsip," ujarnya.

Terkait hal ini, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, berbagai langkah penghematan subsidi BBM akan terus dilaksanakan. Penghematan itu, lanjut dia, bisa dilakukan melalui kebijakan fiskal dan menjaga defisit di bawah 3,0 persen. "Caranya bagaimana? Yang pertama adalah konsisten melakukan konversi BBM ke bahan bakar gas, karena bahan bakar gas kita masih banyak. Kedua adalah mengurangi kebocoran," ujar dia.

Selain itu, menurut Hatta, dibutuhkan langkah pengendalian konsumsi BBM. Saat ini, pemerintah masih melakukan pendalaman karena terjadi perbedaan pendapat di masyarakat. "Ada usulan yang menggunakan tahun atau berdasarkan kapasitas mesin kendaraan," tuturnya.

Senada dengan Kurtubi, pengamat teknologi otomotif dan bahan bakar dari Universitas Andalas (Unand) Padang Dr Elvis Adril sebelumnya mengatakan, pemerintah harus mematangkan komitmen dalam penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan mengingat perkembangan harga minyak dunia.

Menurut dia, Indonesia memang telah memulai penggunaan BBG, tetapi baru sebatas untuk kendaraan transportasi Transjakarta, dan semestinya ke depan dapat diperluas ke seluruh daerah.

Dia juga mengatakan, potensi gas yang dimiliki cukup banyak, dan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan lebih dari 50 tahun ke depan. (Choir/Bayu)