Suara Karya Online

SLAWI (Suara Karya): Para kepala desa (kades) di Kabupaten Tegal menuntut DPR RI segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang pemerintahan desa. Keberadaan undang-undang tentang desa mutlak ada mengingat persoalan di desa makin kompleks.

Kades Pasangan, Kecamatan Dukuhtur, Kabupaten Tegal, Muhammad Irfan, mengatakan, persoalan di desa saat ini sangat kompleks dan beragam. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang yang sesuai kondisi di desa sangat diperlukan. Khususnya masalah lama jabatan kades, pengelolaan keuangan, dan pembangunan di desa.

"Kades yang saat ini menjabat rata-rata akan habis (masa jbatannya) pada tahun depan. Artinya, kades hanya menjabat enam tahun saja. Ini tentu tidak adil mengingat jabatan kades sebelumnya mencapai delapan tahun," ujar Irfan, Rabu (27/4). Hal senada diutarakan Kades Ujungrusi, Kecamatan Adiwerna, Mitah.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Dakir, SH, mengatakan, pada prinsipnya Komisi I mendukung perjuangan yang dilakukan para kades ke pemerintah pusat. Asalkan, perjuangan itu bertujuan untuk kemaslahatan dan kemakmuran desa. "kalau tujuannya baik, kami komisi sangat mendukung. Tapi, kalau hanya untuk kepentingan kades semata, jelas tidak," kata Dakir. (Herman Budiyanto)

Penambangan Pasir Besi di Cianjur

CIANJUR (Suara Karya): Kegiatan penambangan pasir besi di sepanjang Pantai Cidaun, Sindangbarang, dan Agrabinta, Cianjur, Jawa Barat, ada yang melaporkan kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat dan Menteri Lingkungan Hidup (LH) karena banyak yang menggunakan alat-alat berat.

Terkait itu, Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cianjur, Endang Suparman, mengatakan, dari pengawasan pihaknya, sama sekali tidak ada kegiatan penambangan yang menggunakan alat-alat berat. Sesuai dengan ketentuan perizinan IPR (izin pertambangan rakyat), warga masyarakat melakukan penambangan secara manual dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul dan sekop.

BPLHD Jawa Barat sendiri telah menurunkan tim untuk melakukan investigasi yang dipimpin oleh ketua tim investigasi, Pipien Dianasari, ST, yang juga Kepala Subid Penataan Hukum Lingkungan Alam BPLHD Jawa Barat. Dia didampingi Suprono, SIP, Meidy P, dan Endang Sumirat dari BPLHD Kabupaten Cianjur.

Salah satu perusahaan yang menjadi bapak angkat pemegang IPR yang didatangi oleh tim, yaitu CV Hasmona. "Kami bersama warga masyarakat dalam melakukan penambangan sama sekali tidak menggunakan alat-alat berat," kata Nanang Hambali, dari bagian Marketing CV Hasmona, kepada Suara Karya, Kamis (26/4).

Diakuinya, memang di tempat pencucian dan pemurnian terdapat empat alat berat, tetapi kegunaannya bukan untuk menambang, melainkan untuk menaikkan pasir besi ke bak pencucian dan ke atas truk. (Man Suparman)

Pendidikan Nonformal Belum Optimal

CIREBON (Suara Karya): Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengakui bahwa pihaknya masih berfokus mengembangkan pendidikan formal ketimbang pendidikan nonformal.

Saat ini sarana dan prasarana pendidikan nonformal banyak yang belum memadai. Ini tidak lepas dari masih minimnya bantuan yang diberikan. Kondisi itu juga

tenaga pengajar pendidikan nonformal memperoleh honor minim, jauh di bawah honor pengajar pendidikan formal. "Cukup masuk nalar kalau sarana dan prasarana pendidikan nonformal tertinggal dibanding pendidikan formal. Saat ini pemerintah masih fokus pada pendidikan formal," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Drs H Kusnadi Muarmarto, MM, melalui Kepala Bidang PNF, Drs Hermana.

Sesuai dengan kemampuan yang ada, Disdik Ka bupaten Cirebon berupaya meningkatkan perhatian untuk kalangan pendidikan nonformal, seperti untuk kalangan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Tahun 2012 ini PAUD yang ada di Kabupaten Cirebon berjumlah 500. Sedangkan jumlah siswa sekitar 12 ribu dan tutor (tenaga pengajar) berjumlah 900 guru. "Dari jumlah tutor yang ada, hanya 70 tutor yang mendapatkan honor dari pemerintah setiap bulannya. Para tutor ini menerima dana itu setiap tiga bulan sekali," katanya. (Hasan)

Polda Jabar Tangkapi Penimbun BBM

BANDUNG (Suara Karya): Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) mengobrak-abrik penimbun bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah. Operasi itu membuahkan hasil berupa 14.785 liter solar dan 1.317 liter premium yang dinyatakan sebagai BBM selundupan. Terkait itu, pihak Polda Jabar pun menahan 20 orang yang diduga sebagai pelaku penimbun dan penyelundup BBM tersebut.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul, Kamis (26/4), menyebutkan, BBM sitaan sebanyak itu sebagai hasil operasi Dian Lodaya dari 27 Maret hingga 25 April 2012 di wilayah hukum Polda Jabar.

"Operasi Dian Lodaya ini sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi. Operasi ini selama 30 hari dan dilakukan di wilayah hukum Polda Jabar, yakni di seluruh polres/polrestabes jajaran Polda Jabar," kata Martinus Sitompul.

Target dalam operasi tersebut, menurut dia, segala bentuk penimbunan dan penyalahgunaan minyak dan gas bumi di wilayah Jabar. Selain mengamankan 20 orang tersangka, menurut Martinus, pihaknya juga berhasil mengungkap 18 kasus penimbunan BBM dan gas bumi.

Dari hasi operasi tersebut, menurut Kombes Martinus, pihaknya juga mengamankan tabung gas isi 12 kilogram sebanyak 486 tabung dan tabung kosong 105 buah. "Juga tabung gas tiga kilogram isi 98 tabung dan yang kosong 429 tabung," katanya. (Agus Dinar)

Sosialisasi Bantuan Keuangan Parpol

BOGOR (Suara Karya): Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor menyosialisasikan bantuan keuangan partai politik (parpol). Sosialisasi dilakukan di Gedung Pertemuan Harmony Taman Yasmin, Jalan KHR Abdullah bin Nuh No. 39 Bogor, Rabu (25/4).

Sosialisasi diikuti oleh sekitar 100 pengurus DPD/DPC parpol yang memiliki perwakilan atau kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Sosialisasi itu juga diikuti oleh dinas/instansi yang menjadi tim pemeriksa administrasi bantuan keuangan kepada parpol.

Kepala Seksi Pembinaan Politik Kantor Kesbangpol Kota Bogor Rustandi menjelaskan, sosialisasi juga dilakukan agar pengurus parpol dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini terkait bantuan keuangan kepada parpol. Dari sosialisasi tersebut, diharapkan tercapai tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan pada masing-masing parpol yang menerima bantuan keuangan.

Dalam sosialisasi itu dijelaskan, PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Juga dijelaskan Permendagri No 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol. (Tarwono)